Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh elemen bangsa merawat persatuan melalui kerja nyata, bukan sekadar menjadikannya semboyan. Menurutnya, nilai kebersamaan yang diwariskan para pemuda harus hadir dalam sikap, keputusan, dan upaya bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Persatuan tidak cukup diucapkan dalam peringatan seremonial; maknanya perlu diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan tersebut disampaikan Dasco dalam pidato pada peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Oktober. Ia hadir didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Momentum peringatan itu menjadi ruang untuk mengingat kembali ikrar pemuda tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, sekaligus menimbang bagaimana semangat tersebut dapat diterapkan dalam tantangan Indonesia saat ini.
Dasco berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi pijakan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Dalam pembahasan undang-undang maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, nilai persatuan dapat mendorong para wakil rakyat menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan. Kerja kelembagaan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya menerjemahkan semangat tersebut ke dalam tindakan yang dapat dirasakan publik.
Harapan itu dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian global yang dapat membawa dampak pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan kehidupan sosial. Situasi yang berubah cepat menuntut lembaga negara dan masyarakat untuk menjaga kerja sama serta merespons persoalan secara cermat. Bagi DPR, persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan, melainkan mengelolanya melalui dialog dan kerja bersama. Dengan demikian, peringatan Sumpah Pemuda dapat menjadi pengingat bahwa komitmen kebangsaan perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.
Semangat Sumpah Pemuda, menurut Dasco, tetap relevan karena menunjukkan bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman. Para pemuda yang mengikrarkan sumpah pada 1928 berasal dari latar belakang daerah, budaya, dan organisasi yang beragam. Mereka membawa pengalaman serta kepentingan kelompok masing-masing, tetapi mampu menempatkan cita-cita bangsa di atas perbedaan tersebut. Pilihan untuk mengutamakan tujuan bersama menjadi teladan penting bagi kehidupan berbangsa hingga saat ini.
Teladan itu juga mengingatkan bahwa persatuan perlu dibangun melalui kesediaan untuk mendengar dan bekerja sama, bukan sekadar dirayakan dalam seremoni. Perbedaan pandangan merupakan bagian wajar dari masyarakat, tetapi tidak semestinya menghalangi upaya mencari jalan keluar bagi kepentingan publik. Dasco menilai semangat para pemuda terdahulu dapat menjadi pegangan ketika bangsa menghadapi persoalan yang menuntut solidaritas dan tanggung jawab bersama. Dengan begitu, persatuan memiliki makna nyata dalam tindakan dan keputusan.
Pesan tersebut semakin penting di tengah ketegangan global yang dapat membawa dampak melampaui batas negara. Perubahan situasi internasional berpotensi memengaruhi perdagangan, harga kebutuhan, lapangan kerja, dan kestabilan ekonomi, termasuk kondisi keuangan keluarga Indonesia. Karena itu, respons negara perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dasco menegaskan, “Persatuan harus tampak dalam kemampuan negara mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan adil.” Pernyataan ini menempatkan persatuan sebagai ukuran kemampuan pemerintah dan lembaga negara untuk bertindak secara terarah, tanggap, serta tidak mengabaikan kelompok yang paling rentan.
Keputusan yang tepat memerlukan pemahaman atas masalah dan bukti yang tersedia. Kecepatan diperlukan agar risiko tidak berkembang menjadi beban yang lebih berat, sementara keadilan memastikan manfaat dan konsekuensi kebijakan tidak ditanggung secara timpang. Ketiganya saling melengkapi: tindakan cepat tanpa pertimbangan dapat keliru, sedangkan keputusan yang adil perlu dijalankan tepat waktu. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, semangat 1928 dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk menjaga ketahanan masyarakat menghadapi perubahan.
Dalam menanggapi kabut asap lintas batas, Dasco memandang perhatian Malaysia dan Singapura sebagai hal yang patut dihargai. Persoalan tersebut berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, sehingga perlindungan warga harus ditempatkan sebagai prioritas. Kepedulian negara tetangga, menurutnya, perlu disambut melalui komunikasi dan langkah nyata, bukan dianggap sebagai alasan untuk memperuncing hubungan. Upaya penanganan juga menuntut koordinasi yang terbuka, agar dampak asap dapat dikurangi dan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian memadai.
