JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Indonesia kembali menegaskan dorongannya agar perempuan terlibat secara nyata dalam berbagai sektor pembangunan, sekaligus memperkuat kepemimpinan perempuan di kawasan ASEAN. Penegasan ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, atau Arifah, sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
Menurut Indonesia, keterlibatan perempuan tidak cukup diukur dari jumlah keterwakilan dalam lembaga atau forum tertentu. Perempuan perlu memperoleh ruang, kewenangan, dan dukungan untuk memengaruhi kebijakan, menentukan prioritas, serta memimpin perubahan di tingkat nasional maupun regional. Pendekatan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, teknologi, perlindungan sosial, dan perdamaian.
Posisi Indonesia didasarkan pada komitmen untuk memajukan kepemimpinan perempuan melalui kebijakan yang kuat dan tindakan konkret. Komitmen itu perlu diterjemahkan ke dalam penguatan kapasitas, penghapusan hambatan struktural, perluasan akses terhadap sumber daya, serta penciptaan lingkungan yang aman dan setara. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama yang ikut merancang dan mengarahkan agenda pembangunan.
Arifah menekankan bahwa komitmen bersama ASEAN perlu diwujudkan menjadi pengaruh yang nyata dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak perempuan. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memastikan setiap kesepakatan regional menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang masih menghadapi ketimpangan dan keterbatasan akses.
Indonesia juga memandang kerja sama ASEAN perlu dibangun berlandaskan kesetaraan, saling menghormati, dan semangat saling belajar. Setiap negara memiliki pengalaman, tantangan, serta praktik baik yang berbeda. Melalui pertukaran pengetahuan dan kolaborasi yang konsisten, negara-negara ASEAN dapat memperkuat kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan dan membangun kawasan yang lebih inklusif, adil, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan.
Pada penutupan 4th ASEAN Women Leaders Summit di Filipina, Arifah menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada representasi semata. Kehadiran perempuan dalam forum, lembaga, atau proses pengambilan keputusan tidak cukup apabila belum disertai kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi kebijakan, dan mengambil peran dalam menentukan arah bersama.
Penegasan tersebut menempatkan partisipasi bermakna sebagai unsur penting dalam upaya memperkuat kepemimpinan perempuan di ASEAN. Perempuan perlu memperoleh ruang yang nyata untuk berkontribusi, bukan sekadar hadir sebagai simbol pemenuhan keterwakilan. Ruang itu harus terbuka pada berbagai tingkatan, sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus memimpin secara substansial dalam proses yang membentuk kehidupan masyarakat dan masa depan kawasan.
Arifah juga menyampaikan pentingnya memastikan perempuan di kawasan ASEAN memiliki kesempatan yang setara untuk ikut membentuk masa depan bersama. Kesetaraan kesempatan berarti perempuan harus dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan posisi dan pengaruh yang sepadan, sesuai kemampuan serta kontribusinya. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak dipahami hanya sebagai jumlah atau kehadiran dalam suatu forum, melainkan sebagai kemampuan untuk membawa gagasan, menentukan pilihan, dan menghasilkan perubahan.
Pernyataan itu memperkuat pesan bahwa agenda pemberdayaan perempuan memerlukan dukungan terhadap partisipasi yang nyata dan berkelanjutan. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk memimpin pada berbagai tingkatan, keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan pengalaman dan perspektif yang lebih beragam. Penegasan Arifah dalam forum tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan kepemimpinan perempuan di ASEAN harus diukur melalui terbukanya akses, pengakuan terhadap kapasitas, serta keterlibatan perempuan dalam membentuk arah masa depan bersama.
Keterlibatan perempuan dipandang penting untuk membangun masa depan ASEAN yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Perempuan tidak hanya merupakan kelompok yang menerima dampak kebijakan, tetapi juga pemilik pengalaman, pengetahuan, dan kapasitas kepemimpinan yang diperlukan untuk merumuskan solusi. Ketika perspektif perempuan hadir dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan cenderung lebih peka terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan komunitas di wilayah terpencil.
Arifah menekankan bahwa sejumlah isu strategis masih memerlukan perhatian dan kepemimpinan perempuan yang lebih besar. Aksi iklim menjadi salah satu bidang utama, mengingat perempuan sering berada di garis depan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sekaligus memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan penguatan ketahanan komunitas. Keterlibatan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam akses terhadap pembiayaan, ruang perumusan kebijakan, serta posisi kepemimpinan dalam agenda transisi hijau.
Bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM juga menjadi prioritas. Peningkatan partisipasi perempuan di sektor ini dapat memperluas perspektif dalam inovasi, memperkuat daya saing kawasan, dan membuka peluang ekonomi yang lebih merata. Selain itu, agenda Women, Peace, and Security menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, perlindungan masyarakat, serta pemulihan pascakrisis. Perhatian serupa dibutuhkan di sektor nontradisional lain yang selama ini masih didominasi laki-laki.
Hasil pertemuan mendorong perubahan pendekatan, dari sekadar mengejar representasi menuju partisipasi yang bermakna. Kehadiran perempuan harus disertai kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, dan memimpin pelaksanaan program. Karena itu, kepemimpinan perempuan perlu diperkuat di seluruh tingkatan dan sektor, baik dalam pemerintahan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun kerja sama regional. Langkah ini akan membantu ASEAN menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, memperkuat ketahanan bersama, dan memastikan pembangunan berlangsung secara adil serta berkelanjutan.
Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Filipina atas kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN serta komitmennya dalam memperkuat agenda pemberdayaan perempuan di kawasan. Apresiasi tersebut juga ditujukan kepada penyelenggaraan 4th ASEAN Women Leaders Summit, yang menjadi ruang penting untuk memperluas dialog, bertukar pengalaman, dan membangun kolaborasi mengenai kepemimpinan perempuan. Forum ini memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar isu sosial, melainkan bagian strategis dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan kawasan.
Momentum yang telah terbentuk diharapkan dapat dilanjutkan melalui langkah konkret dan kerja sama lintas negara. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi hambatan yang membatasi akses perempuan terhadap pengambilan keputusan, sekaligus berbagi kebijakan dan praktik baik yang telah menunjukkan hasil. Kerja sama tersebut dapat mencakup pengembangan kapasitas, pendampingan, pertukaran data, serta penciptaan jejaring bagi perempuan pemimpin di sektor publik, swasta, komunitas, pendidikan, dan bidang lainnya.
Tindak lanjut utama diarahkan pada penerjemahan komitmen tentang partisipasi bermakna perempuan ke dalam kebijakan, praktik kelembagaan, dan peluang kepemimpinan yang lebih inklusif. Upaya ini memerlukan dukungan regulasi, mekanisme rekrutmen dan promosi yang adil, lingkungan kerja yang aman, serta akses yang setara terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, dan jaringan profesional. Dengan pendekatan tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya hadir dalam forum pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
Hasil diskusi dalam 4th ASEAN Women Leaders Summit akan menjadi salah satu masukan bagi penyusunan draft Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity. Pernyataan bersama tersebut diharapkan merangkum arah, prioritas, dan komitmen negara-negara ASEAN dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti hasil forum melalui koordinasi antarlembaga dan kerja sama regional, sehingga kesepakatan yang dibangun dapat diwujudkan dalam program serta kebijakan yang berdampak nyata.
