JEMBER – Berulang kali menjadi sorotan media, dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ternyata masih menyisakan tanda tanya besar. Informasi terbaru dari masyarakat menyebutkan arena tersebut belum berhenti beroperasi. Bahkan, aktivitas di lokasi itu dikabarkan semakin ramai oleh pengunjung. Jika informasi tersebut benar, kondisi ini menjadi pekerjaan serius bagi jajaran Polres Jember. Sebab, publik tentu ingin mengetahui mengapa aktivitas yang sudah berkali-kali dilaporkan dan diberitakan belum juga mendapatkan kepastian penanganan.
Masyarakat mempertanyakan apakah aparat kepolisian benar-benar tidak mengetahui keberadaan arena tersebut atau justru belum mengambil langkah yang efektif. Sebelumnya, lokasi itu disebut digunakan untuk pertandingan sabung ayam dan diduga melibatkan aktivitas taruhan. Nama seseorang bernama Eko juga pernah disebut dalam informasi masyarakat sebagai pihak yang diduga mengoordinasikan kegiatan. Seluruh informasi tersebut semestinya menjadi bahan penyelidikan untuk mengungkap siapa penyelenggara, siapa yang memperoleh keuntungan, serta apakah terdapat unsur perjudian sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Sorotan kali ini bukan hanya tertuju pada aktivitas di arena, tetapi juga pada kinerja pengawasan aparat di wilayah hukum Polsek Wuluhan. Masyarakat berhak mempertanyakan apa hasil pemantauan petugas selama persoalan tersebut berulang kali mencuat. Apakah sudah dilakukan pengecekan lokasi? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat? Jika memang sudah dilakukan, mengapa belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil penanganannya? Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemberitaan media hanya menjadi kegaduhan sesaat tanpa diikuti tindakan nyata dari institusi yang memiliki kewenangan.
Kapolres Jember kini dituntut menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan. Jangan sampai persoalan yang terus menjadi keluhan masyarakat hanya berhenti pada tingkat laporan dan koordinasi internal. Kapolres perlu memastikan informasi tersebut diverifikasi, lokasi diperiksa, dan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur. Kapolda Jawa Timur juga perlu meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanganan persoalan ini. Sebab, pengawasan terhadap jajaran kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administratif, tetapi harus tercermin dari kejelasan tindakan di lapangan.
Secara hukum, Pasal 426 dan Pasal 427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana perjudian tanpa izin. Pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi tanpa izin dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI, sedangkan pemain yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III. Proses penegakan hukumnya wajib mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, apabila bukti dan unsur pidananya terpenuhi, tidak ada alasan untuk membiarkan persoalan tersebut tanpa kepastian hukum.
Lebih tajam lagi, Bidpropam Polda Jawa Timur diminta melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan. Pemeriksaan harus menjawab apakah informasi masyarakat telah diterima, apakah petugas telah menjalankan kewajiban pengawasan, serta apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik dalam penanganannya. Isu dugaan pembiaran maupun kemungkinan adanya setoran atau perlindungan terhadap arena tersebut juga perlu ditelusuri apabila tersedia bukti pendukung. Jangan sampai isu semacam ini terus berkembang tanpa klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif. Institusi kepolisian justru harus menunjukkan keterbukaan untuk membuktikan bahwa seluruh anggotanya bekerja sesuai aturan.
Kini publik menunggu jawaban yang konkret dari Kapolres Jember, Kapolda Jawa Timur, dan Bidpropam Polda Jatim. Sampai kapan masyarakat harus terus menyampaikan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian tindakan? Jika arena tersebut memang masih beroperasi sebagaimana informasi warga, siapa yang akan bertanggung jawab memastikan dugaan pelanggaran itu ditangani? Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena melihat persoalan yang berulang kali disorot seolah tidak menemukan ujung penyelesaian. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada slogan pemberantasan perjudian. Aparat harus membuktikannya melalui penyelidikan yang transparan, penindakan tanpa tebang pilih, dan penjelasan resmi kepada masyarakat. Bersambung……!
(Tim/Red)
6 kunjungan
