Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan mengenai lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia yang disebut memiliki cadangan terbukti dengan nilai mencapai Rp 5.400 triliun, atau setara sekitar US$ 300 miliar. Informasi tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Besarnya nilai yang dilaporkan menempatkan potensi sumber daya tambang sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan pengelolaan kekayaan nasional.
Menurut Prabowo, angka itu merujuk pada hasil studi cadangan untuk lima konsesi pertambangan tersebut. Dengan demikian, nilai Rp 5.400 triliun bukan pernyataan bahwa seluruh potensi itu telah menjadi penerimaan negara atau hasil produksi. Cadangan terbukti merupakan estimasi berdasarkan kajian atas sumber daya yang dapat ditambang dengan pertimbangan teknis dan kondisi tertentu. Realisasi nilainya dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk proses produksi, harga komoditas, kebutuhan investasi, serta kebijakan dan perizinan yang berlaku.
Lima IUP yang menjadi pokok laporan tersebut juga hanya sebagian dari jumlah izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia. Negara ini memiliki ratusan IUP, sehingga laporan tersebut tidak menggambarkan keseluruhan cadangan atau nilai sektor pertambangan nasional. Pengungkapan itu memberi gambaran mengenai skala potensi yang tercatat dalam studi pada konsesi tertentu, sekaligus menegaskan perlunya membaca angka tersebut sesuai cakupan dan dasar perhitungannya. Rincian lebih lanjut mengenai jenis komoditas, lokasi konsesi, metodologi studi, dan jadwal pengembangan tidak disampaikan dalam pernyataan yang dikemukakan pada acara tersebut. Karena itu, nilai yang dilaporkan perlu dipahami sebagai estimasi cadangan terbukti pada lima IUP, bukan nilai pasti yang telah direalisasikan. Laporan itu menjadi konteks bagi pembahasan potensi ekonomi pertambangan dan peran akses keuangan daerah dalam mendukung kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
Besarnya angka cadangan mineral yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta berarti seluruh nilai tersebut telah menjadi kekayaan yang dapat digunakan. Prabowo mengingatkan para hadirin agar tidak terburu-buru merayakan angka Rp 5.400 triliun yang dikaitkan dengan lima Izin Usaha Pertambangan (IUP). Nilai itu menggambarkan potensi dari sumber daya yang masih tersimpan di dalam bumi, bukan penerimaan yang sudah masuk ke kas negara atau manfaat yang telah dirasakan masyarakat. Karena itu, angka cadangan perlu dipahami secara hati-hati dan ditempatkan sesuai tahap pengelolaannya.
Selama kegiatan pertambangan belum dilaksanakan, kandungan mineral tersebut tetap berada di bawah tanah. Cadangan yang teridentifikasi belum dapat diolah, dijual, atau dikonversi menjadi produk yang memberi nilai tambah. Untuk sampai pada tahap pemanfaatan, diperlukan proses yang tidak sederhana, termasuk kegiatan eksplorasi dan produksi, pembangunan fasilitas pendukung, serta pemenuhan ketentuan perizinan dan lingkungan. Dengan demikian, besarnya potensi yang dilaporkan belum sama dengan hasil ekonomi yang sudah tersedia. Pernyataan Prabowo menekankan jarak kekayaan geologis dan manfaat nyata yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya.
Pesan tersebut juga membedakan Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah dan kemampuan untuk mengubah kekayaan itu menjadi kesejahteraan. Cadangan besar menunjukkan adanya potensi nasional, tetapi potensi itu baru dapat memberikan hasil apabila dikelola melalui tahapan yang bertanggung jawab. Pemerintah dan pelaku usaha masih perlu memastikan kegiatan berlangsung sesuai aturan, memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dengan penekanan ini, publik diingatkan untuk tidak menganggap nilai yang disebutkan sebagai keuntungan yang telah terealisasi. Angka tersebut merupakan gambaran sumber daya yang mungkin dikembangkan, sementara hasilnya bergantung pada proses pertambangan yang belum dilakukan dan keputusan pengelolaan berikutnya.
Besarnya nilai lima Izin Usaha Pertambangan yang dilaporkan kepada Prabowo, yakni sekitar Rp 5.400 triliun, menunjukkan potensi kekayaan alam yang sangat besar. Namun, angka tersebut bukan semata-mata gambaran nilai ekonomi. Potensi itu juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya negara memerlukan tanggung jawab yang jelas dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Prabowo menyerukan agar setiap pihak memahami peran serta kewajibannya, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Pesan tersebut menempatkan pemahaman tanggung jawab sebagai bagian penting dalam mengelola kekayaan negara secara tepat.
