Kota Among Tani | Enam petugas dan relawan meninggal dunia saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Mereka adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah. Peristiwa ini menempatkan keselamatan personel sebagai perhatian penting dalam penanganan kebakaran di kawasan taman nasional, terutama ketika petugas menjalankan tugas pemadaman di lapangan.
Suraji menjadi korban terakhir yang meninggal. Ia mengembuskan napas terakhir pada Kamis malam, 23 Oktober 2026, setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Informasi mengenai waktu meninggal dan tempat perawatannya menandai berakhirnya penantian atas kondisi Suraji, sekaligus menambah jumlah korban meninggal dalam insiden tersebut menjadi enam orang. Tidak ada rincian tambahan mengenai rangkaian kejadian maupun penyebab kematian yang disampaikan dalam informasi ini.
Daftar nama korban mencakup petugas dan relawan yang terlibat dalam upaya memadamkan kebakaran di TNBTS. Penyebutan setiap nama penting agar mereka tidak hanya tercatat sebagai angka dalam pemberitaan mengenai bencana, tetapi juga dikenang sebagai individu yang kehilangan nyawa ketika bertugas. Keenamnya adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah.
Peristiwa meninggalnya enam orang ini menjadi kabar duka bagi keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Dalam menyampaikan informasi tentang kejadian tersebut, kehati-hatian diperlukan: fakta yang telah diketahui dapat disampaikan dengan jelas, sementara rincian yang belum tersedia tidak sepatutnya diasumsikan. Catatan mengenai para korban dan perawatan yang dijalani Suraji memberi gambaran inti peristiwa, tanpa menambahkan kronologi atau sebab yang tidak dijelaskan. Fokus pada fakta yang terverifikasi juga membantu menjaga pemberitaan tetap akurat dan menghormati para korban serta keluarga mereka.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah enam petugas meninggal dunia saat menjalankan tugas. Evaluasi tersebut disiapkan untuk menelaah kembali langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan di wilayah terdampak, termasuk bagaimana rangkaian peristiwa yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dapat terjadi. BNPB menyatakan pemeriksaan terhadap kejadian ini perlu dilakukan secara cermat dan menyeluruh, dengan berangkat dari laporan lapangan serta informasi yang dihimpun dari lokasi.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan laporan dari wilayah terdampak akan ditelaah secara rinci. Penelaahan itu diharapkan membantu pihaknya memahami kronologi dan kondisi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, sekaligus mengidentifikasi aspek penanganan yang perlu diperbaiki. Menurut Kristomei, pemahaman yang utuh terhadap kejadian menjadi landasan untuk menyusun evaluasi yang tepat sasaran, bukan sekadar meninjau prosedur secara umum. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat mengarah pada pembelajaran yang relevan bagi pelaksanaan tugas penanggulangan karhutla berikutnya.
Kristomei menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu, 25 Oktober 2026. Ia menegaskan pentingnya menelaah laporan sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab dan proses terjadinya peristiwa. Evaluasi diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang, serta agar pola penanganan dapat disesuaikan berdasarkan temuan di lapangan. Pernyataan itu menempatkan keselamatan petugas sebagai perhatian penting dalam upaya penanggulangan bencana. Hasil evaluasi BNPB nantinya diharapkan menjadi dasar perbaikan yang terukur, dengan mempertimbangkan pengalaman petugas dan situasi nyata di wilayah terdampak. Pemeriksaan menyeluruh juga memberi ruang untuk mengenali kendala yang muncul selama penanganan, sehingga langkah pencegahan dan respons dapat ditingkatkan secara tepat.
Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diarahkan pada penguatan keselamatan seluruh tim gabungan yang bertugas di lapangan. Langkah ini menjadi perhatian penting setelah enam petugas dan relawan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Peninjauan tidak hanya melihat pelaksanaan penanganan, tetapi juga mencermati bagaimana keselamatan personel dijadikan bagian utama dalam persiapan dan koordinasi operasi. Dalam situasi bencana, kondisi lapangan dapat berubah, sehingga prosedur kerja dan pengambilan keputusan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kristomei menyampaikan ungkapan duka atas meninggalnya para petugas dan relawan. Ia menyatakan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan serta penghargaan atas pengabdian mereka dalam upaya penanganan kebakaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi, yang diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan bagi personel dalam tugas serupa. Fokusnya adalah memastikan bahwa aspek keselamatan memperoleh perhatian memadai dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari perencanaan, koordinasi antartim, hingga pelaksanaan tugas di lokasi bencana.
Hasil evaluasi, menurut Kristomei, akan menjadi landasan bagi pembenahan prosedur operasional standar (SOP) dan keselamatan kerja. Penegasan itu menunjukkan bahwa evaluasi ditujukan untuk menelaah kebutuhan perbaikan, bukan untuk menyimpulkan penyebab insiden atau menetapkan perubahan SOP tertentu sebelum proses peninjauan selesai. Rekomendasi yang muncul nantinya diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan dan pelaksanaan operasi secara lebih aman. Dengan demikian, pembahasan mengenai prosedur dapat bertumpu pada hasil evaluasi, pengalaman tim gabungan, serta pertimbangan perlindungan personel yang bertugas menghadapi risiko di lapangan.
Kristomei menanggapi desakan publik agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional dengan menjelaskan bahwa penetapan status tidak dilakukan semata-mata berdasarkan besarnya perhatian masyarakat atau beratnya dampak yang terlihat. Pemerintah mengacu pada indikator dan ketentuan dalam regulasi kebencanaan untuk menilai skala keadaan darurat serta menentukan tingkat penanganan yang diperlukan. Karena itu, keputusan mengenai status bencana harus didasarkan pada penilaian menyeluruh, bukan hanya pada satu faktor.
Indikator yang menjadi pertimbangan lain luas wilayah yang terdampak, jumlah korban, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani keadaan. Pernyataan resmi pemerintah daerah bahwa kapasitasnya tidak lagi memadai merupakan bagian penting dalam penilaian tersebut. Data mengenai dampak dan kebutuhan penanganan juga perlu dihimpun agar pemerintah dapat menentukan apakah keadaan cukup ditangani melalui status bencana daerah atau memerlukan penetapan sebagai bencana nasional. Dengan demikian, penetapan status mengikuti proses dan dasar yang telah diatur, sekaligus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Kristomei menegaskan bahwa perbedaan status administratif tersebut tidak berarti respons terhadap karhutla akan dibatasi. Upaya pemadaman, dukungan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas instansi dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan, tanpa harus menunggu perubahan status menjadi bencana nasional. Status bencana membantu menetapkan kerangka kewenangan dan dukungan, tetapi keselamatan masyarakat dan petugas tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan. Penanganan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi, termasuk kondisi cuaca, akses ke lokasi, dan potensi penyebaran api.
Dalam konteks meninggalnya enam petugas, evaluasi atas operasi di lapangan menjadi bagian penting untuk memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan personel. Penilaian terhadap risiko, prosedur keselamatan, serta kebutuhan dukungan harus berjalan seiring dengan upaya memadamkan api. Pemerintah dan seluruh pihak terkait akan terus mengoptimalkan penanganan berdasarkan kondisi serta indikator yang berlaku. Kristomei menekankan bahwa prioritasnya adalah melindungi warga dan petugas, mencegah bertambahnya dampak, dan memastikan tidak ada lagi korban jiwa dalam penanganan karhutla.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
