Jakarta | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menemui Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada sebuah rapat koordinasi di Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, lembaga yang dipimpin Bahlil. Kehadiran pejabat dari unsur legislatif, kepolisian, dan pemerintah menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga, tetapi Bahlil menegaskan pertemuan tersebut tidak digelar untuk membahas satu agenda khusus.
Menurut Bahlil, pertemuan itu bersifat koordinatif dan tidak diarahkan pada pembahasan tertentu. Keterangan tersebut menjadi konteks utama untuk memahami pertemuan Dasco, Suyudi, dan Bahlil, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa mereka secara khusus membahas satu isu hanya berdasarkan kehadiran para pejabat. Isu hilirisasi maupun pasokan bahan bakar minyak di Bali dapat muncul dalam pemberitaan seputar pertemuan, tetapi penjelasan Bahlil menekankan sifat rapat secara umum, bukan penetapan topik khusus sebagai agenda resmi.
Bahlil menyampaikan penjelasan mengenai pertemuan itu di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta. Lokasi penyampaian keterangan tersebut berbeda dari tempat rapat berlangsung: pertemuan diadakan di kantor Kemenko Hilirisasi, sedangkan Bahlil memberikan penjelasan di kantor Kementerian ESDM. Pembedaan lokasi ini penting agar informasi mengenai rangkaian peristiwa tidak tercampur. Dengan demikian, inti kabar yang dapat dipastikan adalah adanya rapat koordinasi pada pagi hari Dasco, Kapolri, dan Bahlil, serta keterangan bahwa tidak ada bahasan khusus yang disebut sebagai fokus pertemuan.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membahas sejumlah agenda strategis sektor energi. Salah satu pokok koordinasi ialah potensi hilirisasi, termasuk upaya mendorong pengolahan sumber daya agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Pembahasan ini juga menempatkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa sebagai sasaran penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sektor tersebut.
Bahlil menyampaikan bahwa koordinasi berlangsung ketika kondisi global tidak menentu. Situasi itu menjadi latar bagi pembahasan mengenai ketahanan energi, pengelolaan sumber daya, dan kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, agenda hilirisasi dipandang berkaitan dengan upaya memperkuat manfaat ekonomi dari sumber daya yang tersedia, sekaligus menjaga agar kebijakan energi tetap memperhatikan kebutuhan jangka panjang. Pertemuan menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan pandangan dan membangun dukungan terhadap agenda tersebut.
Selain Dasco, Kapolri, dan Bahlil, hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kepala BIN Muhammad Herindra turut hadir, bersama perwakilan PT Pertamina (Persero). Kehadiran unsur pemerintah, aparat, badan usaha milik negara, dan perusahaan energi tersebut mencerminkan luasnya pihak yang terlibat dalam koordinasi. Meski memiliki peran berbeda, para peserta berkaitan dengan pembahasan mengenai arah kebijakan, pengelolaan energi, serta peluang peningkatan kontribusi sektor terhadap perekonomian.
Bahlil juga meminta dukungan para peserta untuk agenda ketahanan dan transisi energi. Dukungan lintas lembaga dinilai relevan agar upaya menjaga ketersediaan energi dapat berjalan seiring dengan perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Pembicaraan mengenai hilirisasi, nilai tambah, PNBP, dan devisa dengan demikian berada dalam kerangka yang lebih luas: memperkuat kepentingan nasional di tengah dinamika global, sambil mendorong koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan energi. Pertemuan tersebut menegaskan perlunya kerja bersama untuk mengembangkan potensi sumber daya dan merespons tantangan pasokan maupun transisi energi secara terarah, tanpa mengabaikan tujuan ekonomi negara.Di tengah antrean panjang yang terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ketersediaan BBM secara nasional masih berada dalam kondisi aman. Berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya dari Pertamina, stok nasional berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Angka tersebut menjadi gambaran persediaan secara keseluruhan, bukan ukuran mengenai kelancaran pasokan di setiap daerah. Karena itu, Bahlil membedakan persoalan ketersediaan stok nasional dengan penyaluran BBM yang berlangsung di lapangan.
