Jakarta | Pemerintah menetapkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas tiket penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Dengan skema ini, PPN yang terutang atas tiket yang memenuhi ketentuan dibebankan melalui anggaran pemerintah, sehingga penumpang tidak menanggung bagian PPN tersebut. Insentif ini secara khusus menyasar perjalanan udara dalam negeri pada layanan berjadwal kelas ekonomi. Karena cakupannya terbatas, kebijakan tersebut tidak serta-merta berlaku bagi semua jenis penerbangan atau kelas layanan. Rincian mengenai periode, transaksi, dan persyaratan tetap perlu merujuk pada ketentuan resmi yang mengatur pelaksanaan fasilitas.
Dasar hukum insentif tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026. Peraturan ini ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026 dan mengatur fasilitas untuk tahun anggaran 2027. Ketentuan mengenai PPN DTP tercantum dalam Pasal 2 ayat (3), yang menjadi acuan bagi pemberian fasilitas pada tiket penerbangan yang memenuhi kriteria. Penyebutan tahun anggaran penting untuk membedakan masa penerapan kebijakan dari tanggal penandatanganan aturan: PMK diterbitkan pada 2026, sedangkan ketentuan yang dimaksud berlaku dalam kerangka anggaran 2027. Penumpang dan pelaku usaha dapat menggunakan PMK tersebut sebagai rujukan untuk memahami ruang lingkup insentif.
Dalam aturan, kebijakan ini dijelaskan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat pada masa libur akhir tahun. Perjalanan Natal dan Tahun Baru biasanya meningkatkan kebutuhan transportasi, dan bantuan pemerintah terhadap PPN tiket ekonomi dapat membantu meringankan biaya perjalanan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Selain itu, pemerintah menyebut tujuan menggerakkan perekonomian nasional selama periode tersebut. Mobilitas penumpang berpotensi mendukung kegiatan di berbagai daerah, termasuk sektor yang terkait dengan perjalanan dan pariwisata. Dengan demikian, fasilitas ini memiliki sasaran ganda: memberikan dukungan biaya kepada penumpang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi ketika permintaan perjalanan meningkat.
Meski tingkat fasilitasnya 100%, manfaat itu tidak berarti seluruh harga tiket ditanggung pemerintah. Kebijakan yang dimaksud hanya mencakup PPN atas tiket penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi sesuai PMK Nomor 77 Tahun 2026. Komponen harga lain tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak otomatis menjadi bagian dari PPN DTP. Oleh sebab itu, calon penumpang sebaiknya memperhatikan informasi pada saat pemesanan dan memastikan rute, jadwal, serta kelas penerbangannya sesuai cakupan aturan. Memahami dasar hukum dan tujuan kebijakan membantu masyarakat membedakan fasilitas PPN ini dari potongan harga tiket atau bantuan perjalanan lainnya selama Nataru.
Untuk mengetahui apakah tiket pesawat berpeluang memperoleh insentif PPN Nataru 2026–2027, penumpang perlu mencocokkan dua tanggal yang berbeda: tanggal pembelian tiket dan tanggal penerbangan. Keduanya memiliki rentang waktu tersendiri dan harus dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, memeriksa tanggal transaksi saja belum cukup untuk memastikan bahwa tiket termasuk dalam cakupan fasilitas.
Rentang pembelian tiket yang ditentukan dimulai pada 20 Oktober 2026 dan berakhir pada 10 Januari 2027. Artinya, transaksi harus dilakukan pada atau di kedua tanggal tersebut. Tiket yang dibeli sebelum 20 Oktober 2026 atau setelah 10 Januari 2027 tidak memenuhi ketentuan waktu pembelian, meskipun jadwal keberangkatannya berada pada periode libur yang dimaksud.
Selain tanggal transaksi, penerbangan juga harus berlangsung pada periode yang ditetapkan, yaitu 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Tanggal terbang menjadi acuan tersendiri, terpisah dari kapan penumpang membayar atau memesan tiket. Sebagai contoh, tiket yang dibeli pada November 2026 untuk penerbangan pada 15 Desember 2026 berada di luar periode penerbangan. Sebaliknya, tiket untuk penerbangan pada 12 Januari 2027 juga tidak sesuai, walaupun dibeli selama rentang pembelian yang diperbolehkan.
