Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pemakaman di ibu kota. Pernyataan itu disampaikan Pramono saat berada di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu. Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menangani keterbatasan lahan makam yang masih terjadi. Meski rencana penyediaan lahan tambahan telah disampaikan, pemerintah belum mengungkapkan lokasi yang akan digunakan. Pembahasan mengenai lokasi tersebut, menurut Pramono, masih berlangsung secara internal dan kini berada dalam tahap finalisasi.
Ketersediaan lahan pemakaman menjadi perhatian karena kebutuhan makam di Jakarta belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh lahan yang tersedia. Pemerintah provinsi perlu menyiapkan pilihan tambahan agar pelayanan pemakaman tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan ruang di ibu kota. Namun, penetapan tempat baru memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum informasi dapat disampaikan kepada publik. Pramono belum menyebut kawasan, luas lahan, ataupun jadwal pemanfaatannya. Karena itu, rencana tersebut belum dapat dijabarkan secara terperinci, termasuk bagaimana tahapan pelaksanaan dan pengelolaannya akan dilakukan setelah lokasi ditetapkan.
Penegasan bahwa rencana masih difinalisasi menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum mengumumkan keputusan akhir mengenai lokasi lahan baru. Pemerintah masih membahasnya secara internal, sehingga masyarakat diminta menunggu keterangan resmi lebih lanjut terkait titik lokasi yang disiapkan. Di sisi lain, pernyataan gubernur memastikan bahwa penyediaan lahan tambahan telah menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan pemakaman. Informasi lanjutan diharapkan menjelaskan lokasi, kesiapan lahan, serta langkah pemerintah berikutnya. Sampai pengumuman resmi diberikan, persoalan keterbatasan makam tetap menjadi tantangan yang harus ditangani, sementara rencana penambahan lahan masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan relokasi warga yang selama ini bermukim di area tempat pemakaman umum (TPU). Warga yang terdampak diarahkan untuk menempati sejumlah rumah susun yang dikelola pemerintah provinsi. Penataan ini merupakan langkah yang telah berlangsung, bukan sekadar rencana, dan dilakukan sebagai bagian dari upaya menangani keterbatasan ruang pemakaman di Jakarta.
Keberadaan permukiman di dalam atau sekitar area TPU membuat sebagian lahan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pemakaman. Dengan memindahkan warga ke hunian yang disediakan, Pemprov DKI berharap bidang-bidang yang sebelumnya ditempati dapat ditata kembali dan dimanfaatkan untuk menambah ruang makam. Langkah tersebut juga memberi kesempatan bagi pengelola untuk mengatur kawasan pemakaman secara lebih tertib, sesuai fungsi dan kebutuhan layanan publik.
Relokasi ke rumah susun menjadi salah satu pilihan karena hunian vertikal dapat menampung warga di kawasan yang dikelola pemerintah. Prosesnya perlu memperhatikan kesiapan tempat tinggal, pendataan warga, serta komunikasi dengan keluarga yang terdampak. Dengan begitu, perpindahan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga memastikan warga memperoleh tempat tinggal pengganti yang layak dan kepastian mengenai tahapan penataan.
Tambahan ruang yang dapat dibuka melalui relokasi berpotensi membantu mengurangi tekanan terhadap TPU yang sudah beroperasi, terutama di tengah kebutuhan pemakaman yang terus muncul. Namun, penataan ini tidak dengan sendirinya menyelesaikan keterbatasan lahan secara menyeluruh. Daya tampung setiap TPU tetap bergantung pada kondisi lokasi, pengaturan petak, dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, relokasi warga perlu dipahami sebagai salah satu upaya yang sedang dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pemakaman yang tersedia. Langkah tersebut berjalan bersama rencana tambahan Pemprov DKI untuk menyiapkan lahan baru bagi pemakaman. Dengan menggabungkan penataan TPU yang ada dan penyediaan area baru, pemerintah diharapkan dapat memperluas kapasitas layanan secara bertahap, sekaligus menjaga agar pemanfaatan lahan dan penanganan kebutuhan hunian warga berlangsung terencana.