Menurut Bahlil, antrean di beberapa wilayah bukan disebabkan kekurangan stok BBM nasional, melainkan kendala distribusi. Ia secara khusus menyoroti jalur pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali, serta sejumlah daerah lain yang pasokannya bergantung pada kapal. Dalam kondisi seperti itu, ketersediaan produk di tingkat nasional tidak dengan sendirinya memastikan BBM dapat segera sampai ke SPBU setempat. Kelancaran distribusi membutuhkan dukungan pengiriman yang memadai, terutama untuk rute antarpulau yang mengandalkan transportasi laut. Keterangan tersebut menjelaskan fokus pemerintah pada proses penyaluran, tanpa mengaitkan antrean dengan penyebab lain yang tidak disampaikan.
Untuk mempercepat pasokan ke Bali dan wilayah yang menghadapi kendala serupa, Bahlil meminta Pertamina segera menggandakan armada kapal. Penambahan kapal diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengiriman dan memperlancar penyaluran BBM dari titik pasokan ke daerah tujuan. Ia juga menekankan perlunya langkah cepat agar hambatan distribusi tidak berkembang menjadi kondisi yang tidak diinginkan. Permintaan itu menempatkan penguatan armada laut sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan Pertamina, sementara stok nasional, menurut laporan yang diterima Bahlil, tetap berada pada kisaran 16–18 hari. Dengan demikian, perhatian dalam penanganan antrean diarahkan pada upaya memperbaiki pengiriman, khususnya di jalur Jawa Timur–Bali dan wilayah yang bergantung pada kapal. Bahlil tidak menyebut adanya kekurangan stok nasional sebagai penyebab antrean; penjelasannya terbatas pada persoalan distribusi BBM di sejumlah daerah.
Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa upaya menjaga layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali dilakukan melalui penambahan suplai dan penguatan distribusi. Langkah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan pasokan di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengoptimalkan armada mobil tangki agar penyaluran BBM dapat berjalan maksimal. Selain itu, terminal BBM dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dioperasikan selama 24 jam sebagai bagian dari upaya mempertahankan layanan kepada konsumen. Penambahan pasokan, kesiapan armada, serta pengoperasian fasilitas sepanjang waktu menjadi langkah yang ditempuh untuk mendukung distribusi BBM di Bali.
Menurut Pertamina Patra Niaga, layanan di sejumlah SPBU mulai berangsur kondusif. Perusahaan terus melakukan percepatan pemulihan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu berjalan seiring dengan pengoptimalan distribusi melalui mobil tangki dan pengoperasian terminal serta SPBU selama 24 jam. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan pasokan yang tengah dilakukan di Bali. Pertamina Patra Niaga menyebut koordinasi operasional dan penyaluran pasokan terus diperkuat untuk mendukung layanan kepada masyarakat. Dengan proses pemulihan yang terus berjalan, ketersediaan BBM di sejumlah titik layanan diupayakan kembali mendukung kebutuhan pengguna. Perusahaan juga berupaya menjaga agar distribusi dapat menjangkau SPBU yang memerlukan pasokan, sembari memastikan fasilitas terkait tetap beroperasi sesuai langkah yang telah disampaikan.
Pertamina Patra Niaga turut mengoptimalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026. Pengaturan kedatangan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan pasokan di Bali. Perusahaan menyampaikan bahwa tambahan suplai, pemanfaatan armada mobil tangki, serta operasi terminal dan SPBU selama 24 jam dilakukan untuk menjaga layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara layanan di sejumlah SPBU mulai berangsur kondusif, percepatan pemulihan pasokan tetap dilakukan. Kedatangan kapal pada rentang tanggal tersebut dioptimalkan secara bertahap, sejalan dengan langkah distribusi yang telah disiapkan.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
