Batuk, Sesak Napas, dan Bau Busuk: Warga Tuban Menanggung Dampak Pabrik Tanpa Perlindungan

Tuban — Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi udara yang berubah menjadi ancaman. Di Dusun Gowah, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, warga kini hidup dalam situasi yang pelan-pelan menggerus kenyamanan mereka sendiri. Setiap sore menjelang malam, aroma menyengat dari aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam mulai menyebar ke permukiman. Bau tajam bercampur asap itu masuk ke rumah-rumah warga, melewati ventilasi, menempel di pakaian, bahkan terasa hingga ke tenggorokan, 15/5/2026.

Suasana kampung yang dulu identik dengan udara sawah dan aroma tanah basah kini berubah. Warga tidak lagi bebas membuka pintu rumah saat malam datang. Sebagian memilih menutup rapat jendela lebih awal karena khawatir bau menyengat kembali memenuhi ruangan. Kondisi itu sudah berlangsung cukup lama dan perlahan memunculkan keresahan serius di tengah masyarakat.

Keluhan paling banyak datang dari warga yang mengalami gangguan pernapasan. Anak-anak mulai sering batuk pada malam hari, beberapa lansia mengaku sesak napas ketika bau limbah muncul, sementara sebagian warga dewasa mengalami pusing dan iritasi tenggorokan hampir setiap hari.

“Kalau asap mulai keluar, dada terasa berat. Anak-anak jadi sering batuk. Kadang bau itu bertahan sampai tengah malam,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak dicantumkan.

Dari pengamatan di lapangan, aktivitas pabrik masih berjalan normal. Truk pengangkut bahan baku terlihat keluar masuk area produksi. Di sekitar lokasi, aroma limbah tercium cukup kuat bahkan dari jarak tertentu. Beberapa titik di dekat area pabrik juga tampak dipenuhi sisa bulu ayam yang diduga belum dikelola dengan baik.

Warga menduga sebagian limbah dibakar secara terbuka sehingga menghasilkan asap hitam dan bau menyengat. Dugaan itu muncul karena pada waktu tertentu terlihat kepulan asap membumbung dari dalam area produksi. Ketika asap mulai naik, bau langsung menyebar mengikuti arah angin menuju rumah-rumah warga.

Persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah kenyamanan lingkungan. Banyak warga menilai kondisi itu sudah masuk kategori pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Ironisnya, meski keluhan terus disampaikan, belum terlihat langkah tegas yang benar-benar menghentikan dampak pencemaran tersebut.

“Yang merasakan bukan satu dua orang. Hampir semua warga sini mengeluh bau,” kata warga lainnya.

Situasi di Dusun Gowah memperlihatkan bagaimana aktivitas industri kecil bisa berubah menjadi sumber keresahan apabila pengelolaan limbah dilakukan tanpa standar yang benar. Bau limbah yang terus muncul menjadi indikasi kuat adanya persoalan serius dalam sistem pengendalian pencemaran udara.

Dalam aturan hukum, persoalan pencemaran lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku pencemaran.

Pasal 98 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan hingga menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Pasal itu menjadi dasar kuat bahwa pencemaran udara bukan pelanggaran ringan. Ketika aktivitas usaha menghasilkan dampak kesehatan bagi masyarakat, maka unsur pidana dapat diterapkan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Selain unsur kesengajaan, kelalaian dalam pengelolaan limbah juga memiliki ancaman hukum tersendiri. Dalam Pasal 99 ayat (1) UU Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Artinya, meskipun pencemaran terjadi akibat lemahnya pengawasan atau buruknya sistem pengelolaan limbah, tetap ada konsekuensi pidana yang bisa dikenakan.

Kondisi di lapangan memunculkan dugaan bahwa sistem pengelolaan limbah pabrik pengolahan bulu ayam tersebut tidak berjalan maksimal. Bau menyengat yang muncul hampir setiap hari menunjukkan kemungkinan adanya proses produksi tanpa pengendalian emisi memadai.

