Jakarta | Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat yang sama, para pegawai diingatkan agar memahami dan mewaspadai risiko yang dapat muncul ketika teknologi ini digunakan dalam pekerjaan. Pesan tersebut menempatkan AI sebagai peluang yang perlu dimanfaatkan secara cermat, bukan sebagai solusi yang dapat diterapkan tanpa pertimbangan.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan pandangan itu dalam seminar bertema “Living Side by Side with AI: The Good and the Bad” di Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-80. Keterangan mengenai acara dan pernyataan itu dikutip pada Kamis (26/10/2026), sesuai informasi dalam sumber.
Menurut Nurkholisoh, AI memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Teknologi tersebut dapat membantu mempercepat proses kerja, mendukung pengolahan informasi, serta memberi ruang bagi pegawai untuk memusatkan perhatian pada tugas yang membutuhkan penilaian dan keahlian manusia. Manfaatnya relevan bagi Kemenkeu karena tanggung jawab kementerian mencakup rangkaian proses yang luas dan saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan negara.
Dukungan AI, sebagaimana disampaikan dalam seminar, dapat menjangkau seluruh siklus APBN: penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pada sisi penerimaan, pemanfaatan teknologi dapat mendukung pekerjaan terkait pengelolaan pendapatan negara. Dalam belanja, AI berpotensi membantu proses yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Sementara itu, pada aspek pembiayaan, teknologi dapat menjadi salah satu alat penunjang analisis dan pelaksanaan tugas. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tata kelola setiap bidang.
Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan AI di lingkungan Kemenkeu bukan hanya berkaitan dengan adopsi teknologi baru, melainkan juga cara memastikan manfaatnya mendukung tugas publik. Produktivitas yang lebih baik dapat membantu pegawai menjalankan tanggung jawab pengelolaan APBN, tetapi penggunaannya perlu disertai pemahaman atas batasan dan konsekuensinya. Karena itu, kesiapan organisasi dan kecermatan pegawai menjadi bagian penting dalam memanfaatkan AI secara bertanggung jawab di seluruh siklus anggaran.
Pada sisi penerimaan negara, kecerdasan buatan (AI) dapat membantu Kementerian Keuangan memperkuat pengelolaan pajak melalui analisis data yang lebih luas dan terarah. Teknologi ini berpotensi mengidentifikasi kegiatan ekonomi atau pola transaksi yang dapat menjadi sumber penerimaan pajak baru. Dengan mengolah informasi dari berbagai sumber, AI juga dapat membantu menemukan potensi basis pajak yang selama ini belum terpetakan secara memadai. Temuan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan memperluas jangkauan administrasi perpajakan.
AI juga dapat mendukung deteksi dini indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Sistem analitik, misalnya, dapat menandai perbedaan laporan pajak dan pola transaksi yang terlihat dalam data, sehingga petugas memperoleh petunjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemanfaatan ini bukan berarti keputusan kepatuhan sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Hasil analisis tetap perlu ditinjau manusia, diuji berdasarkan aturan yang berlaku, serta ditangani dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Dengan dukungan informasi yang lebih lengkap, pengawasan perpajakan dapat diarahkan secara lebih efektif kepada risiko yang relevan.
Di sisi belanja, AI dapat dimanfaatkan untuk menilai manfaat anggaran yang diterima masyarakat. Analisis dapat mencakup program bantuan sosial, belanja pemerintah daerah, serta belanja kementerian dan lembaga. Data mengenai penyaluran, penerima, keluaran program, dan kondisi wilayah dapat membantu memperlihatkan apakah belanja menjangkau sasaran serta menghasilkan perubahan yang diharapkan. Pengolahan informasi lintas program juga dapat membantu mengidentifikasi tumpang tindih, kekurangan cakupan, atau kendala pelaksanaan yang perlu ditindaklanjuti.
Tujuan utamanya ialah membantu Kemenkeu menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar terserap secara administratif. Hasil analisis dapat menjadi masukan dalam evaluasi program, perbaikan desain kebijakan, dan penentuan prioritas anggaran berikutnya. Nurkholisoh menekankan, “AI dapat membantu memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat.” Pernyataan tersebut menggambarkan potensi teknologi sebagai alat pendukung akuntabilitas: memperkaya dasar pengambilan keputusan dan membantu pemerintah menghubungkan belanja dengan hasil yang dirasakan masyarakat, dengan tetap mengandalkan verifikasi serta pertimbangan manusia.
