Jakarta | Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat berusaha meminta Wakil Presiden Mohammad Hatta membatalkan atau setidaknya menunda pengunduran dirinya. Mereka berharap Hatta bersedia mempertimbangkan kembali keputusan tersebut sebelum tanggal yang telah ditetapkan tiba. Namun, upaya itu tidak mengubah pendiriannya. Hatta tetap berpegang pada keputusan untuk meletakkan jabatan, sehingga permintaan para anggota DPR tidak menghasilkan penundaan maupun pembatalan.
Keputusan itu bukan muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hatta telah menyampaikan niatnya melalui surat kepada Ketua DPR, mula-mula pada 20 Juli 1956, kemudian kembali pada 23 November 1956. Kedua surat tersebut memperlihatkan bahwa rencana pengunduran diri telah disampaikan secara resmi dan berulang. Surat yang dikirim pada November menegaskan kembali maksud yang sudah diberitahukan beberapa bulan sebelumnya, sekaligus menjadikan persoalan itu semakin mendesak bagi pihak parlemen.
Dalam surat bernomor 47/56, Hatta menyatakan bahwa ia akan meletakkan jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. Penetapan tanggal tersebut memberi batas waktu yang jelas bagi berakhirnya masa jabatannya. Karena itu, permintaan sejumlah anggota DPR agar ia membatalkan atau menunda pengunduran diri berhadapan dengan keputusan yang sudah dinyatakan tertulis. Hatta tidak mengubah tanggal itu dan tetap pada maksud yang disampaikan dalam suratnya kepada Ketua DPR.
Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah pengunduran diri wakil presiden Indonesia. Pokok ceritanya terletak pada hubungan keputusan pribadi pejabat negara yang telah diberitahukan secara resmi dan upaya parlemen untuk menahannya. Surat 20 Juli serta surat 23 November 1956, khususnya surat bernomor 47/56, memberikan jejak yang jelas mengenai penyampaian niat dan tanggal pelaksanaan. Meski ada usaha untuk meminta perubahan, pengunduran diri Hatta tetap berlangsung sesuai keputusan yang ia tetapkan, yakni pada 1 Desember 1956.
Rencana Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956 mendapat tanggapan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagai pemenang Pemilu 1955 dengan perolehan 57 kursi, PNI memandang persoalan tersebut penting bagi arah kepemimpinan dan perjalanan negara. Partai itu menyatakan tidak menyetujui niat Hatta untuk mundur. Sikap tersebut bukan sekadar penolakan terhadap perubahan di pucuk kepemimpinan, melainkan cerminan kekhawatiran bahwa Indonesia masih memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam menghadapi tantangan nasional.
Dalam pandangan PNI, perjuangan untuk menyelesaikan revolusi nasional belum tuntas. Di saat yang sama, pembangunan negara masih membutuhkan tenaga, pemikiran, dan kepemimpinan yang kuat. Hatta dinilai memiliki peran penting dalam kedua pekerjaan tersebut, sehingga kepergiannya dari jabatan wakil presiden berpotensi mengurangi dukungan bagi upaya yang sedang berlangsung. PNI menekankan bahwa persoalan revolusi dan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan menjaga kestabilan serta kesinambungan kepemimpinan pada masa itu.
Atas dasar pertimbangan tersebut, PNI berharap Hatta bersedia membatalkan rencana pengunduran dirinya. Jika pembatalan belum dapat dilakukan, partai itu mengusulkan agar keputusan tersebut setidaknya ditunda sampai Konstituante menyelesaikan penyusunan undang-undang dasar baru. Harapan itu menempatkan proses konstitusional sebagai tahap penting sebelum perubahan besar dalam susunan kepemimpinan negara. PNI dengan demikian berupaya memberi ruang bagi penyelesaian persoalan dasar negara, sembari mempertahankan peran Hatta selama masa transisi.
PNI juga menyampaikan saran agar Hatta diberi kesempatan memimpin kabinet. Menurut partai tersebut, kepemimpinannya dapat membantu mengatasi keruwetan yang dihadapi tanah air sekaligus melanjutkan pembangunan. Usulan itu menunjukkan bahwa PNI tidak hanya meminta Hatta tetap berada dalam kepemimpinan secara umum, tetapi turut menawarkan peran pemerintahan yang lebih langsung sebagai jalan menghadapi keadaan. Sikap PNI mencerminkan keyakinan bahwa pengalaman dan kapasitas Hatta masih dibutuhkan, baik untuk meredakan berbagai persoalan nasional maupun untuk menjaga kesinambungan pembangunan Indonesia.
