Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap dibayarkan melalui transfer, mengikuti mekanisme yang berlaku saat ini. Dengan demikian, pegawai pemerintah masih menerima penghasilan melalui penyaluran ke rekening sebagaimana selama ini dilakukan. Penegasan tersebut disampaikan Suahasil kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Ketika dimintai keterangan mengenai cara pembayaran gaji ASN, Suahasil menyatakan bahwa skema yang berjalan tidak berubah. Ia mengatakan, “Pembayaran akan tetap seperti yang sekarang.” Pernyataan itu menegaskan bahwa transfer tetap menjadi mekanisme pembayaran gaji, bukan perubahan ke cara penyaluran lain. Suahasil tidak menyampaikan adanya perubahan dalam mekanisme yang sedang digunakan.
Keterangan tersebut memberi kepastian mengenai cara gaji disalurkan kepada ASN. Bagi para pegawai, metode transfer yang telah berlangsung tetap menjadi acuan dalam menerima pembayaran rutin. Penegasan dari Menteri Keuangan juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan perubahan sistem pembayaran, setidaknya berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada wartawan di lingkungan Istana pada hari itu.
Dalam menyampaikan pernyataan tersebut, Suahasil merujuk pada mekanisme pembayaran yang berlaku sekarang. Karena itu, inti keterangannya adalah keberlanjutan proses transfer, bukan pengumuman mengenai skema baru. Informasi ini berkaitan khusus dengan cara pembayaran gaji ASN dan tidak dengan sendirinya menjelaskan hal lain, seperti jadwal pencairan, besaran gaji, ataupun kebijakan penghasilan pegawai. Hal-hal tersebut tidak menjadi bagian dari penegasan yang disampaikan dalam kesempatan itu.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan Suahasil, pembayaran gaji ASN tetap dilakukan melalui transfer seperti sebelumnya. Pemerintah tidak mengubah mekanisme tersebut dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa, 20 Oktober 2026. Penjelasan singkat itu menjadi pegangan bagi pegawai maupun masyarakat yang ingin mengetahui apakah pembayaran gaji akan beralih dari cara yang selama ini digunakan. Jawaban Menteri Keuangan menunjukkan bahwa mekanisme transfer tetap dipertahankan.
Suahasil Nazara membantah kabar yang menyebut pemerintah akan mengubah mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dengan menyalurkannya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Isu tersebut ramai diperbincangkan karena dikaitkan dengan rencana operasional koperasi desa pada 2026. Namun, menurut penegasan Suahasil, informasi itu bukan pengumuman kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, kabar tersebut perlu dipahami sebagai isu yang dibantah, bukan sebagai kepastian mengenai perubahan cara pembayaran gaji ASN.
Penjelasan tersebut penting untuk mencegah kesimpangsiuran tentang hak pegawai negeri dan tata kelola belanja negara. Pembayaran gaji ASN selama ini dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan sistem perbankan. Pernyataan mengenai Kopdes Merah Putih tidak berarti pemerintah telah menyiapkan koperasi sebagai saluran pengganti transfer, ataupun memerintahkan ASN mengambil gaji melalui koperasi. Suahasil tidak mengonfirmasi adanya keputusan yang akan mewajibkan pegawai menggunakan layanan tersebut mulai 2026. Dengan demikian, pengaitan program koperasi dan penyaluran gaji tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang sudah berlaku.
Dalam membaca informasi ini, masyarakat sebaiknya membedakan kabar yang beredar, gagasan yang mungkin dibahas, dan keputusan resmi pemerintah. Suatu perubahan mekanisme pembayaran memerlukan keterangan yang jelas dari otoritas terkait, termasuk ketentuan pelaksanaan dan pihak yang terdampak. Sampai ada pengumuman resmi yang menyatakan sebaliknya, tidak tepat menyimpulkan bahwa gaji ASN akan dialihkan ke Kopdes Merah Putih. Penegasan Suahasil justru menjawab isu tersebut dengan membantah rencana itu. Pegawai maupun masyarakat dapat merujuk pada informasi dari kementerian dan lembaga berwenang untuk memperoleh pembaruan, sehingga tidak mengambil keputusan berdasarkan pesan berantai atau judul berita yang belum memberikan konteks lengkap.
