Jakarta | Kementerian Kesehatan masih mematangkan rencana penyediaan fasilitas kesehatan atau klinik dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa format layanan yang mungkin dihadirkan melalui program tersebut belum final. Karena itu, rencana klinik tersebut belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang telah diputuskan ataupun layanan yang sudah beroperasi di desa dan kelurahan.
Dante menyampaikan keterangan itu kepada wartawan dalam sesi doorstop di sela acara Sandbox Kesehatan Summit di Jakarta, 10 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pembahasan masih berlangsung, termasuk mengenai bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta bagaimana fasilitas tersebut dapat ditempatkan dalam tata pelayanan kesehatan yang sudah ada. Kementerian, kata dia, masih mengkaji berbagai aspek sebelum menetapkan skema yang akan digunakan.
Penegasan bahwa rancangan belum final menjadi penting karena gagasan menghadirkan klinik melalui koperasi berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai tenaga kesehatan, pembiayaan, cakupan layanan, dan hubungan dengan fasilitas publik. Sampai keputusan resmi diumumkan, rincian mengenai hal-hal tersebut belum dapat dipastikan. Pemerintah masih perlu menyelaraskan rancangan dengan sistem yang berjalan, agar inisiatif baru tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelayanan maupun pengelolaan sumber daya.
Dalam kesempatan yang sama, pembahasan mengenai kebutuhan dokter juga mengemuka. Kementerian Kesehatan memprioritaskan penempatan dokter di puskesmas, yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat. Prioritas tersebut disampaikan sebagai perhatian dalam perencanaan tenaga medis, sementara skema layanan kesehatan untuk Koperasi Merah Putih masih berada dalam tahap pembahasan. Dengan demikian, rencana klinik belum menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa dokter akan dialihkan dari puskesmas ke fasilitas koperasi.
Pemerintah masih perlu menyampaikan keterangan lebih lanjut setelah kajian dan pembahasan lintas pihak menghasilkan rancangan yang lebih jelas. Hingga saat itu, informasi mengenai klinik dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebaiknya dipahami sebagai rencana yang sedang dimatangkan, bukan keputusan pelaksanaan. Pernyataan Wamenkes menegaskan bahwa bentuk akhirnya belum ditetapkan, sedangkan pemenuhan kebutuhan dokter di puskesmas tetap menjadi prioritas yang disebutkan dalam penjelasan tersebut.
Kementerian Kesehatan bersama pihak-pihak terkait masih mengkaji berbagai komponen sebelum menetapkan rancangan layanan klinik Koperasi Merah Putih. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pembahasan belum selesai dan mencakup sejumlah hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah belum mengumumkan format akhir maupun skema operasional klinik tersebut. Kajian dilakukan agar rencana layanan dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat serta kondisi sistem kesehatan yang sudah berjalan di daerah.
Salah satu aspek yang ditelaah adalah landasan regulasi, termasuk aturan yang diperlukan untuk menjelaskan kedudukan klinik, ruang lingkup pelayanannya, dan hubungannya dengan fasilitas kesehatan lain. Kemenkes juga mempertimbangkan bagaimana layanan dapat terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Integrasi ini penting untuk memastikan alur pelayanan dan status kepesertaan masyarakat jelas, sekaligus menghindari ketidakpastian bagi pasien maupun penyelenggara. Selain itu, mekanisme pembayaran masih menjadi bahan pembahasan, baik terkait cara layanan dibiayai maupun pengaturan biaya yang mungkin timbul.
Akses masyarakat turut diperhitungkan, termasuk bagaimana klinik dapat menjangkau warga dan terhubung dengan layanan kesehatan yang telah tersedia. Ketersediaan dokter serta tenaga medis di lapangan menjadi pertimbangan penting lainnya. Pemerintah perlu melihat kebutuhan tenaga di berbagai wilayah dan memastikan pembentukan layanan baru tidak mengabaikan fasilitas yang lebih dahulu menjadi tumpuan masyarakat. Dalam konteks ini, prioritas penempatan dokter ke puskesmas juga menjadi perhatian, sehingga rencana klinik harus dipertimbangkan bersama kebutuhan pelayanan dasar di tingkat lokal.