Di tengah keterbatasan ruang pemakaman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menempuh relokasi warga sebagai salah satu upaya penanganan. Pemakaman secara tumpang tindih juga diterapkan sebagai pilihan untuk memanfaatkan ruang yang tersedia. Kebijakan ini menjadi bagian dari respons terhadap kebutuhan pemakaman, tanpa mengabaikan hak keluarga yang berkaitan dengan makam. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan mencakup relokasi dan pemakaman tumpang tindih, tetapi keduanya merupakan langkah yang berbeda. Pemakaman tumpang tindih bukan keputusan yang dapat diberlakukan begitu saja kepada setiap makam. Persetujuan pihak yang berhak tetap menjadi syarat utama sebelum cara tersebut dilakukan. Penegasan ini penting agar upaya mengatasi keterbatasan ruang berjalan dengan menghormati keluarga dan pewaris.
Pelaksanaan pemakaman tumpang tindih hanya dapat dilakukan atas izin warga atau keluarga serta pewaris. Artinya, persetujuan mereka menjadi dasar bagi penerapan pilihan tersebut, bukan sekadar pemberitahuan setelah keputusan dibuat. Keluarga dan pewaris perlu memiliki ruang untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Penegasan mengenai persetujuan ini menjaga agar penanganan keterbatasan lahan tidak mengesampingkan kepentingan pihak yang memiliki hubungan dengan makam. Karena itu, pemakaman tumpang tindih perlu dipahami sebagai pilihan yang bergantung pada kesediaan pihak terkait. Tanpa izin dari warga atau keluarga dan pewaris, cara tersebut tidak dilakukan. Prinsip ini membedakan pemakaman tumpang tindih dari langkah yang bersifat otomatis, sekaligus memberi kepastian mengenai siapa yang harus menyetujui penerapannya.
Dalam konteks kebijakan pemakaman di DKI Jakarta, penjelasan tentang syarat izin perlu disampaikan secara terbuka. Masyarakat perlu memahami bahwa pemakaman tumpang tindih merupakan salah satu cara yang dipilih di samping relokasi warga, dan pelaksanaannya mensyaratkan persetujuan pihak yang berhak. Penyampaian yang jelas dapat membantu keluarga memahami bahwa hak mereka tetap diperhatikan dalam upaya menghadapi keterbatasan ruang. Dengan menempatkan persetujuan sebagai dasar, pemerintah dapat menjalankan langkah penanganan tanpa mengabaikan suara warga, keluarga, maupun pewaris. Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya mencari ruang pemakaman tidak hanya menyangkut ketersediaan lahan, tetapi juga penghormatan terhadap keputusan pihak terkait. Oleh sebab itu, izin harus tetap menjadi batas yang jelas dalam penerapan pemakaman tumpang tindih.
Keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan terencana, termasuk melalui penyediaan bidang tanah baru. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan makam dalam APBD Perubahan 2026. Artinya, meskipun kebutuhan ruang pemakaman masih menjadi perhatian, pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan melalui anggaran perubahan tahun ini. Keputusan tersebut berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia serta tahapan administratif dan teknis yang harus diselesaikan sebelum pembelian dapat dilakukan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menjelaskan bahwa pembelian lahan makam belum memungkinkan untuk dilakukan pada 2026. Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD Perubahan relatif terbatas, sehingga tidak cukup untuk menuntaskan seluruh proses yang diperlukan. Pengadaan lahan tidak dapat dilakukan secara serta-merta hanya dengan mengalokasikan dana. Pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan kajian, menentukan lokasi yang sesuai, kemudian menjalankan proses pengadaan sesuai tahapan yang berlaku. Setiap tahap membutuhkan persiapan dan waktu, sehingga pelaksanaannya perlu direncanakan secara matang.
Dengan demikian, tidak masuknya pembelian lahan dalam APBD Perubahan 2026 bukan berarti kebutuhan tersebut diabaikan. Penundaan ini mencerminkan adanya keterbatasan waktu untuk menjalankan rangkaian persiapan pengadaan secara memadai pada tahun anggaran berjalan. Bagi DPRD, ketersediaan lahan makam tetap perlu dibahas sebagai bagian dari upaya merespons ruang pemakaman yang semakin terbatas di Jakarta. Perencanaan sejak awal juga dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun kajian, memilih lokasi, dan menyiapkan mekanisme pengadaan sebelum anggaran digunakan.
Yuke menyampaikan bahwa DPRD DKI akan mengusulkan pengadaan lahan makam dalam anggaran 2027.
Baca juga: Pengamanan Lahan Dipersoalkan, Warga Gubeng Tantang Pemkot Surabaya Buka Dasar Hukumnya
