Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan meneruskan penataan badan usaha milik negara (BUMN), terutama perusahaan yang kinerjanya tidak sehat dan terus merugi. Langkah ini, menurut Prabowo, diperlukan agar perusahaan negara dapat dikelola lebih efisien dan tidak terus membebani keuangan negara. Pemerintah menargetkan proses perampingan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja masing-masing perusahaan.
Dalam keterangannya, Prabowo menyebut sekitar 364 perusahaan telah dikonsolidasi, ditutup, atau dirampingkan hingga malam sebelum pernyataan itu disampaikan. Ia kemudian menetapkan sasaran untuk menutup total 700 perusahaan sampai Desember. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berencana melanjutkan pengurangan jumlah entitas BUMN dalam waktu yang tersisa hingga akhir tahun, setelah sejumlah langkah konsolidasi dan penutupan dilakukan.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di JIExpo Convention Centre, pada 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebut angka “1.000 BUMN” sekaligus angka “1.074” dalam kalimat yang sama. Kedua angka itu dicantumkan sebagaimana disampaikan, tanpa penjelasan tambahan mengenai hubungan atau perbedaan di keduanya.
Rencana penutupan perusahaan menjadi bagian dari upaya pemerintah menata portofolio BUMN, termasuk melalui konsolidasi dan perampingan. Perusahaan yang tidak sehat atau merugi menjadi perhatian dalam agenda tersebut. Namun, pernyataan tentang jumlah yang telah ditangani dan sasaran hingga Desember belum merinci perusahaan mana saja yang akan ditutup, bentuk penanganan untuk setiap entitas, maupun tahapan pelaksanaannya. Karena itu, capaian target akan bergantung pada keputusan lanjutan pemerintah serta proses penataan yang berjalan sampai akhir tahun.
Dalam penjelasannya mengenai rencana penataan badan usaha milik negara, Prabowo menyampaikan bahwa penutupan ditujukan bagi perusahaan yang dinilai tidak efisien, terus merugi, atau menyusun laporan keuangan palsu. Kriteria tersebut menjadi dasar untuk membedakan perusahaan yang masih dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan entitas yang dianggap tidak sehat. Pernyataan itu menempatkan efisiensi, kondisi kerugian berkelanjutan, serta kejujuran pelaporan sebagai perhatian utama dalam agenda penutupan. Dengan demikian, pembahasan tidak semata-mata mengacu pada keberadaan perusahaan negara, melainkan pada penilaian atas kinerja dan kondisi keuangannya sebagaimana disampaikan oleh Prabowo. Kriteria ini dipaparkan sebagai alasan bagi rencana tersebut.
Perusahaan yang tidak efisien disebut sebagai salah satu kelompok yang dapat menjadi sasaran penutupan. Dalam konteks pernyataan tersebut, efisiensi merupakan salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu badan usaha negara dinilai sehat. Selain itu, Prabowo juga menyebut perusahaan yang terus mengalami kerugian. Penekanan pada kerugian yang berlangsung terus-menerus membedakan kondisi itu dari kerugian sesaat, tanpa menguraikan ukuran atau rentang waktu tertentu. Ia turut memasukkan perusahaan yang membuat laporan keuangan palsu dalam kriteria yang disampaikan. Ketiga hal tersebut—ketidakefisienan, kerugian berkelanjutan, dan laporan keuangan palsu—merupakan alasan yang disebutkan untuk menutup perusahaan, bukan rincian tentang entitas tertentu.