Jika benar limbah dibakar secara terbuka tanpa prosedur lingkungan yang sesuai, maka potensi pelanggaran hukumnya semakin besar. Sebab pembakaran limbah tanpa pengelolaan yang benar dapat menghasilkan zat berbahaya yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Dalam Pasal 104 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Bukan hanya soal udara, warga juga mulai khawatir terhadap dampak limbah terhadap tanah dan saluran air di sekitar desa. Beberapa petani mengaku kualitas lahan pertanian mereka mulai berubah sejak aktivitas pabrik berjalan aktif.

Debu halus yang terbawa angin disebut sering menempel pada tanaman. Meski belum ada pemeriksaan resmi, warga merasa kondisi lingkungan sekitar tidak lagi sama seperti sebelumnya.

“Dulu udara sini segar. Sekarang kalau sore sampai malam baunya menyengat terus,” ujar seorang petani.

Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan peran pemerintah daerah dan instansi pengawas lingkungan. Sebab meski keluhan warga terus muncul, aktivitas pabrik tetap berjalan tanpa perubahan berarti.

Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa pengawasan terhadap industri lokal masih sangat lemah. Banyak usaha diduga berjalan tanpa kontrol ketat terhadap sistem pengolahan limbah dan dampak lingkungannya.

Padahal dalam Pasal 65 UU Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ketika hak itu terganggu akibat aktivitas industri, negara memiliki kewajiban hadir melindungi masyarakat. Bukan sekadar menerima laporan, tetapi juga memastikan penegakan hukum berjalan secara nyata.

Gangguan pernapasan yang dialami warga juga membuka kemungkinan penerapan pidana umum dalam KUHP. Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka atau sakit dapat dipidana.

Jika nantinya ditemukan hubungan langsung antara pencemaran udara dengan gangguan kesehatan warga, maka unsur pidana tersebut bisa menjadi dasar proses hukum lebih lanjut terhadap pihak pengelola pabrik.

Selain jalur pidana, masyarakat juga memiliki hak mengajukan gugatan perdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.

Artinya, apabila warga mengalami kerugian kesehatan, biaya pengobatan, hingga kerugian ekonomi akibat pencemaran udara, maka tuntutan ganti rugi sangat mungkin dilakukan.

Beberapa warga kini mulai mempertimbangkan langkah hukum apabila kondisi tidak segera berubah. Mereka merasa terlalu lama hidup dalam situasi yang dianggap merugikan kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Yang paling disorot warga adalah minimnya tindakan nyata. Keluhan sudah berkali-kali disampaikan, namun dampak pencemaran masih terus dirasakan hingga sekarang.

Pada malam hari, suasana Dusun Gowah berubah menjadi penuh kekhawatiran. Saat arah angin bergerak menuju permukiman, warga kembali bersiap menghadapi bau limbah yang menyebar dari area pabrik.

Sebagian masyarakat memilih tetap memakai masker di dalam rumah. Anak-anak diminta tidur lebih awal dengan pintu tertutup rapat. Namun meski berbagai cara dilakukan, aroma menyengat itu tetap masuk melalui celah rumah warga.

Persoalan di Dusun Gowah menjadi gambaran nyata bagaimana lemahnya pengawasan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil. Ketika industri berjalan tanpa kontrol ketat, warga sekitar menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya.

Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam tersebut.

Mulai dari legalitas usaha, izin lingkungan, sistem pengolahan limbah, hingga kualitas udara di sekitar permukiman dinilai perlu diperiksa secara transparan agar masyarakat mendapat kepastian.

Sebab persoalan ini tidak lagi hanya soal bau tidak sedap. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan warga, hak hidup masyarakat, dan keselamatan lingkungan dalam jangka panjang.

Sampai berita ini ditulis, aroma menyengat dari aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam masih tercium di sejumlah titik permukiman Dusun Gowah, Desa Minohorejo. Di tengah aktivitas produksi yang terus berjalan, warga kini hanya berharap satu hal sederhana: bisa kembali menghirup udara tanpa rasa takut.(Tim/Red)