Dalam pengelolaan APBN, pembiayaan negara perlu dipandang bersama berbagai risiko yang dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi. Kecerdasan buatan atau AI dinilai berpotensi membantu pemerintah mengenali risiko pembiayaan dan memperkirakan bagaimana risiko tersebut dapat berkembang. Kemampuan ini penting karena keputusan pembiayaan berlangsung dalam lingkungan yang tidak selalu stabil, sementara perubahan kondisi dapat memengaruhi pertimbangan kebijakan. Dengan dukungan AI, informasi yang relevan dapat menjadi bahan untuk membaca situasi secara lebih baik. Peran tersebut bukan menggantikan penilaian dan tanggung jawab pembuat kebijakan, melainkan mendukung proses pengambilan keputusan agar lebih tanggap terhadap risiko yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pembiayaan negara.
Manfaat identifikasi dan prediksi risiko berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga pengelolaan pembiayaan tetap adaptif. Dinamika ekonomi global dapat berubah dan menghadirkan ketidakpastian yang menuntut pemerintah untuk terus menilai keadaan. Dalam konteks ini, AI dapat membantu memberi gambaran mengenai risiko yang dihadapi, sehingga pembuat kebijakan memiliki dukungan tambahan saat mempertimbangkan langkah pembiayaan. Informasi tersebut dapat membantu memperkuat kesiapan untuk merespons perubahan, tanpa menganggap bahwa prediksi selalu pasti atau bahwa satu alat mampu menghilangkan ketidakpastian. AI lebih tepat ditempatkan sebagai pendukung analisis yang dapat melengkapi pertimbangan manusia dalam membaca perkembangan ekonomi dan konsekuensinya bagi pembiayaan negara.
Penggunaan AI dalam ranah pembiayaan dengan demikian menawarkan peluang, sekaligus menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan hasilnya. Identifikasi dan prediksi dapat menjadi masukan yang membantu memahami risiko, tetapi keputusan tetap perlu mempertimbangkan konteks kebijakan dan kondisi yang terus berkembang. Pendekatan ini dapat mendukung pengelolaan pembiayaan yang lebih adaptif di tengah perubahan global, dengan memberi perhatian pada risiko sebelum menetapkan arah kebijakan. Pada akhirnya, nilai AI terletak pada dukungannya terhadap pemahaman dan kesiapan, bukan pada janji bahwa risiko akan selalu dapat diperkirakan secara sempurna. Dengan menempatkannya sebagai alat bantu, pemerintah dapat memanfaatkan potensinya sambil tetap menjaga penilaian yang cermat dalam mengelola pembiayaan APBN.
Risiko pertama yang menjadi perhatian Nurkholisoh adalah tertipu oleh deepfake. Teknologi ini dapat memanipulasi gambar, video, atau suara sehingga tampak menyerupai kondisi nyata maupun pernyataan asli seseorang. Akibatnya, konten palsu bisa terlihat meyakinkan dan dipercaya, terutama ketika beredar cepat tanpa konteks atau sumber yang jelas. Dalam lingkungan kerja, informasi semacam itu dapat memengaruhi pemahaman atas suatu peristiwa, membentuk persepsi yang keliru, atau mendorong tindakan berdasarkan bukti yang telah direkayasa. Karena itu, kemiripan suara dan visual tidak cukup untuk memastikan keaslian. Pengguna perlu memeriksa asal konten, membandingkannya dengan sumber tepercaya, dan memastikan kebenaran pernyataan sebelum meneruskan atau menjadikannya dasar komunikasi maupun keputusan.
Risiko kedua adalah terlena karena ketergantungan berlebihan pada AI. Jika pengguna selalu menyerahkan pencarian jawaban, penyusunan analisis, atau penarikan kesimpulan kepada sistem, kemampuan berpikir kritis dapat berkurang. Kebiasaan tersebut juga berpotensi melemahkan daya ingat serta kemampuan memahami informasi secara mandiri. Padahal, keluaran AI tidak selalu tepat, lengkap, atau sesuai konteks. Pengguna tetap perlu membaca bahan sumber, mempertanyakan asumsi, dan menilai apakah jawaban yang dihasilkan masuk akal. AI dapat membantu mempercepat pekerjaan, tetapi tidak semestinya menggantikan proses belajar dan pertimbangan profesional. Menjaga keterlibatan manusia sejak awal membantu pengguna memahami alasan di balik hasil, mengenali kekeliruan, dan bertanggung jawab atas pemanfaatannya.
Risiko ketiga berkaitan dengan tersebarnya informasi rahasia.
