Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah memverifikasi lima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2024. Aduan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. DKPP menyatakan bahwa seluruh laporan masih berada dalam tahap pemeriksaan awal.
Informasi mengenai proses itu disampaikan anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 November 2026. Ia menjelaskan bahwa lima laporan yang diterima sedang diverifikasi. Dengan demikian, belum ada kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan formil dan materiil setiap pengaduan.
Verifikasi merupakan tahapan untuk menilai kelengkapan dokumen serta kecukupan uraian dalam laporan sebelum perkara dapat ditindaklanjuti. Dalam proses ini, DKPP memeriksa informasi yang diajukan pelapor, termasuk identitas pihak yang dilaporkan dan penjelasan tentang dugaan perbuatan yang dianggap melanggar etik. Tahap tersebut tidak sama dengan penetapan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi.
Pengaduan masyarakat itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tindak lanjut atas putusan MK tentang persyaratan pencalonan wakil presiden. Namun, jumlah laporan yang masuk tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruhnya akan berlanjut ke pemeriksaan perkara. Setiap aduan perlu dinilai secara terpisah berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Karena verifikasi masih berjalan, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan DKPP.
Penanganan laporan etik oleh DKPP menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Lembaga tersebut memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, tetapi prosesnya harus mengikuti prosedur dan memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Pada tahap ini, keterangan Raka Sandi menegaskan bahwa kelima pengaduan belum diputus. Publik masih perlu menunggu hasil verifikasi resmi untuk mengetahui apakah laporan dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diproses lebih lanjut. Informasi mengenai tahapan selanjutnya akan penting untuk membedakan dugaan yang diajukan masyarakat dan temuan yang telah diuji melalui pemeriksaan etik.DKPP menyatakan bahwa dari lima aduan etik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diperiksa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dua laporan telah memenuhi syarat materiil. Artinya, kedua aduan tersebut dapat melanjutkan proses pemeriksaan pada tahap berikutnya. Namun, status itu belum menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran etik telah terbukti. Penilaian mengenai pokok perkara baru dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, dua laporan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi. Tahap ini diperlukan untuk menilai kelengkapan dokumen dan persyaratan formal yang harus dipenuhi pengadu sebelum laporan dapat diproses lebih lanjut. Satu laporan lagi disebut belum memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian, kelima aduan tersebut berada pada tahapan penanganan yang berbeda, dan belum seluruhnya dapat masuk ke pemeriksaan substansi.
Anggota DKPP, Wiarsa, belum mengungkap identitas para pengadu ataupun substansi masing-masing laporan. Karena informasi tersebut belum disampaikan, belum dapat dipastikan pihak mana yang diadukan, tindakan apa yang dipersoalkan, maupun peristiwa pemilu yang menjadi dasar setiap aduan. Keterangan mengenai jumlah laporan dan status verifikasinya menjadi informasi yang tersedia saat ini; rincian perkara masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari DKPP.
Wiarsa juga tidak memastikan apakah salah satu dari dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil berasal dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, kaitan laporan yang lolos tahap tersebut dan aduan yang mungkin diajukan Denny belum dapat disimpulkan. Tanpa konfirmasi resmi, menyebut salah satu laporan sebagai milik pihak tertentu berisiko mengaburkan batas informasi yang telah dipastikan dan dugaan.
Status verifikasi ini penting dibedakan dari putusan atas dugaan pelanggaran. Lolos pemeriksaan materiil menandakan bahwa laporan memenuhi ambang untuk ditelaah lebih jauh, bukan bahwa teradu dinyatakan melanggar kode etik. Begitu pula, laporan yang masih diperiksa secara administrasi belum tentu ditolak; kelanjutannya bergantung pada hasil pemeriksaan kelengkapan. DKPP belum memaparkan jadwal pemeriksaan lanjutan ataupun hasil akhir untuk kelima aduan tersebut. Publik masih perlu menunggu keterangan resmi berikutnya agar dapat mengetahui perkembangan penanganan tanpa mendahului proses yang sedang berjalan.
