Jakarta | Di kawasan perkotaan, ruang jalan merupakan fasilitas bersama yang digunakan oleh berbagai jenis kendaraan serta pengguna jalan lainnya. Namun, masih ditemukan pemilik mobil yang memarkir kendaraannya di jalan umum, bahkan dalam waktu lama, sehingga sebagian ruang yang semestinya dapat dilalui menjadi tertutup. Praktik ini bukan sekadar persoalan penempatan kendaraan di depan rumah. Ketika mobil mengambil ruang pada badan jalan, lebar efektif jalur berkurang dan pergerakan lalu lintas dapat menjadi kurang leluasa. Situasi tersebut menjadi latar perhatian terhadap aturan garasi bagi pemilik kendaraan di Jakarta, terutama karena penggunaan jalan umum untuk menyimpan mobil dapat berdampak pada kepentingan pengguna lain.
Dampak yang paling langsung adalah jalan menjadi lebih sempit. Kendaraan yang diparkir di tepi atau badan jalan mengurangi ruang yang tersedia bagi kendaraan lain untuk melintas. Akibatnya, pengguna jalan mungkin perlu memperlambat laju, mengubah posisi, atau menunggu hingga jalur lebih lapang sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi ini juga dapat mengganggu pengguna jalan lain, termasuk pengendara yang melintas di sekitar kendaraan parkir. Jika ruang yang tersisa tidak cukup untuk pergerakan lalu lintas yang lancar, antrean dapat terbentuk dan situasi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama ketika arus kendaraan sedang ramai.
Penggunaan jalan umum sebagai tempat menyimpan mobil dapat pula terlihat dari adanya pemilik yang membangun kanopi di atas bagian jalan untuk melindungi kendaraannya. Kanopi semacam itu tidak mengubah fungsi ruang tersebut sebagai fasilitas publik. Jika kendaraan tetap ditempatkan di bawahnya hingga mengambil ruang jalan, dampaknya terhadap kelancaran pengguna lain tetap perlu diperhatikan. Persoalan ini menunjukkan pentingnya membedakan ruang pribadi dan ruang bersama: jalan umum bukan pengganti garasi atau tempat parkir milik pribadi. Dengan memahami dampak tersebut, pemilik kendaraan dapat lebih mempertimbangkan lokasi parkirnya agar tidak menghalangi jalur, mengurangi ruang gerak, atau menambah hambatan bagi perjalanan orang lain.
Ketentuan mengenai garasi bagi pemilik kendaraan di Jakarta tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Peraturan ini menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan transportasi sekaligus penggunaan ruang jalan di wilayah ibu kota. Bagi warga maupun badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor, aturan tersebut menetapkan kewajiban terkait tempat penyimpanan kendaraan. Ketentuan ini penting dipahami karena kepemilikan kendaraan tidak hanya berkaitan dengan dokumen dan kelayakan kendaraan, tetapi juga dengan ketersediaan ruang untuk menempatkannya di luar jalan umum.
Secara khusus, Pasal 140 mewajibkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor memiliki atau menguasai garasi. Rumusan “memiliki atau menguasai” berarti kewajiban tersebut tidak semata-mata mensyaratkan kepemilikan atas lahan atau bangunan garasi. Pemilik kendaraan dapat menggunakan garasi yang berada dalam penguasaannya, sepanjang tempat tersebut tersedia untuk menampung kendaraan yang dimiliki. Dengan demikian, sebelum membeli atau menambah kendaraan, pemilik perlu mempertimbangkan lokasi parkir yang memadai dan memastikan kendaraan dapat disimpan di garasi, bukan dibiarkan berada di ruang publik.
Pasal yang sama juga melarang penyimpanan kendaraan bermotor di ruang milik jalan. Ruang milik jalan merupakan bagian yang diperuntukkan bagi prasarana jalan beserta fasilitas pendukungnya, sehingga tidak semestinya dipakai sebagai tempat penyimpanan kendaraan milik pribadi atau perusahaan. Larangan ini menjadi dasar bagi kebijakan garasi di DKI Jakarta dan menjelaskan mengapa parkir kendaraan di jalan depan rumah tidak otomatis dapat dianggap sebagai pengganti garasi. Jalan umum memiliki fungsi untuk mendukung pergerakan lalu lintas dan kepentingan pengguna jalan lainnya. Karena itu, kewajiban memiliki atau menguasai garasi perlu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab pemilik kendaraan dalam menggunakan ruang kota secara tertib. Rincian penerapan dan sanksi dapat mengikuti ketentuan terkait yang berlaku, tetapi landasan kewajiban dasarnya terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 140.
