Jakarta | Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa desain besar kepemudaan yang tengah disusun perlu memperhitungkan perubahan serta tantangan global. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus membantu generasi muda Indonesia memahami situasi yang terus bergerak dan membekali mereka agar mampu menghadapi berbagai persoalan pada masa mendatang. Perencanaan kepemudaan tidak cukup hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga perlu mengantisipasi perubahan yang akan membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik generasi berikutnya.
Erick menjelaskan bahwa konteks yang dihadapi pemuda berubah dari satu generasi ke generasi lain. Pemuda pada masa Sumpah Pemuda 1928 berjuang dalam situasi kolonialisme dan perbudakan, dengan tantangan utama berupa upaya meraih kemerdekaan serta membangun persatuan. Generasi mendatang, sebaliknya, akan menghadapi persoalan dengan cakupan dan bentuk yang berbeda. Perubahan geopolitik dan geoekonomi dapat memengaruhi hubungan antarnegara maupun arah perekonomian, sementara perkembangan teknologi digital terus mengubah cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi.
Selain itu, persoalan lingkungan juga menjadi tantangan penting yang perlu masuk dalam pertimbangan kebijakan kepemudaan. Menurut Erick, beragam perubahan tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai alasan untuk merasa cemas atau menyerah. Tantangan perlu diolah menjadi peluang untuk mencari solusi, mengembangkan kemampuan, dan menghasilkan kontribusi nyata. Karena itu, generasi muda perlu dipersiapkan agar dapat membaca perubahan, beradaptasi, serta terlibat dalam merumuskan jawaban atas masalah yang muncul. Ia menyampaikan pandangan tersebut di sela Wirasena Youth Camp 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Senin. Pesan itu menempatkan kesiapan menghadapi masa depan sebagai bagian penting dari penyusunan arah kebijakan pemuda Indonesia.
Dalam merancang kebijakan kepemudaan, Erick Thohir menilai pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang tengah dihadapi anak muda di berbagai belahan dunia. Dua isu yang ia soroti adalah pengangguran dan kesehatan mental. Berdasarkan angka yang ia sebutkan, sekitar 65 juta anak muda di dunia tidak memiliki pekerjaan, sementara satu dari tujuh pemuda mengalami masalah kesehatan mental. Angka tersebut menggambarkan tantangan global yang perlu menjadi bahan pertimbangan, bukan statistik khusus Indonesia.
Pengangguran dapat membatasi kesempatan generasi muda untuk memperoleh penghasilan, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Sementara itu, masalah kesehatan mental dapat memengaruhi kesejahteraan, proses belajar, hubungan sosial, hingga kesiapan seseorang memasuki dunia kerja. Kedua persoalan tersebut juga dapat saling berkaitan. Ketidakpastian pekerjaan, tekanan untuk memenuhi harapan, dan perubahan kondisi sosial berpotensi menambah beban yang dirasakan kaum muda.
Erick menilai persoalan serupa berpotensi terjadi secara masif di Indonesia. Pandangan ini tidak berarti bahwa angka global tersebut dapat langsung digunakan untuk menggambarkan keadaan nasional. Namun, tren internasional itu dapat menjadi peringatan agar pemerintah memahami risiko yang mungkin berkembang di dalam negeri. Perubahan pada pasar kerja, teknologi, pola komunikasi, dan kehidupan sosial dapat membentuk kebutuhan serta tantangan yang berbeda bagi generasi muda.
Karena itu, kebijakan kepemudaan perlu disusun dengan mempertimbangkan perubahan yang sedang berlangsung dan kondisi nyata anak muda. Pemerintah perlu mengenali hambatan mereka dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, pelatihan, serta dukungan kesehatan mental. Pemahaman tersebut membantu memastikan program yang dirancang tidak hanya merespons persoalan lama, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan baru. Jika kebijakan tertinggal dari kebutuhan generasi muda, dukungan yang tersedia berisiko kurang tepat sasaran. Dengan menjadikan pengangguran dan kesehatan mental sebagai perhatian, pemerintah dapat menyusun langkah yang lebih relevan, adaptif, dan berkelanjutan bagi kaum muda di tengah perubahan global.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merencanakan pelibatan pemuda dari seluruh Indonesia dalam penyusunan desain besar kepemudaan. Langkah ini dimaksudkan agar arah kebijakan tidak hanya dirumuskan dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga memperhitungkan pengalaman dan kebutuhan generasi muda di berbagai daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa proses penyusunan tersebut akan membuka ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam prosesnya, Kemenpora akan menggandeng organisasi kepemudaan serta pemuda inspiratif yang berasal dari beragam wilayah. Mereka diharapkan dapat berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi, peluang yang tersedia, dan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang. Masukan dari kelompok dengan latar belakang berbeda akan dihimpun sebagai bahan pembahasan bersama, sehingga rancangan kebijakan dapat mencerminkan keragaman kondisi pemuda di Indonesia, termasuk perbedaan lingkungan sosial dan potensi daerah.
