BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung pemanfaatan teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan air industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau. Teknologi ini mengolah air laut melalui proses penyaringan bertekanan tinggi sehingga menghasilkan air tawar yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Dukungan tersebut disampaikan seiring dengan meningkatnya rencana pengembangan pusat data di Batam, yang diperkirakan membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Pengolahan air laut menjadi air tawar dinilai dapat menjadi salah satu pilihan strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dan kepentingan masyarakat. Pusat data memerlukan air untuk berbagai keperluan, termasuk sistem pendingin, sanitasi, serta kegiatan penunjang lainnya. Dengan memanfaatkan sumber air laut, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber air darat yang selama ini digunakan oleh warga dan sektor lain.
Iftitah menegaskan bahwa investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Karena itu, kebutuhan air pusat data perlu disiapkan secara matang sejak tahap perencanaan, termasuk dengan mempertimbangkan penerapan SWRO. Penyediaan infrastruktur pengolahan air yang memadai akan membantu memastikan ekspansi industri berlangsung secara tertib dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga ditujukan agar operasional pusat data tidak membebani pasokan air masyarakat yang bersumber dari waduk. Dengan pemisahan sumber air untuk kebutuhan industri dan kebutuhan publik, risiko persaingan pemanfaatan air dapat ditekan, sementara keberadaan pusat data tetap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Batam.
Dukungan Iftitah terhadap pengolahan air laut untuk menopang ekspansi pusat data sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam. Lembaga tersebut mendorong pelaku industri pusat data agar membangun fasilitas pengolahan air laut melalui teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) secara mandiri. Pendekatan ini dinilai penting karena pertumbuhan pusat data membutuhkan pasokan air yang stabil, terukur, dan tidak semata-mata bergantung pada sumber air baku yang juga digunakan masyarakat.
Berdasarkan data BP Batam pada September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam. Dari jumlah tersebut, satu fasilitas telah beroperasi, sedangkan proyek lainnya masih berada dalam berbagai tahapan persiapan dan pembangunan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur pendukung, termasuk penyediaan air, perlu dirancang sejak awal agar ekspansi industri digital berlangsung secara berkelanjutan.
Sejumlah fasilitas SWRO diproyeksikan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil. Pada tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kapasitas itu kemudian direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya. Penambahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri, khususnya pusat data dan kegiatan manufaktur terkait, tanpa mengurangi pasokan air waduk yang diperlukan untuk masyarakat.
Iftitah berpandangan bahwa rencana tersebut harus didukung perencanaan yang jelas, termasuk penetapan kebutuhan, tahapan pembangunan, serta pembagian tanggung jawab pengelola kawasan dan pelaku industri. Dengan perencanaan yang matang, ketersediaan air bagi masyarakat dapat tetap terjaga, sementara industri memperoleh kepastian untuk mengembangkan fasilitas baru. Skema ini juga dapat membuka ruang bagi pertumbuhan industri lain yang membutuhkan pasokan air besar, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap infrastruktur air Batam. Pengawasan kapasitas dan evaluasi berkala diperlukan agar peningkatan produksi berjalan sesuai kebutuhan dan sasaran pembangunan kawasan.
Penguatan pusat data di Batam perlu berjalan seiring dengan kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur penunjangnya. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Iftitah, menilai kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak saja. Pemerintah, BP Batam, penyedia energi, serta pelaku usaha perlu membangun koordinasi yang terukur untuk memastikan ketersediaan daya, keandalan jaringan, dan kesinambungan layanan bagi industri digital.
Berdasarkan pemetaan BP Batam pada September 2026, kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt kapasitas teknologi informasi. Angka ini menunjukkan besarnya potensi ekspansi industri pusat data di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, pertumbuhan itu menuntut kesiapan infrastruktur energi, termasuk pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, cadangan daya, serta sistem pengelolaan energi yang mampu memenuhi kebutuhan operasional secara stabil.
Iftitah memandang posisi geografis Batam yang strategis menjadi salah satu keunggulan utama dalam menarik investasi lanjutan. Kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, dukungan kawasan industri, serta akses terhadap jaringan konektivitas internasional memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ekonomi digital. Peluang tersebut juga semakin terbuka melalui pertumbuhan layanan komputasi awan, pemrosesan data, dan kecerdasan buatan. Dengan dukungan yang tepat, Batam berpeluang berkembang menjadi salah satu pusat data berskala global.
Namun, peluang investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan listrik. Ekosistem yang andal harus mencakup kepastian layanan investasi, proses perizinan yang efisien, perlindungan infrastruktur, dan tata kelola lintas lembaga yang konsisten. Kesiapan tenaga kerja juga menjadi faktor penting agar kebutuhan teknis, operasional, dan pemeliharaan dapat dipenuhi dari sumber daya yang kompeten. Karena itu, pengembangan pusat data perlu disusun sebagai agenda bersama yang menghubungkan kebijakan energi, investasi, konektivitas, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pengembangan pusat data di Batam diharapkan memberikan dampak yang lebih luas daripada peningkatan kapasitas teknologi dan infrastruktur digital. Iftitah menilai, kehadiran pusat data juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi digital perlu dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal agar manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan pengembangan.
Peluang tersebut semakin besar seiring dengan investasi yang dikawal BP Batam pada Mei 2026. Investasi itu mencakup pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Nongsa dengan nilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun. Pengembangannya direncanakan mencakup lahan sekitar 30 hektare. Skala investasi ini berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai bidang, baik yang berkaitan langsung dengan operasional pusat data maupun sektor pendukung, seperti konstruksi, pemeliharaan, keamanan, layanan teknis, logistik, dan jasa lainnya.
Kementerian Transmigrasi menyatakan kesiapan untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, terutama generasi muda, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi digital. Dukungan tersebut menjadi penting karena industri pusat data memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, pemahaman teknologi informasi, serta kecakapan pendukung yang sesuai dengan standar industri. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dapat memperkuat daya saing tenaga kerja Batam dan memperluas akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.
Iftitah menegaskan bahwa investasi harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Manfaat itu diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan pendapatan, sehingga pembangunan pusat data tidak hanya memperkuat ekosistem teknologi, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi di Batam.
