KABUPATEN TULUNGAGUNG — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ia adalah potret telanjang dari problem klasik: ketika kekuasaan daerah beririsan dengan kepentingan transaksional.
Nama Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang turut diamankan dan dibawa ke Jakarta, menjadi pintu masuk untuk membaca lebih dalam: apakah ini sekadar pelanggaran individu, atau justru bagian dari korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)?
Konstruksi Hukum: Lebih dari Sekadar OTT
Dalam perspektif hukum pidana, OTT bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen awal untuk membuka konstruksi perkara. KPK kini berada pada fase krusial: menyusun legal standing yang tidak hanya kuat secara formil, tetapi juga tak terbantahkan secara materiil.
Jika merujuk pada pola-pola sebelumnya, terdapat kemungkinan kuat bahwa perkara ini akan dikaitkan dengan:
1. Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor (suap terhadap penyelenggaraan negara)
2. Pasal 11 UU Tipikor (penerimaan hadiah atau janji)
3. Pasal 3 UU Tipikor (penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara)
Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar pasal yang disangkakan, melainkan:
apakah KPK berani menembus lapisan “invisible power” di balik kebijakan anggaran daerah?
Indikasi Pola: Fee Proyek dan Kartel Kekuasaan
Informasi awal yang beredar mengarah pada dugaan klasik: “fee proyek” dalam pengondisian pengadaan barang dan jasa. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar tindak pidana individual, tetapi mengarah pada konspirasi administratif yang dilegalkan melalui mekanisme birokrasi.
Kita perlu jujur membaca realitas:
di banyak daerah, praktik ini telah menjadi open secret—sebuah sistem bayangan yang bekerja paralel dengan sistem resmi.
Dalam konteks ini, kehadiran sejumlah pejabat di Polres Tulungagung pasca OTT tidak bisa dipandang sebagai kebetulan administratif semata. Itu bisa menjadi indikasi adanya jejaring struktural yang lebih luas.
Analisis Kritis: Ujian Nyata Asas Equality Before the Law
Kasus ini menjadi ujian serius terhadap prinsip equality before the law—bahwa setiap orang, tanpa kecuali, tunduk pada hukum yang sama.
Namun dalam praktiknya, publik kerap menyaksikan dua wajah penegakan hukum:
Tegas dan cepat di level operasional
Melambat dan kompromistis ketika menyentuh elite kekuasaan.
Jika KPK berhenti hanya pada pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual (intellectual dader), maka yang terjadi bukanlah pemberantasan korupsi, melainkan ritual hukum yang kehilangan substansi keadilan.
Momentum atau Sekadar Seremonial Hukum?
OTT Tulungagung membuka peluang besar bagi KPK untuk melakukan follow the money dan follow the power secara simultan. Tanpa dua pendekatan ini, penegakan hukum akan berhenti pada permukaan—menangkap pelaku, namun gagal membongkar sistem.
Pertanyaan mendasarnya kini:
apakah ini akan menjadi pintu masuk pembongkaran korupsi sistemik di daerah, atau hanya menjadi episode rutin yang berakhir pada vonis tanpa efek jera struktural?
Penutup: Negara Hukum Sedang Diuji
Dalam negara hukum, kekuasaan seharusnya dikendalikan oleh norma—bukan sebaliknya. Namun kasus demi kasus menunjukkan bahwa kekuasaan justru seringkali mampu “menegosiasikan” hukum.
OTT di Tulungagung adalah pengingat keras:
bahwa korupsi tidak pernah berdiri sendiri—ia tumbuh dari kompromi, diamnya sistem, dan lemahnya pengawasan.
Kini, semua mata tertuju pada KPK.
Bukan hanya untuk menetapkan tersangka—
tetapi untuk menjawab satu hal paling mendasar:
Apakah hukum masih menjadi panglima, atau justru telah menjadi alat tawar dalam panggung kekuasaan?
(luck)