Dengan demikian, kedua syarat waktu tersebut bersifat kumulatif, bukan pilihan. Tiket yang dibeli dalam rentang insentif tetap tidak memenuhi syarat apabila tanggal terbangnya berada di luar 22 Desember 2026–10 Januari 2027. Begitu pula, penerbangan pada periode tersebut tidak otomatis memperoleh fasilitas jika tiket dibeli di luar rentang 20 Oktober 2026–10 Januari 2027. Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi, tiket tidak memenuhi kriteria waktu yang dijelaskan untuk insentif ini.
Sebelum menyelesaikan pemesanan, periksa tanggal pembelian yang tercatat pada bukti transaksi serta tanggal penerbangan pada e-tiket. Pastikan keduanya berada dalam rentang masing-masing, terutama bila perjalanan melibatkan beberapa segmen atau jadwal yang berubah. Pemeriksaan ini membantu menghindari anggapan bahwa satu tanggal yang sesuai sudah cukup untuk memperoleh fasilitas.
Fasilitas PPN dalam kebijakan tiket pesawat Nataru memiliki cakupan yang terbatas. Pajak yang ditanggung pemerintah berlaku atas tarif dasar tiket atau base fare serta biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Kedua komponen tersebut menjadi dasar penghitungan PPN yang memperoleh fasilitas, sepanjang transaksi memenuhi ketentuan periode pembelian dan tanggal penerbangan.
Artinya, nilai PPN yang ditanggung bukan otomatis mencakup seluruh biaya yang terlihat dalam satu transaksi pemesanan. Harga akhir tiket dapat terdiri atas beberapa komponen, dan tidak semuanya termasuk objek fasilitas. Penumpang perlu memeriksa rincian harga pada bukti pemesanan agar dapat membedakan bagian yang mendapat keringanan dari layanan tambahan yang tetap dikenai pajak.
Lampiran PMK memberikan contoh penghitungan dengan tarif dasar sebesar Rp790.000 dan fuel surcharge Rp121.600. Dari dua komponen itu, PPN yang dihitung adalah Rp100.276. Jika syarat waktu terpenuhi, seluruh PPN sebesar Rp100.276 tersebut ditanggung pemerintah, sehingga tidak dibebankan kepada penumpang. Contoh ini menunjukkan bahwa nilai fasilitas mengikuti komponen yang ditetapkan, bukan keseluruhan nilai transaksi.
Ketentuan juga membatasi fasilitas pada penerbangan kelas ekonomi. Tiket untuk kelas lain tidak termasuk cakupan insentif ini. Selain itu, penumpang hanya dapat memperoleh fasilitas apabila tanggal pembelian tiket dan tanggal terbang berada dalam periode yang ditentukan. Jika salah satu waktu tersebut tidak sesuai, PPN tidak dapat ditanggung melalui fasilitas ini, meskipun penerbangannya berlangsung pada musim liburan.
Biaya layanan tambahan, seperti pembelian bagasi ekstra atau pemilihan kursi, berada di luar cakupan PPN yang ditanggung. Karena itu, PPN atas layanan tersebut tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku. Periksa rincian setiap layanan sebelum membayar, sebab biaya tambahan dapat muncul terpisah dari tarif dasar dan biaya bahan bakar. Pemahaman atas batas ini membantu penumpang memperkirakan bagian harga yang mendapat insentif serta bagian yang tetap menjadi tanggungan pribadi.
Maskapai penerbangan yang memberikan layanan dalam skema insentif PPN tiket pesawat Nataru 2026–2027 perlu memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang berlaku. Kewajiban ini terutama berlaku bagi badan usaha angkutan udara yang telah berstatus pengusaha kena pajak (PKP). Status tersebut mengharuskan maskapai menjalankan prosedur pemungutan, dokumentasi, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan, meskipun sebagian PPN atas transaksi yang memenuhi syarat ditanggung pemerintah.
Untuk setiap penyerahan jasa angkutan udara yang tercakup dalam fasilitas, maskapai harus membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen itu menjadi bukti transaksi dan perlu disusun mengikuti ketentuan perpajakan. Maskapai juga tetap wajib melaporkan PPN melalui pelaporan pajak yang berlaku. Dengan demikian, skema PPN ditanggung pemerintah tidak menghapus kewajiban pencatatan maupun pelaporan transaksi oleh penyedia jasa.
Selain pelaporan pajak rutin, maskapai harus menyampaikan daftar transaksi yang memperoleh PPN ditanggung pemerintah secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
Baca juga: Kemenhub Sediakan 309 Rute Pesawat Perintis di 3T, Anggarannya Segini | BA akhirnya berhasil diamankan sebelum menaiki pesawat