Pengelolaan sumber daya tambang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga pemahaman mengenai tanggung jawab tidak cukup hanya berada di pusat. Pemerintah di provinsi, kabupaten, dan desa juga perlu mengetahui bagian masing-masing dalam tata kelola kekayaan negara. Seruan Prabowo menekankan pentingnya kesadaran bersama itu, tanpa memandang tingkat pemerintahan. Dengan begitu, perhatian terhadap potensi tambang tidak hanya tertuju pada besarnya angka yang dilaporkan, tetapi juga pada bagaimana kekayaan tersebut dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pembagian tanggung jawab yang dipahami para pihak menjadi dasar agar pengelolaan tidak dipandang sebagai urusan satu lembaga atau satu wilayah saja.
Nilai yang dilaporkan dapat menjadi konteks untuk memahami besarnya potensi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil yang akan diterima masyarakat. Karena itu, seruan agar seluruh pihak memahami tanggung jawab masing-masing menjadi penting dalam pembicaraan tentang pengelolaan kekayaan negara. Pemerintah pusat dan daerah, hingga unsur pemerintahan desa, disebut sebagai bagian dari lingkup yang perlu memiliki pemahaman tersebut. Penekanan ini menghubungkan potensi tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, tanpa mengasumsikan kebijakan atau langkah tertentu yang belum disampaikan. Pada akhirnya, besarnya sumber daya perlu disertai kesadaran bersama bahwa pengelolaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Prabowo menyoroti sejumlah izin usaha pertambangan yang sudah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak dijalankan secara semestinya. Menurutnya, ada konsesi yang dibiarkan tanpa kegiatan nyata dalam waktu sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun. Kondisi ini menjadi perhatian karena izin tambang seharusnya dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, bukan sekadar disimpan setelah diterbitkan. Ketika pemegang izin tidak mengembangkan kegiatan operasional, potensi sumber daya yang berada di dalam wilayah tersebut tidak memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat maupun negara.
Ia juga mengkritik kemungkinan adanya pengusaha yang mengajukan atau menerima konsesi tanpa memiliki keahlian, pengalaman, ataupun pemahaman memadai mengenai operasi pertambangan. Dalam pandangannya, sebagian pihak mungkin tidak benar-benar berniat membangun kegiatan produksi. Izin justru dapat diperlakukan sebagai aset untuk spekulasi, lalu dimasukkan ke bursa atau digunakan dalam transaksi bisnis lainnya. Praktik semacam itu berisiko membuat pengelolaan wilayah tambang menjauh dari tujuan utamanya, yaitu kegiatan yang produktif, patuh terhadap aturan, serta memberikan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Kritik tersebut menempatkan kemampuan dan kesungguhan pemohon sebagai hal penting dalam proses pemberian konsesi.
Karena itu, Prabowo meminta agar seleksi pemberian izin tambang diperketat. Pemerintah, menurut arah kritiknya, perlu memastikan calon pemegang izin mempunyai kapasitas teknis, rencana kerja yang masuk akal, dan komitmen untuk menjalankan kewajiban operasional. Penilaian tidak cukup berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan perusahaan mengelola tambang dan manfaat yang dapat dihasilkan. Izin yang tidak dikerjakan selama bertahun-tahun, sementara hanya menjadi alat spekulasi, dinilai merugikan bangsa. Selain membuat potensi sumber daya tidak segera dimanfaatkan secara produktif, keadaan tersebut dapat menghambat kesempatan bagi pihak yang lebih mampu mengembangkan wilayah tambang. Pengetatan seleksi diharapkan mendorong konsesi diberikan kepada perusahaan yang benar-benar siap bekerja, sehingga pengelolaan pertambangan lebih bertanggung jawab dan kepentingan nasional terlindungi.
Baca juga: Janji Keuntungan dan Pemberangkatan Umrah Dipersoalkan, Dugaan Investasi MCI Tuban Dilaporkan | Rp115 Juta, Satu Honda Brio dan Serangkaian Pertanyaan: Menguak Titik Gelap Transaksi yang Dilaporkan ke Polres Kediri Kota