Dasco mendorong parlemen-parlemen ASEAN mempererat kerja sama secara berkelanjutan, bukan hanya bertemu atau berkoordinasi ketika krisis muncul. Hubungan antarlembaga legislatif dapat membantu membangun dialog, mendorong pertukaran informasi, serta mengawasi komitmen pemerintah dalam menangani persoalan bersama. Ia juga menekankan bahwa kritik sebaiknya dijawab dengan kerja yang dapat diuji, bukan dengan ketersinggungan. Ukuran respons yang baik ialah tindakan konkret dan hasil yang dapat dinilai publik. Dengan cara itu, kerja sama kawasan dapat berangkat dari tanggung jawab bersama sekaligus menjaga kepentingan warga.
Di dalam negeri, Dasco mengajak partai politik dan seluruh fraksi berdiri bersama saat bangsa membutuhkan. Persatuan di parlemen, katanya, dapat mendukung upaya membenahi tata kelola negara melalui kerja legislasi yang terarah. Pada Masa Persidangan I, DPR bersama pemerintah menyetujui tiga undang-undang yang berkaitan dengan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan Satu Data Indonesia. Selanjutnya, pada Masa Persidangan II, DPR akan membahas empat rancangan undang-undang: keamanan dan ketahanan siber, masyarakat adat, administrasi kependudukan, serta perampasan aset. Dasco memberi perhatian khusus pada RUU Perampasan Aset. Ketegasan dalam menindak kejahatan, menurut penekanannya, harus berjalan seiring dengan jaminan due process of law. Prinsip tersebut penting agar kewenangan negara memiliki batas dan proses hukum tetap adil, sehingga penegakan hukum tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Agenda legislasi, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama ASEAN, pada akhirnya perlu berorientasi pada perlindungan masyarakat dan tata kelola yang bertanggung jawab.
Dalam pandangan Dasco, keempat agenda legislasi yang dibahas tidak berdiri sendiri, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: Satu Data Indonesia. Kerangka ini menekankan pentingnya keselarasan informasi dan arah kebijakan, sehingga kerja legislasi dapat bergerak dengan pijakan yang sama. Persatuan, dalam konteks tersebut, bukan hanya gagasan yang disampaikan dalam pidato, tetapi juga prinsip yang dapat diwujudkan melalui tata kelola dan kerja kelembagaan yang terhubung.
Seruan Dasco, “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data Indonesia”, merangkum hubungan identitas kebangsaan dan kebutuhan untuk membangun kesatuan data. Gagasan itu mengajak berbagai pihak melihat keberagaman sebagai bagian dari satu bangsa, sekaligus memastikan informasi yang digunakan dalam merumuskan kebijakan dapat dipahami dan diselaraskan. Dengan demikian, persatuan memperoleh wujud praktis dalam proses kerja, termasuk ketika DPR menjalankan agenda legislasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut juga diarahkan kepada generasi muda. Dasco mengingatkan agar mereka menjaga watak bangsa: berani tanpa gegabah, terbuka tanpa tunduk, serta bersatu tanpa kehilangan nalar kritis. Sikap berani dibutuhkan untuk menghadapi tantangan, tetapi perlu disertai pertimbangan yang matang. Keterbukaan penting untuk menerima perkembangan dan pandangan baru, tanpa mengabaikan kemandirian. Sementara itu, persatuan tidak semestinya meniadakan ruang untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Dasco menyebut pemuda sebagai urat nadi Indonesia dan menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan sumpah bersama. Pesan ini menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari keberlanjutan bangsa, sekaligus mengingatkan bahwa persatuan menuntut tanggung jawab lintas generasi. Dalam peringatan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menghadirkan persatuan melalui kerja yang berpihak pada kepentingan rakyat.
