Tangerang | Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai sektor perdagangan masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun ketiga. Tantangan tersebut muncul di tengah situasi perdagangan global yang belum menentu dan perubahan dinamika internasional yang berlangsung cepat. Karena itu, agenda penguatan perdagangan perlu terus dijalankan dengan memperhatikan perkembangan di dalam negeri maupun kondisi di luar negeri.
Budi menyampaikan pandangannya di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis, 15 Oktober. Dalam keterangannya, ia menyoroti ketidakpastian global sebagai salah satu faktor yang harus dicermati oleh Indonesia. Perubahan situasi internasional dapat memengaruhi lingkungan perdagangan dan menuntut pemerintah serta pelaku usaha untuk terus mengikuti perkembangan. Namun, tantangan tersebut perlu dibaca secara hati-hati, tanpa menganggap setiap peristiwa memiliki dampak tertentu sebelum hal itu dinyatakan atau terlihat secara jelas.
Dinamika geopolitik turut menjadi bagian dari latar yang disampaikan, termasuk konflik di Timur Tengah. Perkembangan di kawasan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi internasional dapat berubah dan menjadi perhatian dalam pembahasan perdagangan. Budi menempatkan situasi seperti ini dalam konteks tantangan yang dihadapi sektor perdagangan, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan dampak spesifik konflik terhadap Indonesia. Kewaspadaan terhadap perkembangan global tetap diperlukan, sementara penilaian atas pengaruhnya harus bertumpu pada informasi yang tersedia.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pekerjaan rumah perdagangan dengan demikian berkaitan dengan kemampuan menghadapi ketidakpastian sekaligus menjaga agenda sektor tetap berjalan. Pemerintah perlu mencermati perubahan di lingkungan internasional dan memahami implikasinya bagi kebijakan perdagangan secara proporsional. Di saat yang sama, upaya memperkuat daya saing dan membuka peluang pasar perlu menjadi bagian dari pembahasan yang berkelanjutan. Pernyataan Budi menegaskan bahwa tantangan perdagangan tidak hanya bersumber dari kondisi domestik, tetapi juga berhubungan dengan dinamika global yang terus berkembang. Situasi tersebut menjadi konteks penting bagi pemerintah dalam menentukan perhatian dan langkah ke depan, tanpa mengabaikan fakta bahwa perkembangan internasional dapat berbeda dari waktu ke waktu.
Pemerintah Indonesia berupaya memperluas peluang perdagangan dengan berbagai negara dan kawasan melalui perjanjian dagang serta peningkatan akses pasar. Langkah ini ditujukan untuk membuka ruang yang lebih besar bagi produk nasional, memperkuat hubungan ekonomi, dan mendukung daya saing eksportir. Perundingan perdagangan dapat membantu mengurangi hambatan, menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, serta memperluas pilihan tujuan ekspor. Namun, upaya tersebut tetap perlu mempertimbangkan kepentingan domestik dan kesiapan industri agar manfaat pembukaan pasar dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena itu, agenda perluasan akses tidak hanya berfokus pada jumlah kesepakatan, tetapi juga pada cakupan aturan dan peluang nyata yang dapat dimanfaatkan perusahaan Indonesia.
Salah satu prioritas yang sedang ditempuh adalah penyelesaian perundingan dengan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC). Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Kawasan Teluk dipandang sebagai pasar penting yang dapat membuka kesempatan bagi beragam produk dan jasa Indonesia. Penyelesaian perundingan akan bergantung pada pembahasan berbagai aspek kesepakatan, termasuk ketentuan akses pasar dan kepentingan masing-masing pihak. Jika tercapai, perjanjian diharapkan memberikan kerangka yang lebih jelas bagi perdagangan dan membantu pelaku usaha memahami persyaratan untuk memasuki pasar negara anggota GCC. Target waktu tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga momentum pembicaraan tanpa mengabaikan kualitas hasilnya.