Berbagai unsur tersebut masih dibahas bersama sebelum pemerintah menentukan rancangan yang dapat diterapkan. Belum ada keputusan final mengenai model layanan, aturan pelaksanaan, sistem pembayaran, ataupun bentuk integrasinya dengan BPJS Kesehatan. Masyarakat karena itu perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari Kemenkes setelah proses kajian dan koordinasi selesai. Sampai saat itu, skema klinik Koperasi Merah Putih masih berada dalam tahap pembahasan, bukan kebijakan operasional yang telah ditetapkan.
Menanggapi polemik mengenai kewajiban keberadaan dokter umum di layanan kesehatan Koperasi Merah Putih, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa skema klinik tersebut belum ditetapkan secara final. Karena itu, penempatan tenaga medis tidak dapat disamaratakan atau dipastikan berlaku dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Pemerintah akan melihat keadaan setiap daerah, termasuk kebutuhan layanan kesehatan yang paling mendesak dan ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
Dante menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa belum semua puskesmas memiliki dokter, sementara pemerintah masih menghadapi kekurangan tenaga dokter. Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan yang sudah beroperasi dan berperan penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kebutuhan yang belum terpenuhi di fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian terlebih dahulu sebelum dokter dialokasikan ke layanan baru.
Penjelasan itu tidak berarti layanan kesehatan koperasi pasti tidak akan memiliki dokter umum. Jika kebutuhan puskesmas telah terpenuhi, dokter yang masih tersedia dan dapat dijangkau dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan di layanan Koperasi Merah Putih. Keputusan tersebut akan bergantung pada situasi di lapangan, sehingga ketersediaan dokter dan kebutuhan masyarakat di tiap daerah menjadi pertimbangan utama. Dengan pendekatan ini, rencana penempatan tenaga medis diharapkan mengikuti kondisi nyata, bukan sekadar ketentuan yang diberlakukan seragam.
Pemerintah masih perlu menimbang bagaimana layanan koperasi dapat berjalan tanpa mengabaikan kekurangan tenaga medis di fasilitas yang telah ada. Karena skemanya belum final, pembahasan mengenai apakah setiap layanan wajib memiliki dokter umum masih perlu ditempatkan dalam konteks perencanaan yang lebih luas. Fokusnya bukan hanya pada keberadaan dokter di satu jenis fasilitas, tetapi juga pada pemerataan pelayanan dan kecukupan tenaga kesehatan. Dengan demikian, pemenuhan dokter di puskesmas tetap menjadi prioritas, sedangkan kemungkinan penempatan di layanan koperasi akan disesuaikan dengan ketersediaan serta kebutuhan daerah masing-masing.
Di wilayah yang kekurangan dokter, layanan kesehatan yang direncanakan melalui koperasi berpotensi tetap berjalan tanpa kehadiran dokter. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan skema Klinik Koperasi Merah Putih, yang hingga kini belum ditetapkan secara final. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut tenaga paramedis dapat menjadi opsi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Pendekatan ini dipandang sebagai alternatif agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan dasar, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga mutu dan keselamatan pelayanan.
Namun, keberadaan paramedis sebagai pilihan tidak berarti kewenangan mereka dapat diperluas tanpa batas. Pelaksanaan pelayanan harus berlandaskan pedoman klinis praktis atau standar operasional yang jelas dan terukur. Dengan adanya acuan tersebut, penyelenggara dapat memastikan bahwa kegiatan berlangsung sesuai ketentuan, sekaligus memiliki batasan yang dapat dipahami oleh tenaga kesehatan maupun pengelola koperasi. Kejelasan standar juga penting agar model layanan di suatu daerah tidak berjalan hanya berdasarkan penafsiran masing-masing pihak, terutama ketika dokter tidak tersedia.
Acuan pelaksanaan, menurut penjelasan Dante, perlu dibedakan layanan yang memiliki dokter dan layanan yang tidak memiliki dokter. Perbedaan kondisi tenaga tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menyusun pedoman, sehingga prosedur yang digunakan sesuai dengan situasi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan bagi fasilitas yang didukung dokter tidak serta-merta diterapkan pada fasilitas yang mengandalkan paramedis.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Merah Putih | Kodim 1710/Mimika Rampungkan 10 Titik Jembatan Beton Garuda Merah Putih di Kabupaten Mimika
411 kunjungan