Dua dari lima aduan etik terkait Pemilu 2024 yang diperiksa DKPP dinyatakan memenuhi syarat materiil. Status tersebut menjadi dasar bagi aduan untuk diteruskan ke bagian persidangan, agar dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku. Namun, keputusan memenuhi syarat materiil tidak dengan sendirinya berarti persidangan telah dimulai ataupun menentukan bagaimana pemeriksaan akan berakhir.
Wiarsa menjelaskan bahwa pelimpahan baru dilakukan setelah proses yang diperlukan selesai. Dengan demikian, masih ada tahapan administratif atau penanganan yang harus dituntaskan sebelum perkara diserahkan kepada bagian persidangan. Penjelasan ini penting untuk membedakan keputusan mengenai kelayakan materiil suatu aduan dari dimulainya pemeriksaan dalam forum persidangan. Pada tahap ini, informasi yang tersedia hanya menerangkan bahwa dua aduan akan diteruskan setelah persyaratan proses tersebut dipenuhi.
Setelah pelimpahan dilaksanakan, langkah berikutnya menjadi kewenangan bagian persidangan. Bagian tersebut akan menindaklanjuti perkara berdasarkan mekanisme yang berlaku, termasuk menentukan proses yang diperlukan dalam penanganan lebih lanjut. Rincian mengenai jadwal, bentuk pemeriksaan, atau keputusan atas pokok aduan belum dapat dipastikan dari keterangan yang disampaikan. Karena itu, belum tepat untuk menyebut bahwa agenda persidangan sudah berlangsung atau bahwa DKPP telah menetapkan hasil pemeriksaan.
Pembagian kewenangan dan urutan tahapan ini menunjukkan bahwa proses penanganan aduan masih berjalan. Publik dapat mencermati perkembangan setelah pelimpahan dilakukan dan bagian persidangan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Sampai ada keterangan lanjutan, status yang dapat disampaikan secara hati-hati adalah bahwa dua aduan telah memenuhi syarat materiil dan direncanakan diteruskan setelah proses yang diperlukan selesai. Adapun tindak lanjut substantifnya tetap menunggu penanganan bagian persidangan, tanpa mendahului proses maupun menyimpulkan hasilnya.
DKPP menegaskan bahwa seluruh pengaduan etik yang masuk akan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Setiap laporan perlu diperiksa secara cermat, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kesesuaian materi aduan dengan kewenangan lembaga. Tahapan tersebut diperlukan agar penanganan berlangsung tertib dan setiap pengadu memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prosedur. Karena itu, proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk memenuhi harapan agar perkara segera diumumkan hasilnya.
Anggota DKPP Wiarsa meminta publik memberi waktu kepada lembaga selama pemeriksaan awal berlangsung. Ia menekankan bahwa kehati-hatian penting untuk memastikan informasi dan dokumen yang disampaikan telah ditelaah dengan saksama. Verifikasi merupakan bagian dari proses penanganan, bukan penetapan bahwa suatu laporan terbukti atau tidak terbukti. DKPP perlu menilai berkas berdasarkan ketentuan, sehingga keputusan mengenai langkah berikutnya dapat diambil dengan landasan administrasi yang memadai.
Wiarsa juga menegaskan tidak ada pengaduan yang akan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Laporan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai alur penanganan, sementara berkas yang belum lengkap dapat memerlukan perbaikan. Dalam kondisi tersebut, pengadu perlu melengkapi atau memperbaiki administrasi sebagaimana diminta, agar laporan dapat diperiksa lebih lanjut. Pemenuhan persyaratan menjadi bagian dari proses yang harus dijalani pengadu dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana perkara akan berakhir.
Publik dapat mengikuti perkembangan penanganan melalui informasi resmi DKPP, sambil memberi ruang bagi petugas untuk menuntaskan pemeriksaan dokumen dan tahapan administratif. Keterbukaan informasi tetap penting, namun penyampaian perkembangan perlu memperhatikan status pemeriksaan agar tidak mendahului proses yang sedang berjalan.
Baca juga: Lima Peristiwa Nasional yang Menjadi Sorotan: Putusan MK, Sidang Febrie, hingga Kasus Gowa | Lima Peristiwa Nasional: Aturan Ojol, Perdagangan, Politik, Industri, dan RUU Pemilu | Respons Partai Politik terhadap Putusan MK soal Syarat Pencalonan Gibran
506 kunjungan
