Kabupaten Kubu Raya | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan perubahan pada kebijakan kenaikan kelas. Dalam rencana tersebut, kenaikan kelas tidak lagi berlangsung secara otomatis hanya karena peserta didik telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Penentuan akan memperhatikan capaian belajar secara lebih menyeluruh, sehingga keputusan sekolah dapat didasarkan pada kondisi dan perkembangan masing-masing siswa. Pernyataan itu disampaikan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Rencana penerapan yang diumumkan memberi waktu bagi pemerintah dan satuan pendidikan untuk menyiapkan aturan serta mekanisme pelaksanaan sebelum kebijakan diberlakukan.
Kebijakan itu direncanakan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Artinya, perubahan tidak dimaksudkan berlaku seketika setelah pengumuman, melainkan disiapkan untuk pelaksanaan pada tahun ajaran yang telah ditentukan. Masa persiapan penting agar sekolah memahami dasar penilaian, prosedur pengambilan keputusan, serta cara menyampaikan hasil evaluasi kepada peserta didik dan orang tua. Kejelasan penerapan juga diperlukan supaya pertimbangan kenaikan kelas tidak berbeda secara sewenang-wenang antarsekolah. Pemerintah dan satuan pendidikan perlu menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dengan proses pembelajaran yang berjalan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara terencana dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terdampak.
Dalam pertimbangan kenaikan kelas, penguasaan materi akademik menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Namun, evaluasi tidak hanya berfokus pada nilai atau kemampuan menguasai pelajaran. Perkembangan karakter peserta didik juga disebut sebagai bagian dari pertimbangan. Dengan melihat kedua aspek tersebut, sekolah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kemajuan siswa selama mengikuti pembelajaran. Kebijakan ini tidak berarti bahwa setiap siswa yang belum menguasai materi tertentu pasti akan tinggal kelas. Keputusan perlu mempertimbangkan capaian dan perkembangan secara keseluruhan, sesuai mekanisme yang nantinya disiapkan. Karena itu, rincian kriteria, bentuk pendampingan, serta prosedur penetapan masih menjadi hal penting untuk diperjelas sebelum penerapan dimulai pada 2027/2028.
Persiapan kebijakan kenaikan kelas tanpa otomatisasi untuk tahun ajaran 2027/2028 masih berlanjut pada penyusunan perangkat regulasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan disebut telah memperoleh persetujuan presiden. Persetujuan itu menjadi bagian dari proses penyiapan kebijakan, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan landasan aturan yang disusun secara resmi.
Pemerintah saat ini menyiapkan peraturan menteri dan petunjuk teknis sebagai dua perangkat yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan. Peraturan menteri akan menjadi landasan regulasi, sedangkan petunjuk teknis disiapkan untuk menunjang pelaksanaannya. Keduanya masih dalam tahap persiapan, sehingga belum ada rincian lebih lanjut mengenai isi aturan maupun mekanisme yang akan digunakan. Karena itu, informasi mengenai bentuk pelaksanaan kebijakan perlu menunggu sampai perangkat tersebut disusun dan disampaikan secara resmi.
Penyiapan kedua perangkat itu berkaitan dengan jadwal yang telah direncanakan. Agar kebijakan dapat diberlakukan pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah perlu menyelesaikan regulasi dan petunjuk teknis sebelum waktu penerapan. Keberadaan dokumen tersebut diperlukan supaya kebijakan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas, bukan hanya berupa arahan yang telah disampaikan kepada presiden. Tahap ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan ketentuan formal yang diperlukan sebelum kebijakan mulai berlaku.
Keterangan Abdul Mu’ti menunjukkan bahwa prosesnya mencakup persetujuan pada tingkat presiden sekaligus pekerjaan lanjutan di kementerian. Kedua langkah itu tidak serta-merta menandakan seluruh ketentuan telah final. Penyusunan peraturan menteri dan petunjuk teknis masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan agar rencana dapat diterapkan sesuai jadwal. Sampai perangkat resmi tersedia, masyarakat sebaiknya merujuk pada keterangan pemerintah yang telah disampaikan dan tidak menganggap rincian yang belum diumumkan sebagai ketentuan pasti. Dengan demikian, perkembangan berikutnya terutama akan bergantung pada penyelesaian landasan regulasi serta panduan teknis yang sedang disiapkan.Rencana untuk mengubah mekanisme kenaikan kelas berangkat dari evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan. Sejumlah pendidik, menurut penjelasan yang disampaikan, menyuarakan keluhan mengenai penerapan kenaikan kelas tanpa otomatisasi. Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk meninjau kembali cara sekolah menentukan kemajuan peserta didik. Perubahan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperketat persyaratan, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan kenaikan kelas selaras dengan proses belajar dan kesiapan akademik siswa. Dengan demikian, mekanisme baru diharapkan memberi ruang bagi penilaian yang lebih cermat terhadap perkembangan setiap anak, bukan hanya berpatokan pada perpindahan kelas secara rutin.
