Jakarta | Kementerian Kesehatan mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan ini dilakukan ketika karhutla telah berdampak pada tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Luasnya wilayah terdampak menuntut kesiapan layanan kesehatan agar masyarakat, terutama yang terpapar asap, dapat memperoleh pertolongan secara tepat dan berkelanjutan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan dan respons kesehatan dalam menghadapi risiko paparan asap karhutla. Keberadaan tenaga kesehatan di daerah terdampak membantu memastikan kebutuhan pelayanan dapat dikenali dan ditangani sesuai kondisi setempat. Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga respons perlu mencakup dukungan bagi warga yang mengalami keluhan maupun upaya pemantauan terhadap perkembangan situasi kesehatan. Pengerahan tenaga juga diharapkan memperkuat koordinasi pelayanan di tengah kondisi darurat.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, menyampaikan bahwa penguatan dilakukan pada layanan kesehatan di wilayah terdampak. Upaya ini mencakup memastikan fasilitas pelayanan dapat memberikan penanganan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain pelayanan langsung, sistem rujukan turut diperkuat agar pasien yang memerlukan pemeriksaan atau perawatan lebih lanjut dapat diarahkan ke fasilitas yang sesuai. Dengan alur rujukan yang berjalan, penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pasien dan kapasitas layanan setempat.
Widyawati juga menjelaskan pentingnya pemantauan penyakit di wilayah terdampak. Pemantauan membantu petugas memperoleh gambaran mengenai keluhan dan gangguan kesehatan yang muncul, sekaligus mendukung respons yang lebih terarah. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kebutuhan pelayanan dan mengantisipasi peningkatan kasus terkait paparan asap. Melalui pengerahan 2.106 tenaga kesehatan, penguatan layanan, sistem rujukan, dan pemantauan penyakit, Kementerian Kesehatan berupaya menjaga akses masyarakat terhadap pertolongan kesehatan selama dampak karhutla berlangsung. Pendekatan ini juga membantu pemerintah menyesuaikan dukungan berdasarkan perkembangan kondisi di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang terdampak.
Kementerian Kesehatan menyalurkan bantuan logistik kesehatan untuk mendukung pelayanan di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Perlengkapan yang dikirim mencakup sekitar tiga juta masker, oksigen konsentrator, obat-obatan, serta alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons terhadap kondisi kualitas udara yang menurun, ketika fasilitas kesehatan tetap perlu memberikan layanan kepada masyarakat. Ketersediaan perlengkapan yang dibutuhkan membantu menjaga agar pelayanan medis dapat berlangsung di tengah keadaan yang berisiko mengganggu aktivitas dan kesehatan warga.
Masker dalam jumlah besar disalurkan sebagai salah satu bentuk dukungan logistik di daerah terdampak. Selain itu, oksigen konsentrator dan obat-obatan turut melengkapi kebutuhan pelayanan medis, sementara alat pelindung diri disediakan untuk mendukung petugas yang memberikan layanan. Keempat jenis perlengkapan ini diarahkan pada dukungan kesehatan yang disebutkan dalam penyaluran tersebut. Dengan tersedianya logistik itu, fasilitas kesehatan memiliki dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan pelayanan saat paparan asap dan penurunan kualitas udara menjadi perhatian.
Penyaluran perlengkapan medis juga menunjukkan pentingnya kesiapan layanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla. Saat kualitas udara memburuk, pelayanan di daerah terdampak tetap perlu berjalan, sehingga dukungan bagi fasilitas dan petugas menjadi bagian penting dari respons. Kemenkes menyalurkan masker, konsentrator oksigen, obat-obatan, dan alat pelindung diri untuk menopang berlangsungnya pelayanan tersebut. Logistik kesehatan ini bukan pengganti pelayanan medis, melainkan dukungan agar layanan yang tersedia dapat terus diberikan kepada masyarakat. Melalui distribusi tersebut, upaya menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi udara yang sedang menurun. Bantuan diarahkan untuk menunjang kebutuhan pelayanan di wilayah terdampak, sehingga tenaga kesehatan dapat tetap menjalankan tugasnya dengan perlengkapan yang disalurkan.
Pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan tingkat pencemaran yang perlu diwaspadai. Sebanyak 37 stasiun pemantau mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Rinciannya, 13 daerah berada pada kategori berbahaya, 11 daerah pada kategori sangat tidak sehat, dan 13 daerah pada kategori tidak sehat. Pembagian ini menggambarkan bahwa seluruh daerah dalam pemantauan tersebut menghadapi kualitas udara yang telah memburuk, meskipun tingkat keparahannya berbeda.
ISPU membantu menyampaikan kondisi udara kepada masyarakat dan menjadi salah satu dasar untuk memahami potensi risiko kesehatan. Ketika nilainya masuk kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, paparan polutan dapat menjadi perhatian lebih besar, khususnya bagi kelompok yang lebih rentan. Namun, data kategori ini tidak dengan sendirinya menjelaskan dampak kesehatan yang dialami setiap orang. Risiko dapat dipengaruhi oleh tingkat paparan, lamanya seseorang berada di lingkungan berasap, kondisi kesehatan, serta faktor lainnya. Karena itu, pembacaan hasil pemantauan perlu dilakukan secara cermat dan tidak digunakan untuk membuat kesimpulan tentang kondisi daerah yang tidak dirinci dalam data.
Temuan dari 37 stasiun tersebut relevan bagi perhatian pemerintah terhadap dampak kesehatan karhutla. Informasi kualitas udara dapat mendukung penilaian situasi, komunikasi risiko, dan pertimbangan langkah perlindungan bagi masyarakat. Pemantauan yang berkelanjutan juga membantu menunjukkan apakah kondisi berubah, sehingga respons dapat disesuaikan dengan perkembangan data. Di tengah kualitas udara yang berada pada kategori buruk, penyampaian informasi yang jelas menjadi penting agar masyarakat memahami tingkat kewaspadaan yang diperlukan tanpa menimbulkan kepanikan atau klaim yang tidak didukung bukti. Pemerintah dapat menggunakan hasil ISPU bersama informasi kesehatan dan lingkungan lain untuk menentukan prioritas tindak lanjut. Dengan demikian, angka pemantauan bukan sekadar catatan pencemaran, melainkan masukan bagi upaya mengurangi paparan dan menjaga kesehatan publik selama karhutla berlangsung.
Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif hingga 12 Oktober 2026. Angka tersebut disampaikan oleh Widyawati sebagai gambaran beban gangguan kesehatan yang perlu dicermati ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Data kumulatif ini menunjukkan bahwa dampak paparan asap tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Meski jumlah kasus memberi petunjuk mengenai skala masalah, pencatatan dan pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan agar perubahan situasi dapat dikenali serta ditangani secara tepat. Informasi kasus juga membantu pemerintah dan fasilitas kesehatan menilai kebutuhan pelayanan di wilayah terdampak.
Dari keseluruhan angka tersebut, sebanyak 62.400 kasus terjadi pada anak berusia 0–5 tahun. Kelompok usia ini perlu mendapat perhatian khusus karena anak kecil lebih rentan terhadap gangguan pernapasan, sementara kemampuan mereka untuk menghindari paparan di lingkungan sekitar terbatas. Angka yang dicantumkan Kemenkes tidak dengan sendirinya menjelaskan tingkat keparahan setiap kasus maupun penyebab pada tiap pasien, tetapi menegaskan pentingnya kewaspadaan keluarga dan tenaga kesehatan. Orang tua dapat memperhatikan gejala seperti batuk, pilek, atau kesulitan bernapas dan mencari bantuan medis apabila kondisi anak mengkhawatirkan. Upaya mengurangi paparan asap serta mengikuti informasi kesehatan resmi juga menjadi bagian dari perlindungan, terutama saat kualitas udara menurun.
Data hingga 12 Oktober 2026 tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperkuat kesiapan respons kesehatan. Penanganan perlu menjangkau kebutuhan warga yang mengalami keluhan, sekaligus menjaga agar akses terhadap pemeriksaan dan perawatan tetap tersedia ketika jumlah pasien meningkat. Kesiapan ini penting bagi anak usia dini maupun kelompok masyarakat lain yang berisiko terdampak asap. Kemenkes terus melakukan penguatan pelayanan kesehatan, sistem rujukan, dan pemantauan penyakit untuk mengantisipasi risiko kesehatan masyarakat di tengah memburuknya kualitas udara.
Baca juga: Lindungi Kesehatan Warga dari Dampak Karhutla, Tim Penyuluh Sesko TNI Gencarkan Edukasi | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