Menjelang 1 Desember 1956, ketika Mohammad Hatta telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, parlemen berupaya memperoleh penjelasan langsung sebelum menentukan sikap. DPR mengirim sebuah delegasi beranggotakan lima orang untuk menemui Hatta. Langkah ini memberi ruang bagi para wakil rakyat untuk memahami alasan dan maksud di balik keputusan tersebut, sekaligus menyampaikan perhatian parlemen terhadap perkembangan politik yang sedang berlangsung. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya DPR menanggapi pengunduran diri secara terukur, bukan semata-mata berdasarkan kabar atau perkiraan.
Kelima anggota delegasi mewakili sejumlah partai di parlemen. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari PSII, Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari NU, Mr. Hardi dari PNI, serta Peris Pardede dari PKI. Komposisi lintas partai tersebut menunjukkan bahwa penugasan itu melibatkan berbagai unsur politik, bukan hanya satu kelompok. Para anggota delegasi diharapkan dapat mendengar keterangan Hatta secara langsung dan membawa hasil pembicaraan kembali kepada pimpinan DPR. Dengan demikian, pimpinan parlemen memiliki bahan untuk mempertimbangkan persoalan sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.
Rencana tindak lanjutnya disusun dalam jadwal yang ketat. Setelah kunjungan kepada Hatta, delegasi dijadwalkan melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan DPR pada malam hari. Laporan tersebut kemudian akan diteruskan kepada sidang pleno, sehingga seluruh anggota dapat mengetahui penjelasan yang diperoleh dan membahas langkah berikutnya. DPR menargetkan agar keputusan dapat diambil pada malam yang sama. Rangkaian ini memperlihatkan upaya parlemen untuk bergerak cepat menjelang tanggal pengunduran diri yang telah disebutkan, sambil tetap mendasarkan sikap pada keterangan langsung. Delegasi menjadi penghubung Hatta dan lembaga legislatif: mereka mengumpulkan penjelasan, menyampaikan laporan, lalu membuka jalan bagi pembahasan serta keputusan bersama di DPR.
Sesudah delegasi parlemen menemui Mohammad Hatta untuk membujuknya agar mempertimbangkan kembali pengunduran diri, keputusan itu tidak berubah. Hatta tetap teguh pada sikapnya dan tidak bersedia menarik surat pengunduran diri yang telah ia ajukan. Pertemuan tersebut memperlihatkan besarnya harapan agar ia terus mendampingi Presiden Soekarno, tetapi juga menegaskan bahwa keputusan Hatta bukan sikap sesaat. Ia telah menimbang persoalan hubungan kelembagaan dan arah pemerintahan sebelum menetapkan pilihan untuk mengakhiri tugasnya sebagai wakil presiden.
Pada malam hari, pukul 21.00, DPR mengadakan sidang untuk menanggapi pengunduran diri tersebut. Dalam sidang itu, para anggota menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian Hatta selama sebelas tahun menjabat sebagai wakil presiden. Pernyataan Ketua DPR menegaskan bahwa parlemen menghargai jasa-jasa Hatta bagi bangsa dan negara. Inti penghormatan itu bukan sekadar pengakuan atas lamanya masa jabatan, melainkan juga atas kontribusinya dalam perjuangan dan penyelenggaraan negara sejak awal kemerdekaan. Dengan demikian, sidang tersebut menjadi kesempatan bagi DPR untuk menyatakan penghargaan resmi sekaligus mengakui arti penting peran Hatta dalam kehidupan republik.
Meski parlemen menyampaikan penghormatan dan delegasi telah berupaya membujuknya, Hatta tidak mengubah keputusan. Ia meninggalkan jabatan wakil presiden setelah masa pengabdian yang panjang, sementara kedudukan tersebut kemudian kosong selama bertahun-tahun. Kekosongan itu berlangsung hingga 1973, ketika jabatan wakil presiden kembali diisi. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya peran Hatta dalam pemerintahan, tetapi tidak menghapus pengaruhnya dalam sejarah politik Indonesia.
Dalam biografi politiknya yang terbit pada 1990, Hatta menjelaskan alasan pengunduran dirinya sebagai akibat ketidakselarasan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Penjelasan itu menempatkan keputusannya dalam konteks perbedaan pandangan mengenai arah dan praktik pemerintahan, bukan semata-mata persoalan pribadi. Karena itu, upaya DPR menahannya dan penghargaan yang disampaikan pada sidang malam tersebut berlangsung berdampingan dengan sikap Hatta yang telah mantap: ia memilih mundur, sementara parlemen mencatat jasa-jasanya bagi bangsa dan negara.
11 kunjungan