Pertimbangan lainnya adalah perlunya meningkatkan capaian akademik. Penguasaan materi pelajaran dinilai penting agar siswa memiliki dasar yang memadai sebelum menghadapi materi yang lebih kompleks pada tingkat berikutnya. Apabila terdapat kesenjangan pemahaman, sekolah diharapkan dapat mengenalinya dan mempertimbangkan dukungan belajar yang sesuai. Dalam kerangka ini, penilaian tidak hanya berfungsi sebagai penentu naik atau tidak naik kelas. Proses tersebut juga dapat menjadi bahan bagi guru untuk melihat bagian yang telah dikuasai siswa maupun materi yang masih perlu diperkuat. Tujuan yang dikemukakan adalah mendorong perhatian lebih besar pada kualitas pembelajaran dan kemajuan nyata, tanpa mengabaikan kebutuhan serta kondisi masing-masing peserta didik.
Abdul Mu’ti menyampaikan harapan bahwa pendekatan yang direncanakan dapat mendorong motivasi belajar, memperkuat penguasaan materi, serta mendukung pembentukan karakter dan mental peserta didik. Harapan tersebut menjadi arah yang ingin dicapai melalui kebijakan, bukan bukti bahwa perubahan mekanisme dengan sendirinya akan menghasilkan dampak tertentu. Penerapannya tetap memerlukan pertimbangan profesional pendidik, komunikasi dengan keluarga, dan perhatian terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh. Selain capaian akademik, ketekunan, tanggung jawab, serta kesiapan menghadapi tantangan belajar juga menjadi aspek yang relevan untuk diperhatikan. Karena itu, evaluasi atas kebijakan nantinya perlu melihat bagaimana sekolah menjalankannya dan apakah dukungan yang dibutuhkan siswa tersedia. Pertimbangan akademik dan perkembangan peserta didik menjadi dasar untuk merancang mekanisme yang lebih bermakna serta mendorong proses belajar yang berkelanjutan.
Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa mekanisme penjurusan siswa telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut menandai adanya persetujuan terhadap mekanisme penjurusan, tetapi informasi yang tersedia belum menjelaskan bentuk kebijakan yang dimaksud. Belum diketahui pula bagaimana mekanisme itu akan diterapkan di sekolah, kelompok siswa mana yang akan terdampak, atau tahapan apa yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Karena itu, persetujuan tersebut belum dapat dibaca sebagai keterangan lengkap tentang pelaksanaan penjurusan. Bahan yang ada tidak memuat jadwal penerapan maupun uraian teknis yang dapat menjadi acuan bagi siswa, orang tua, guru, dan pengelola sekolah. Penjelasan mengenai lingkup persetujuan juga tidak tersedia, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan rincian lebih jauh dari keterangan tersebut.
Isu ini muncul beriringan dengan wacana sekolah gratis yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo. Dalam kaitan itu, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan nasional. Pernyataan tersebut memberi konteks mengenai perhatian pemerintah pada pendidikan dan pandangan masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Namun, keterangan yang tersedia tidak memerinci hubungan wacana sekolah gratis dan mekanisme penjurusan siswa. Tidak ada informasi yang memastikan apakah kedua hal tersebut akan dirancang dalam satu kebijakan, berjalan melalui program terpisah, atau memiliki jadwal pelaksanaan yang saling berkaitan. Dengan demikian, keduanya hanya dapat dicatat sebagai isu yang disebut dalam bahan, tanpa mengasumsikan adanya hubungan kebijakan yang belum dijelaskan.
Penjelasan mengenai bagian ini dalam bahan sumber tidak lengkap.
