Jakarta | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, serta sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan Pertamina mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Rombongan tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan para pejabat tersebut menjadi perhatian karena melibatkan unsur legislatif, kepolisian, kementerian, badan negara, dan perusahaan energi nasional.
Selain Dasco dan Suyudi, hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Kepala BIN Muhammad Herindra. Sejumlah perwakilan Pertamina juga tampak bergabung dalam pertemuan. Komposisi peserta menunjukkan bahwa forum tersebut dihadiri berbagai pihak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan sektor energi, meski tidak ada keterangan mengenai agenda khusus yang dibahas.
Pertemuan itu berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi terkait kementerian koordinator yang baru. Kehadiran sejumlah pejabat dapat dipahami sebagai bagian dari komunikasi antarlembaga dan koordinasi awal, seiring penataan tugas kementerian tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan, pertemuan tidak secara resmi dikaitkan dengan pembahasan tertentu mengenai hilirisasi, distribusi bahan bakar minyak, ataupun kebijakan energi lainnya.
Bahlil menerima para tamu di kantornya untuk mengikuti pertemuan tersebut. Kehadiran pejabat dari berbagai institusi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan urusan pemerintahan, terutama ketika struktur dan ruang lingkup kementerian mengalami pembaruan. Meski demikian, rincian pembicaraan maupun hasil rapat tidak dijelaskan secara khusus. Karena itu, informasi mengenai pertemuan ini terbatas pada waktu kedatangan, pihak-pihak yang hadir, serta konteksnya sebagai rapat koordinasi berkaitan dengan kementerian koordinator yang baru.
Dengan keterangan yang tersedia, pertemuan itu sebaiknya dipahami sebagai forum koordinasi antarpihak, bukan sebagai penanda keputusan atau kebijakan tertentu. Kehadiran Sufmi Dasco Ahmad, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Rosan Perkasa Roeslani, Dony Oskaria, Muhammad Herindra, dan perwakilan Pertamina tercatat sebagai bagian dari rombongan yang bertemu dengan Bahlil. Belum ada rincian tambahan yang disampaikan mengenai tindak lanjut atau pokok pembicaraan dalam rapat tersebut.
Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan bahwa koordinasi yang dibahas dalam pertemuan di Bali turut mencakup potensi hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Pembahasan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kegiatan di sektor energi, bukan semata-mata melihat distribusi bahan bakar minyak. Ia menekankan pentingnya kerja bersama agar peluang yang tersedia dapat dikaji dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kemungkinan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) serta devisa. Menurut Bahlil, penguatan nilai tambah dapat memberi manfaat ekonomi yang lebih besar, terutama ketika kondisi global masih tidak menentu. Perkembangan internasional dapat memengaruhi situasi energi dan perekonomian, sehingga koordinasi dinilai penting untuk memperhitungkan berbagai tantangan dan peluang secara cermat. Keterangan tersebut menggambarkan arah pembahasan, tanpa menyebutkan keputusan baru yang telah ditetapkan.
Bahlil juga meminta dukungan para peserta untuk menjalankan agenda yang dibicarakan. Dukungan dan koordinasi antarpihak diperlukan agar pembahasan mengenai hilirisasi, nilai tambah, PNBP, dan devisa dapat berjalan seiring dengan kebutuhan sektor energi. Ia mengaitkan kerja bersama tersebut dengan ketahanan energi, termasuk perlunya menjaga kesinambungan upaya dalam menghadapi dinamika global. Dalam konteks ini, dukungan peserta menjadi bagian dari proses untuk mendorong agenda yang telah dibahas, bukan penanda bahwa langkah tertentu sudah diputuskan.