Erick menekankan pentingnya menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pemuda dan dapat diterapkan secara nyata. Pelibatan mereka sejak tahap perumusan diharapkan membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih tepat, sekaligus mendorong rasa memiliki terhadap program yang disusun. Dengan demikian, desain besar kepemudaan bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan acuan yang dapat diterjemahkan menjadi langkah dan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Aspirasi yang terkumpul juga dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan pemuda ke depan.
Upaya menghimpun pandangan lintas wilayah sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Kemenpora mengumpulkan diaspora dari berbagai daerah untuk membicarakan arah pembangunan pemuda. Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar gagasan dan mengenali beragam perspektif yang berkembang di generasi muda. Pengalaman itu dapat menjadi pijakan bagi pelibatan yang lebih luas dalam penyusunan desain besar. Dengan menggabungkan masukan organisasi kepemudaan, pemuda inspiratif, serta diaspora, pemerintah berupaya membangun proses perumusan yang terbuka dan kolaboratif. Aspirasi dari daerah diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi turut dipertimbangkan dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan program kepemudaan.
Erick Thohir menempatkan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu perhatian penting dalam membangun ekosistem kepemudaan. Kebijakan yang dirancang di tingkat nasional perlu terhubung dengan pelaksanaan di daerah, sehingga program bagi generasi muda tidak berjalan sendiri-sendiri atau menghadapi arah yang saling berbeda. Tanpa koordinasi yang memadai, perbedaan prioritas dan aturan dapat membuat akses pemuda terhadap pembinaan, kesempatan, maupun dukungan pemerintah bergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Karena itu, penyelarasan dibutuhkan agar sasaran kebijakan dapat dipahami bersama dan manfaatnya menjangkau pemuda secara lebih merata.
Koordinasi tersebut juga berkaitan dengan cara pemerintah menyusun dan menerapkan aturan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menata regulasi yang dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan kepemudaan. Erick menyatakan bahwa jumlah aturan telah dipangkas dari 191 menjadi empat. Pernyataan itu menggambarkan langkah penyederhanaan yang dimaksudkan untuk mengurangi kerumitan administrasi dan membuat kebijakan lebih mudah dijalankan. Penataan regulasi bukan semata-mata soal mengurangi jumlah ketentuan, tetapi juga memastikan aturan yang tersisa dapat mendukung tujuan program serta memberi kejelasan bagi pihak-pihak yang melaksanakannya.
Dalam praktiknya, penyelarasan pusat dan daerah serta penataan aturan perlu berjalan beriringan. Kebijakan yang lebih sederhana tetap memerlukan koordinasi, pembagian peran, dan penerapan yang konsisten agar tidak menimbulkan kesenjangan baru. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun ruang yang lebih mendukung partisipasi, pengembangan kapasitas, dan kemajuan pemuda. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan kepemudaan, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Desain besar kepemudaan yang didorong Erick diarahkan untuk membantu generasi muda menghadapi perubahan global secara siap dan adaptif. Perubahan itu tidak hanya dipandang sebagai tantangan yang harus diantisipasi, tetapi juga sebagai perkembangan yang dapat dipelajari dan diolah menjadi peluang. Keselarasan kebijakan dan regulasi yang lebih tertata diharapkan memberi landasan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemuda di berbagai daerah.
Baca juga: Rudal Mistral dan Stinger Siap Hadapi Target Udara di SGS 2026 | Lompatan Ranking FIFA Timnas Indonesia di Era Erick Thohir: Tiga Pelatih, Naik 31 Peringkat