Pasal 140 mengatur kewajiban terkait ketersediaan garasi bagi orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor. Sebelum membeli kendaraan, calon pemilik diwajibkan memiliki atau menguasai garasi sebagai tempat untuk menyimpan kendaraan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar kendaraan tidak bergantung pada ruang parkir di jalan umum sebagai tempat penyimpanan sehari-hari. Dengan demikian, kesiapan tempat penyimpanan menjadi hal yang perlu diperhatikan sejak proses pembelian, bukan setelah kendaraan digunakan di lingkungan tempat tinggal.
Kepemilikan atau penguasaan garasi harus dapat dibuktikan melalui surat keterangan atau surat bukti dari kelurahan setempat. Dokumen tersebut menyatakan bahwa calon pemilik mempunyai atau menguasai tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan kendaraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 140, surat bukti garasi juga menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Karena itu, pemenuhan persyaratan administrasi ini berkaitan dengan proses pengurusan dokumen kendaraan, selain menjadi bagian dari upaya penataan parkir di Jakarta.
Kewajiban tersebut tidak berarti setiap pemilik harus mempunyai garasi atas nama sendiri atau di dalam rumahnya. Bagi orang yang tidak memiliki garasi pribadi, lahan tertentu dapat disewa untuk dijadikan tempat penyimpanan kendaraan. Penguasaan melalui penyewaan ini dapat menjadi pilihan selama tempat yang digunakan memenuhi kebutuhan penyimpanan dan dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan sebaiknya memastikan terlebih dahulu dokumen apa yang diperlukan dari kelurahan untuk menunjukkan penguasaan tempat tersebut, serta menyimpan bukti sewa apabila relevan. Pasal 140 juga menyebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan akan diatur melalui peraturan gubernur. Aturan lanjutan itu menjadi rujukan untuk menjelaskan pelaksanaan persyaratan, termasuk tata cara pembuktian garasi dan kaitannya dengan administrasi kendaraan. Oleh sebab itu, calon pembeli dapat memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan penerbitan STNK agar dokumen yang disiapkan sesuai prosedur. Menyediakan tempat penyimpanan sejak awal membantu pemilik memenuhi kewajiban sekaligus mengurangi penggunaan badan jalan untuk memarkir kendaraan dalam jangka panjang.
Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (perda) terkait kegiatan atau usaha di bidang transportasi. Cakupan bidang yang disebut meliputi transportasi jalan, perkeretaapian, perairan, dan/atau udara. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya menyebut kegiatan di jalan, tetapi mencakup beberapa moda transportasi sesuai ruang lingkup perda yang berlaku.
Dalam konteks aturan garasi dan parkir di Jakarta, ketentuan sanksi tersebut perlu dibaca bersama kewajiban yang secara khusus ditetapkan dalam perda. Pasal itu tidak dengan sendirinya berarti setiap pemilik mobil yang memarkir kendaraan di jalan otomatis dikenai seluruh bentuk sanksi. Penentuan apakah suatu perbuatan melanggar kewajiban, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta jenis tindakan yang dapat diterapkan harus merujuk pada aturan yang relevan dan keadaan pelanggarannya.
Bentuk sanksi administratif yang disebut dalam ketentuan tersebut mencakup teguran tertulis dan denda administratif. Selain itu, dapat diterapkan pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dan/atau” menunjukkan bahwa pilihan sanksi dapat berupa satu atau beberapa tindakan, bergantung pada dasar hukum dan penilaian yang berlaku; bukan keharusan untuk menjatuhkan semuanya sekaligus.
Bagi warga maupun pelaku usaha, hal penting ialah memahami kewajiban yang melekat pada kegiatan atau usaha transportasi yang dijalankan, serta memeriksa ketentuan perda dan aturan pelaksanaannya.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta | TNI-Polri Gelar Patroli Terpadu, Jaga Keamanan dan Kondusivitas Jakarta