Di Amerika Selatan, Indonesia juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Mercosur, blok perdagangan yang mencakup sejumlah negara di kawasan tersebut. Penjajakan ini menjadi bagian dari upaya mencari peluang pasar baru, tetapi perundingan diperkirakan membutuhkan waktu. Pembahasan harus terlebih dahulu memperjelas ruang lingkup, kepentingan bersama, dan bentuk kerja sama yang dapat diterima para pihak. Secara terpisah, Uruguay telah mengajak Indonesia membahas kemungkinan kesepakatan bilateral. Pemerintah masih menilai cakupan serta bentuk tawaran tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Penilaian itu penting untuk memastikan usulan bilateral selaras dengan arah kebijakan perdagangan Indonesia dan tidak mengesampingkan pembahasan yang lebih luas dengan Mercosur. Dengan pendekatan bertahap, Indonesia dapat menimbang manfaat, tantangan, dan kesiapan sektor terkait sebelum menetapkan jalur perundingan yang paling sesuai.
Budi memandang pendekatan bilateral sebagai salah satu jalur praktis untuk membuka peluang kerja sama perdagangan dengan negara-negara yang berada dalam kawasan ekonomi lebih luas. Negosiasi dengan seluruh kawasan dapat memerlukan koordinasi dan waktu yang panjang, sementara pembicaraan langsung dengan satu negara memungkinkan kedua pihak mengidentifikasi kepentingan bersama secara lebih terarah. Jika kesepakatan tercapai, hasilnya juga dapat memberi gambaran mengenai bidang kerja sama yang berpotensi dikembangkan bersama negara tetangga. Pendekatan ini bukan pengganti perundingan kawasan, melainkan cara untuk membangun hubungan dan menguji peluang secara bertahap.
Contoh yang disampaikan Budi adalah perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang telah lebih dahulu berjalan dibandingkan perundingan Indonesia dengan Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC secara keseluruhan. Kedua proses tersebut perlu dibedakan: kesepakatan Indonesia–UEA merupakan pengaturan bilateral Indonesia dan satu negara, sedangkan pembicaraan dengan GCC melibatkan kerangka kawasan yang terdiri atas beberapa negara. Karena itu, perjanjian dengan UEA tidak berarti Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan GCC, maupun menggantikan proses perundingan yang mencakup kawasan tersebut. Perbedaan lingkup ini penting agar perkembangan hubungan dagang tidak ditafsirkan melampaui isi kesepakatan yang sebenarnya.
Menurut Budi, keberhasilan menjalin kesepakatan dengan UEA dapat menjadi pemantik bagi negara-negara Timur Tengah lain untuk menjajaki perjanjian serupa dengan Indonesia. Kesepakatan itu menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui aturan yang disusun bersama, sekaligus menyediakan pengalaman bagi Indonesia dalam merancang kerja sama perdagangan. Ketertarikan negara lain tetap bergantung pada kepentingan masing-masing dan memerlukan pembahasan tersendiri; tidak otomatis muncul hanya karena satu perjanjian telah berlaku. Pola penjajakan bertahap tersebut juga berpeluang diterapkan kepada negara-negara Mercosur. Indonesia dapat membuka komunikasi bilateral dengan mitra yang menunjukkan minat, sebelum atau sambil mempertimbangkan pembahasan yang lebih luas. Dengan demikian, jalur bilateral dapat memperluas jaringan dan memperkuat daya saing, tanpa mencampuradukkan kesepakatan per negara dengan perundingan bersama sebuah kawasan.
Membuka akses ke pasar baru merupakan bagian penting dari agenda perdagangan, tetapi keberhasilan jangka panjang juga ditentukan oleh kemampuan produk Indonesia bersaing. Budi mengaitkan upaya tersebut dengan hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan mengolah komoditas di dalam negeri, Indonesia berpeluang menawarkan barang yang lebih beragam dan bernilai kepada pembeli internasional, bukan hanya memasok bahan mentah. Langkah ini dapat memperkuat posisi produk nasional dalam rantai pasok global sekaligus membuka peluang untuk menjangkau pasar tujuan yang lebih luas. Namun, hilirisasi perlu menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan standar pembeli di negara tujuan.
Peluang ekspor tidak muncul semata-mata karena akses pasar tersedia. Mutu produk, konsistensi pasokan, serta kompetensi proses produksi harus memadai agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan yang berlaku dan menjaga kepercayaan mitra dagang. Karena itu, perluasan akses perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemahaman terhadap permintaan tiap pasar. Produsen juga perlu mampu menyesuaikan spesifikasi, kualitas, dan karakter produk dengan kebutuhan konsumen tujuan. Budi menilai program hilirisasi Presiden Prabowo tepat untuk mendukung daya saing produk.