Prabowo memaparkan penutupan sebagai bagian dari upaya merampingkan perusahaan negara yang tidak sehat. Artinya, rencana tersebut dikaitkan dengan penataan agar kelompok badan usaha milik negara yang dipertahankan tidak mencakup perusahaan yang memenuhi kriteria tadi. Pernyataan yang disampaikan berfokus pada alasan umum, bukan daftar perusahaan, tata cara penutupan, atau konsekuensi yang mungkin muncul. Karena itu, kriteria tersebut dapat dipahami sebagai dasar yang dipaparkan untuk menyaring perusahaan dalam agenda perampingan. Penekanan utamanya tetap pada kondisi perusahaan: apakah operasionalnya tidak efisien, kerugiannya terus berlangsung, atau laporan keuangannya palsu. Tidak ada rincian tambahan mengenai penerapan kriteria itu dalam pernyataan tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa penataan badan usaha milik negara selama dua tahun pemerintahannya mulai memperlihatkan hasil. Menurut klaim yang ia sampaikan, langkah pembenahan tidak hanya menyasar perusahaan yang terus mencatat kerugian, tetapi juga mendorong perubahan kinerja pada sejumlah perusahaan yang sebelumnya belum mampu menghasilkan laba. Ia menggambarkan perkembangan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan dan memastikan perusahaan negara beroperasi secara lebih sehat. Pernyataan itu menjadi gambaran yang disampaikan pemerintah mengenai perubahan di sebagian portofolio BUMN, bukan keterangan bahwa seluruh perusahaan telah mengalami perbaikan serupa.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengatakan ada BUMN yang sebelumnya belum mencetak keuntungan, tetapi kini sudah membukukan laba. Ia juga menyebut beberapa perusahaan mencatat peningkatan laba dalam persentase yang besar. Menurut angka yang ia sampaikan, salah satu perusahaan mengalami kenaikan laba hingga 900 persen, sementara perusahaan lain mencatat kenaikan sebesar 200 persen dan 300 persen. Angka-angka tersebut merujuk pada contoh yang disebut Prabowo dalam keterangannya. Tanpa rincian mengenai nama perusahaan, periode pembanding, atau besaran laba awal dan akhir, persentase itu perlu dipahami sebagai klaim yang disampaikan, bukan ukuran lengkap kinerja seluruh BUMN.
Prabowo mengaitkan perubahan tersebut dengan kebijakan penataan, termasuk penutupan perusahaan yang dinilai terus merugi. Ia sebelumnya menargetkan penutupan ratusan BUMN bermasalah hingga akhir tahun, sehingga capaian yang ia paparkan berada dalam konteks restrukturisasi yang lebih luas. Meski demikian, keberhasilan beberapa perusahaan mencetak laba tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa semua BUMN telah pulih atau bahwa persoalan keuangan telah terselesaikan. Kinerja ant perusahaan dapat berbeda, dan penilaian menyeluruh memerlukan data yang lebih terperinci, seperti kondisi keuangan, kewajiban, serta hasil operasional dari waktu ke waktu. Karena itu, klaim kenaikan laba tersebut merupakan bagian dari penjelasan Prabowo tentang hasil awal penataan, sementara dampak keseluruhan kebijakan masih perlu dinilai berdasarkan perkembangan masing-masing perusahaan dan data yang tersedia.
Prabowo menekankan bahwa keberadaan badan usaha milik negara seharusnya dinilai dari manfaat yang dihasilkan bagi rakyat. BUMN, menurut penekanannya, tidak cukup sekadar beroperasi atau mempertahankan struktur organisasi, tetapi perlu menjalankan kegiatan yang memberi nilai nyata kepada masyarakat dan mendukung kepentingan negara. Pandangan ini sejalan dengan rencana penataan perusahaan negara yang merugi: sumber daya dan perhatian pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki tujuan jelas serta dapat memberi hasil bagi publik. Karena itu, pembahasan mengenai pengelolaan aset dan izin usaha juga ditempatkan dalam konteks manfaat yang dapat diperoleh Indonesia, bukan hanya kepentingan administratif perusahaan.
Sebagai salah satu contoh, Prabowo menyampaikan bahwa pembahasan telah mencakup lima izin usaha pertambangan (IUP). Pada saat yang sama, puluhan IUP lainnya masih dikejar untuk ditindaklanjuti. Penyebutan lima izin tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan berjalan bertahap, sementara pekerjaan yang lebih luas belum selesai. Pemerintah masih perlu melanjutkan langkah terhadap izin-izin lain dan memastikan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersedia. Dalam konteks itu, IUP bukan semata dokumen perizinan, melainkan bagian dari pengelolaan sumber daya yang harus ditimbang berdasarkan kepentingan publik dan potensi manfaatnya.
Pemerintah juga ingin memperoleh studi internasional untuk memastikan besaran cadangan yang dimiliki Indonesia. Studi tersebut diharapkan menyediakan dasar yang lebih kuat dalam memahami skala sumber daya nasional, sehingga pembahasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya dapat bertumpu pada informasi yang terukur. Kejelasan mengenai cadangan penting bagi pemerintah ketika menilai pilihan kebijakan dan menyusun langkah lanjutan terkait izin usaha. Namun, proses ini tidak mengubah penekanan utama Prabowo: sumber daya dan perusahaan negara perlu dikelola agar memberi manfaat bagi rakyat. Dengan demikian, pembahasan IUP, pengejaran puluhan izin lainnya, dan kebutuhan akan kajian internasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperoleh dasar yang lebih jelas untuk keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