Sebelum penegasan bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap dibayarkan melalui transfer, Menteri Koperasi Ferry Juliantono lebih dahulu menyampaikan rencana mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pernyataan tersebut menjadi konteks munculnya perhatian publik terhadap cara pembayaran gaji ASN. Ferry menyebut pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung realisasi skema yang dibicarakannya. Dengan demikian, keterangannya berhubungan dengan rencana penyaluran melalui koperasi desa, bukan pengumuman bahwa mekanisme pembayaran yang berlaku telah berubah.
Rencana itu menempatkan Kopdes Merah Putih sebagai saluran yang berpotensi dilibatkan dalam distribusi gaji. Namun, keterangan Ferry tidak dengan sendirinya berarti seluruh ASN akan menerima gaji melalui koperasi, ataupun bahwa transfer ke rekening pegawai akan dihentikan. Ia menyampaikan adanya persiapan anggaran sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merealisasikan gagasan tersebut. Besaran anggaran, tahapan pelaksanaan, cakupan penerima, serta tata cara teknisnya merupakan rincian yang perlu dibedakan dari penyebutan rencana. Tanpa penjelasan resmi lebih lanjut mengenai unsur-unsur itu, informasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai rencana yang sedang disiapkan, bukan kebijakan pembayaran yang sudah berjalan.
Penting pula membedakan pernyataan Ferry dari penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ferry membahas rencana keterlibatan Kopdes Merah Putih dan persiapan anggaran untuk mewujudkannya. Sementara itu, Suahasil memberikan penegasan mengenai mekanisme pembayaran gaji ASN, yakni gaji tetap dibayarkan lewat transfer. Kedua keterangan tersebut berasal dari pejabat berbeda dan menjawab hal yang tidak sama: satu menguraikan rencana skema, sedangkan yang lain menjelaskan saluran pembayaran gaji yang dipastikan tetap digunakan. Pemisahan konteks ini membantu menghindari kesimpulan bahwa pernyataan Ferry sudah menetapkan perubahan sistem bagi semua pegawai negeri. Informasi tentang rencana koperasi dapat dibaca sebagai pembahasan tersendiri, sementara kepastian mekanisme transfer merujuk pada penjelasan Suahasil. Sampai ada keputusan dan rincian pelaksanaan yang disampaikan secara resmi, keduanya tidak seharusnya disamakan sebagai satu kebijakan yang telah berlaku.
Ferry menyampaikan bahwa pengajuan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil melalui Kopdes Merah Putih telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Keterangan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai rencana penyaluran gaji melalui skema tersebut. Menurut Ferry, proses pengajuan anggaran sudah dilakukan, sehingga pembahasan kini berkaitan dengan harapan agar rencana yang diajukan dapat segera direalisasikan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas KDKMP yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya, bukan sebagai keterangan baru mengenai keputusan yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, Ferry menyebut, “Pengajuan sudah kami lakukan kepada Kementerian Keuangan, dan anggarannya siap dibayarkan.” Kutipan itu menjelaskan dua hal yang disampaikan, yakni pengajuan anggaran telah diajukan dan anggaran disebut siap untuk dibayarkan. Namun, ungkapan mengenai kesiapan anggaran tersebut perlu dipahami sesuai konteks pernyataannya. Informasi yang tersedia tidak merinci tahapan administrasi berikutnya, jadwal pembayaran, ataupun ketentuan teknis penyaluran gaji kepada para pegawai negeri sipil melalui Kopdes Merah Putih.
Ferry juga menyampaikan harapan agar skema pembayaran tersebut dapat segera terwujud. Harapan itu berkaitan dengan pengajuan yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh proses telah selesai atau pembayaran sudah berlangsung. Pernyataan dalam rapat koordinasi terbatas itu memberi gambaran mengenai langkah pengajuan dan ekspektasi pihak yang menyampaikannya. Sementara itu, rincian mengenai tindak lanjut maupun waktu pelaksanaan tidak tercantum dalam informasi yang disampaikan, sehingga belum dapat dijelaskan lebih lanjut.
Karena itu, keterangan Ferry dapat dipahami sebagai penjelasan bahwa anggaran pembayaran gaji melalui Kopdes Merah Putih telah diajukan, disertai harapan agar rencana tersebut segera terealisasi. Ia menyebut anggaran siap dibayarkan dalam rapat koordinasi terbatas KDKMP beberapa waktu sebelumnya. Adapun informasi yang tersedia tidak menjelaskan apakah Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan, kapan mekanisme penyaluran akan dimulai, atau bagaimana pelaksanaannya di tingkat penerima.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Aksi Cepat Tanggap! Babinsa Margomulyo Sisir Bekas Karhutla, Pastikan Api Benar-Benar Padam
