JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menanggapi wacana perubahan aturan kenaikan kelas yang direncanakan mulai tahun ajaran 2027. Dalam usulan tersebut, siswa tidak lagi secara otomatis naik kelas berdasarkan kelanjutan jenjang pendidikan, melainkan perlu memenuhi pertimbangan dan ketentuan tertentu yang berkaitan dengan proses belajar mereka. Gagasan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi mekanisme evaluasi peserta didik di sekolah.
Wacana itu mencuat dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII 2026 yang berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan dan arah pengembangan pendidikan nasional, termasuk cara memastikan proses pembelajaran berjalan lebih bermakna. Dalam konteks itulah, usulan mengenai kenaikan kelas disampaikan sebagai salah satu gagasan yang perlu dikaji lebih lanjut.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa usulan tersebut belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah berlaku. Sampai saat ini, gagasan agar siswa tidak otomatis naik kelas masih berada pada tahap masukan atau rekomendasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencermati aspirasi itu sebelum menentukan langkah kebijakan yang tepat. Artinya, belum ada ketentuan baru yang secara resmi mengubah mekanisme kenaikan kelas bagi siswa.
Pembahasan mengenai perubahan tersebut tetap memerlukan kajian yang menyeluruh, terutama agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menekankan hasil penilaian, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Sekolah, guru, orang tua, serta pemangku kepentingan pendidikan perlu memperoleh kejelasan apabila wacana itu nantinya berkembang menjadi aturan. Dengan demikian, informasi mengenai rencana kenaikan kelas mulai 2027 perlu ditempatkan secara proporsional sebagai proses pembahasan, bukan sebagai keputusan final kementerian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menindaklanjuti rekomendasi mengenai kemungkinan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Namun, tindak lanjut tersebut baru akan dilakukan apabila hasil konvensi secara resmi memuat kebijakan atau usulan mengenai siswa yang tidak naik kelas.
Menurut Abdul Mu’ti, kementerian menghormati proses pembahasan dan keputusan yang dihasilkan melalui konvensi. Setiap rekomendasi yang muncul perlu dilihat berdasarkan hasil resmi, bukan semata-mata berdasarkan wacana atau pernyataan yang beredar sebelum proses tersebut selesai. Dengan demikian, kebijakan terkait kenaikan kelas akan menjadi bahan tindak lanjut apabila telah memperoleh persetujuan dan tercantum sebagai bagian dari rekomendasi konvensi.
Substansi pernyataan itu menegaskan kesiapan Kemendikdasmen untuk melaksanakan kebijakan apabila usulan mengenai siswa yang tidak naik kelas disetujui dan secara resmi menjadi bagian dari rekomendasi konvensi. Artinya, kementerian tidak menetapkan perubahan kebijakan secara sepihak, melainkan menunggu hasil pembahasan dan keputusan yang memiliki dasar resmi. Rekomendasi tersebut kemudian dapat menjadi landasan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk penyusunan ketentuan pelaksanaan apabila diperlukan.
Penjelasan Abdul Mu’ti disampaikan dalam keterangan yang diterima pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa isu siswa tidak otomatis naik kelas masih bergantung pada hasil konvensi. Apabila rekomendasi itu disepakati dan mencantumkan kebijakan terkait, Kemendikdasmen menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjutinya sesuai keputusan resmi. Dengan posisi tersebut, kementerian menempatkan hasil konvensi sebagai rujukan utama dalam menentukan apakah kebijakan tersebut akan dibahas dan diterapkan mulai 2027.
Wacana mengenai tidak adanya kenaikan kelas secara otomatis berpotensi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027. Artinya, kebijakan tersebut belum diposisikan sebagai ketentuan yang langsung berlaku saat ini, melainkan sebagai arah kebijakan yang kemungkinan diterapkan setelah persiapan dan pembahasan lebih lanjut. Penyebutan tahun ajaran 2027 memberikan gambaran mengenai waktu paling awal yang dikaitkan dengan pelaksanaan wacana tersebut dalam sistem pendidikan.
Apabila diterapkan, kebijakan ini akan membawa perubahan pada pemahaman umum mengenai perpindahan siswa dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Siswa tidak akan otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Dengan demikian, berakhirnya satu tahun ajaran tidak serta-merta berarti setiap siswa berpindah ke tingkat yang lebih tinggi.
Meski demikian, informasi yang tersedia mengenai wacana ini belum menjelaskan ketentuan teknis pelaksanaannya. Karena itu, dampak kebijakan tersebut perlu dipahami secara hati-hati dan tidak ditafsirkan melampaui keterangan yang telah disampaikan. Pembahasan mengenai penerapan mulai tahun ajaran 2027 terutama menunjukkan adanya kemungkinan perubahan pendekatan terhadap keberlanjutan pendidikan siswa, bukan kepastian bahwa aturan tersebut sudah resmi berlaku.
Jika benar diberlakukan, kebijakan itu berpotensi berlanjut pada tahun-tahun ajaran berikutnya, sehingga tidak hanya menjadi kebijakan sementara untuk satu periode. Penerapannya akan menjadi bagian dari arah penyelenggaraan pendidikan pada masa mendatang. Namun, kepastian mengenai pelaksanaan, cakupan, dan ketentuan lebih lanjut tetap menunggu keputusan resmi. Sampai ada penetapan tersebut, wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 sebaiknya dipandang sebagai rencana yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut kepada sekolah, siswa, dan orang tua.
Abdul Mu’ti mengaitkan wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 dengan kebutuhan untuk membangun kembali kesungguhan dalam belajar. Menurut pandangan yang disampaikannya, proses kenaikan kelas tidak semestinya dipahami sebagai tahapan administratif yang berlangsung secara otomatis setiap akhir tahun ajaran. Kenaikan kelas perlu mencerminkan proses belajar yang dijalani siswa, termasuk keterlibatan, usaha, dan pencapaian mereka selama mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, perubahan kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mengingatkan siswa bahwa kegiatan belajar memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang perlu diperhatikan secara serius.
Dalam penjelasannya, Abdul Mu’ti juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “rumus RMS”, singkatan dari “rajin malas sama saja”. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika siswa yang rajin belajar dan siswa yang malas diperlakukan sama dalam hal kenaikan kelas. Apabila keduanya memperoleh perlakuan yang tidak berbeda, menurut pandangan tersebut, penghargaan terhadap usaha belajar dapat berkurang. Siswa yang tekun berpotensi tidak melihat adanya perbedaan hasil dari kedisiplinan dan kerja kerasnya, sementara siswa yang kurang bersungguh-sungguh tetap memperoleh perlakuan yang sama.
Karena itu, Abdul Mu’ti memandang perlu adanya peninjauan terhadap mekanisme kenaikan kelas agar proses tersebut lebih berkaitan dengan kesungguhan siswa dalam menjalani pembelajaran. Wacana ini ditempatkan sebagai bagian dari alasan yang disampaikan menteri untuk mendorong tanggung jawab akademik, bukan semata-mata sebagai perubahan teknis dalam administrasi sekolah. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan mengenai kebijakan mulai 2027 berangkat dari pandangan tentang pentingnya membedakan usaha belajar siswa dalam proses pendidikan.