Selain ketahanan energi, transisi energi juga termasuk dalam agenda yang memerlukan perhatian dan dukungan. Bahlil meminta para peserta turut mendukung pelaksanaannya, sembari menempatkan isu tersebut dalam koordinasi yang lebih luas. Dengan demikian, pembicaraan di Bali mencakup sejumlah kepentingan yang saling berkaitan: pemanfaatan potensi hilirisasi, penciptaan nilai tambah, peningkatan penerimaan dan devisa, serta ketahanan dan transisi energi. Penjelasan itu menunjukkan ruang lingkup koordinasi, sementara rincian kebijakan atau keputusan lanjutan tidak disebutkan dalam keterangan yang disampaikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada pada kisaran 16–18 hari. Angka tersebut, menurutnya, merujuk pada laporan yang diterima dari Pertamina. Bahlil menilai persediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman, sehingga situasi antrean di beberapa daerah perlu dipahami dengan melihat kondisi distribusi setempat, bukan semata-mata dianggap sebagai tanda bahwa pasokan nasional telah menipis.
Keterangan mengenai stok nasional itu disampaikan di tengah laporan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Bali. Antrean tersebut menjadi perhatian karena berdampak langsung pada warga dan pengguna kendaraan yang perlu mengisi BBM. Namun, Bahlil mengaitkan keadaan di Bali dengan hambatan dalam penyaluran pasokan dari wilayah lain. Dengan demikian, ketersediaan BBM secara nasional dan kelancaran distribusi di suatu daerah merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Secara khusus, Bahlil menyebut pengiriman BBM dari Jawa Timur ke Bali melalui kapal sebagai salah satu jalur yang menghadapi kendala. Gangguan pada proses pengiriman dapat memengaruhi waktu tibanya pasokan dan ketersediaan BBM di SPBU, meskipun persediaan nasional dinilai cukup. Ketergantungan pada pengangkutan laut membuat kelancaran perjalanan kapal dan proses distribusi antardaerah menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan di Bali.
Karena itu, antrean panjang di SPBU Bali tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kekurangan stok BBM nasional. Pernyataan Bahlil menekankan bahwa persoalan yang disorot berkaitan dengan penyaluran, terutama arus pasokan dari Jawa Timur, sementara laporan Pertamina menunjukkan cadangan nasional berada pada rentang 16–18 hari. Pemantauan terhadap distribusi dan koordinasi antardaerah diperlukan agar hambatan pengiriman dapat ditangani dan pasokan sampai ke SPBU secara lebih lancar. Penjelasan ini juga membantu membedakan kecukupan persediaan di tingkat nasional dari ketersediaan produk di lokasi tertentu, yang dapat terpengaruh oleh kendala transportasi maupun jadwal pengiriman.
Untuk mempercepat pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali, Bahlil meminta Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut yang melayani jalur menuju pulau tersebut. Arahan itu ditujukan agar pengiriman pasokan dapat berlangsung lebih cepat dan kebutuhan masyarakat maupun kegiatan usaha tetap terlayani. Penambahan kapal juga diharapkan mencegah situasi yang tidak diinginkan apabila distribusi kembali menghadapi hambatan. Dengan dukungan armada laut yang memadai, pasokan dari terminal asal dapat tiba secara lebih teratur dan segera diteruskan ke titik penyaluran.
Pertamina Patra Niaga menjalankan sejumlah langkah operasional untuk menjaga ketersediaan BBM selama proses pemulihan. Perusahaan menambah suplai ke Bali, sekaligus mengoptimalkan armada mobil tangki agar pengiriman dari terminal ke SPBU berlangsung lebih efektif. Pengaturan armada darat ini penting untuk memastikan produk yang telah tiba di terminal dapat segera disalurkan, terutama ke wilayah dengan kebutuhan tinggi. Pergerakan pasokan dan distribusi terus disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga penyaluran dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengabaikan kebutuhan tiap kawasan.
Selain menambah pasokan dan mengerahkan kendaraan pengangkut, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan terminal BBM serta SPBU selama 24 jam. Jam operasi yang diperpanjang memberi ruang bagi proses penerimaan, penyaluran, dan pelayanan konsumen untuk berjalan lebih intensif. Langkah tersebut diharapkan membantu mempercepat pengisian stok di stasiun pengisian, sekaligus mengurangi waktu tunggu dalam rantai distribusi. Pengoperasian sepanjang hari juga mendukung koordinasi terminal, mobil tangki, dan SPBU agar penyaluran berlangsung berkesinambungan.
Kedatangan kapal pengangkut BBM ke Bali dioptimalkan secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026.
