Kabupaten Gorontalo | Seorang pengelola panti asuhan di Kabupaten Gorontalo dilaporkan ke Polres Gorontalo atas dugaan kekerasan seksual terhadap empat anak asuh. Keempat anak tersebut masih berstatus pelajar dan berusia di bawah 17 tahun. Laporan itu menjadi dasar bagi kepolisian untuk menelusuri informasi serta mengumpulkan keterangan terkait perkara yang dilaporkan. Hingga kini, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Karena itu, informasi yang beredar perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang diperiksa, bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum. Belum ada putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu bersalah dalam perkara ini.
Empat pelapor terdiri atas tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Mereka merupakan anak asuh yang tinggal di panti tersebut, sementara identitas serta rincian pribadi mereka perlu dijaga, mengingat seluruhnya masih di bawah umur. Pelaporan ke kepolisian memungkinkan aparat menindaklanjuti keterangan yang disampaikan dan memeriksa unsur-unsur dugaan tindak pidana. Dalam pemberitaan mengenai kasus yang melibatkan anak, perlindungan identitas dan keselamatan pelapor menjadi hal penting. Penyampaian informasi sebaiknya tidak memuat nama, alamat, ciri khusus, ataupun detail lain yang dapat membuat anak-anak tersebut dikenali oleh publik.
Polres Gorontalo kini menangani laporan tersebut untuk memastikan duduk perkara berdasarkan bukti dan keterangan yang relevan. Proses penyelidikan dapat mencakup pemeriksaan pihak-pihak terkait serta langkah lain sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perkembangan atau hasil pemeriksaan belum dapat disimpulkan hanya dari adanya laporan. Pengelola yang dilaporkan juga belum dapat disebut sebagai pelaku yang terbukti, sebab penetapan tanggung jawab pidana harus melalui tahapan hukum dan didukung pembuktian. Prinsip kehati-hatian diperlukan agar hak semua pihak tetap dihormati, sekaligus memastikan laporan anak-anak ditangani secara serius dan aman. Informasi lebih lanjut mengenai perkara ini perlu merujuk pada keterangan resmi aparat ketika tersedia, tanpa mendahului kesimpulan penyelidikan atau menyebarkan identitas anak yang terlibat.
Ketua tim kuasa hukum korban, Hijrah Lahaling, menyampaikan bahwa pihaknya mendampingi empat anak untuk membuat laporan di Polres Gorontalo pada Minggu, 25 Oktober 2026. Pendampingan tersebut dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai dugaan kekerasan seksual di sebuah panti asuhan pada Sabtu malam, 24 Oktober 2026. Informasi awal itu kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), agar proses penjemputan anak-anak dari panti dapat berlangsung dengan bantuan aparat.
Menurut Hijrah, tim kuasa hukum berkoordinasi dengan petugas sebelum mendatangi lokasi dan membawa anak-anak untuk mendapatkan pendampingan. Langkah tersebut, jelasnya, ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya intimidasi maupun ancaman terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kondisi mereka menjadi perhatian dalam proses membawa mereka ke kepolisian. Setelah tiba di Polres Gorontalo, keempat anak itu didampingi ketika menyampaikan laporan terkait dugaan peristiwa tersebut.
Hijrah juga menjelaskan bahwa korban yang didampingi timnya terdiri atas anak perempuan dan anak laki-laki. Keterangan itu menunjukkan bahwa dugaan kasus tersebut dilaporkan melibatkan anak dengan jenis kelamin berbeda, tanpa merinci identitas maupun informasi pribadi mereka. Tim kuasa hukum mendampingi para pelapor agar keterangan dapat disampaikan melalui jalur resmi kepada kepolisian. Laporan yang diajukan menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai prosedur dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga laporan dibuat, informasi yang disampaikan Hijrah merupakan keterangan dari pihak pendamping korban mengenai langkah awal penanganan perkara. Dugaan kekerasan seksual tersebut masih perlu diperiksa oleh aparat, dan kesimpulan mengenai peristiwa maupun pihak yang bertanggung jawab bergantung pada hasil penyelidikan. Identitas anak-anak tidak diungkapkan dalam keterangan tersebut. Pendampingan dan koordinasi dengan petugas SPKT disebut sebagai upaya untuk membawa mereka melapor dengan memperhatikan keamanan, sekaligus mengurangi risiko tekanan setelah informasi mengenai dugaan kasus diterima tim.
Dalam proses penjemputan, tim kuasa hukum bersama pendampingan kepolisian membawa lima anak dari panti asuhan menuju rumah aman milik UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Gorontalo. Kelima anak tersebut terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki. Rumah aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi mereka selama penanganan perkara berlangsung. Proses pemindahan itu dilakukan dengan pendampingan aparat kepolisian, sementara tim kuasa hukum turut memastikan anak-anak dapat menjalani tahapan berikutnya dengan pendampingan yang diperlukan. Informasi mengenai penjemputan tersebut disampaikan dalam rangkaian penanganan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh para pelajar.
Setelah dibawa ke rumah aman, empat anak didampingi untuk membuat laporan resmi kepada kepolisian. Mereka juga menjalani pemeriksaan medis berupa visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Gorontalo. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan laporan dan pengumpulan keterangan terkait dugaan tindak pidana. Keempat anak menjalani tahapan itu dengan pendampingan, sehingga pelaporan dan pemeriksaan medis dapat dilakukan dalam proses yang terkoordinasi. Sementara itu, informasi yang disampaikan hanya menyebut empat anak mengikuti pelaporan serta pemeriksaan tersebut, tanpa merinci identitas ataupun hasil pemeriksaan masing-masing anak.
Hijrah menyampaikan bahwa para korban diduga mengalami trauma. Ia juga menerangkan bahwa seorang korban perempuan masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat. Keterangan tersebut menggambarkan kondisi yang disampaikan oleh pihak pendamping, dan tidak memuat rincian medis lebih lanjut mengenai korban. Karena itu, kondisi kesehatan maupun hasil pemeriksaan tidak dapat disimpulkan di luar informasi yang telah disampaikan. Penanganan terhadap anak-anak tersebut berlangsung melalui rumah aman, pelaporan resmi, serta pemeriksaan medis, dengan keterlibatan tim kuasa hukum dan pendampingan kepolisian. Perkembangan selanjutnya terkait pemeriksaan dan perawatan tetap menunggu keterangan dari pihak yang berwenang atau keluarga serta pendamping korban. Identitas anak-anak tidak dicantumkan demi menjaga privasi dan perlindungan mereka selama proses berlangsung.
Brigadir Jabal Nur, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gorontalo, mengonfirmasi bahwa sejumlah anak dijemput dari panti asuhan pada 24 Oktober 2026. Mereka kemudian dibawa ke rumah aman untuk memperoleh perlindungan selama proses penanganan perkara berlangsung. Penjemputan tersebut berkaitan dengan laporan empat pelajar mengenai dugaan kekerasan seksual di lingkungan panti. Kepolisian menyatakan penyelidikan masih berjalan, sehingga informasi tentang peristiwa dan pihak yang dilaporkan perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang diperiksa, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan.
Dalam keterangan awal yang disampaikan Jabal, terlapor disebut sebagai pengelola panti yang diperkirakan berusia sekitar 50 tahun. Informasi awal menyebut dugaan peristiwa berlangsung sejak 2024. Kasus tersebut baru terungkap setelah sejumlah korban memberanikan diri untuk melapor. Penyidik masih mendalami laporan dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami rangkaian kejadian, waktu, serta peran masing-masing pihak. Belum ada kesimpulan yang dapat disampaikan mengenai dugaan tersebut, dan status terlapor tetap sebagai pihak yang dilaporkan sampai proses hukum memberikan kepastian. Penanganan anak-anak di rumah aman dilakukan seiring pemeriksaan, agar kebutuhan perlindungan mereka diperhatikan.
Di sisi lain, kuasa hukum menyampaikan bahwa pihak yayasan telah mengetahui informasi mengenai dugaan kasus sebelum penjemputan anak-anak. Keterangan itu disampaikan sebagai pandangan pihak terkait dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dipastikan oleh penyidik. Kuasa hukum menyebut timnya khawatir anak-anak berisiko mengalami intimidasi atau proses pengungkapan perkara dapat terhambat apabila informasi tersebut diketahui lebih luas sebelum mereka mendapat perlindungan.
Baca juga: Ketika Luka Menjadi Barang Bukti: Dedy Luqman Hakim Bongkar Titik Kritis Visum dalam Perkara Kekerasan | Sambut HUT TNI Ke-81, Kodim Bojonegoro bersama Polkes bekali Ratusan Pelajar Jurus Penyelamat ‘AMAN–CPR’ | Bentuk Karakter Pelajar Sejak Dini, Babinsa Lakukan Manunggal Pendidikan
