YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menyebut peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai sebagai langkah penting untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Kehadiran satuan baru tersebut dinilai memiliki arti strategis bagi NTT karena provinsi ini berbatasan langsung dengan Timor Leste serta berada di kawasan yang berhadapan dengan Australia. Penguatan kelembagaan pertahanan di wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Pernyataan itu disampaikan Johni setelah menghadiri upacara parade dan peresmian satuan baru dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10). Menurut dia, peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai bukan sekadar pembentukan struktur komando, melainkan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di kawasan garis depan. Posisi NTT yang strategis membutuhkan dukungan pertahanan yang mampu merespons dinamika keamanan sekaligus mendukung kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan.
Johni memandang kehadiran kodam baru itu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kedaulatan negara. Selain menjalankan fungsi pertahanan, keberadaan institusi tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Penguatan koordinasi TNI, pemerintah daerah, serta unsur terkait menjadi penting agar pengelolaan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan, konektivitas, dan kegiatan ekonomi lokal.
Dengan peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai, NTT memperoleh tambahan dukungan strategis untuk menghadapi tantangan di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia. Kehadiran komando kewilayahan tersebut diharapkan memperkuat pengawasan, mempercepat koordinasi, serta memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Pada saat yang sama, langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan pertahanan dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan untuk memperkokoh posisi NTT sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia.
Pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai memiliki alasan strategis yang berkaitan erat dengan posisi geografis Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini berada di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor-Leste dan Australia. Letak tersebut menempatkan NTT sebagai kawasan penting dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kepentingan nasional. Karena itu, penguatan struktur pertahanan di wilayah ini dipandang relevan untuk memastikan kemampuan negara dalam merespons berbagai perkembangan keamanan secara lebih efektif.
Menurut Johni, keberadaan kodam baru tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan kesiapsiagaan pertahanan. Kehadirannya juga berpotensi memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan strategis di wilayah perbatasan. Koordinasi yang lebih erat dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi geografis, karakter masyarakat, serta tantangan yang dihadapi kawasan perbatasan NTT.
Dalam kerangka tersebut, penguatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran institusi pertahanan di daerah perbatasan tidak seharusnya dipahami hanya melalui perspektif militer, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan wilayah secara menyeluruh. Stabilitas akan lebih kuat apabila didukung infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berjalan baik, serta pemulihan ekonomi masyarakat dan kawasan perbatasan.
Sinergi TNI dan pemerintah daerah menjadi penting agar perhatian terhadap keamanan tidak terpisah dari agenda pembangunan. NTT membutuhkan pendekatan yang menempatkan perlindungan wilayah dan kesejahteraan penduduk sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Dengan demikian, pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pertahanan sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang lebih stabil bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Johni menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan merupakan garda terdepan bangsa. Mereka berada langsung di kawasan yang menjadi beranda negara, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga keberadaan, kedaulatan, dan keamanan wilayah Indonesia. Karena itu, perhatian terhadap masyarakat perbatasan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional. Kehadiran negara perlu diwujudkan melalui pengamanan yang memadai sekaligus dukungan terhadap kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Dalam konteks itu, peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai dipandang sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan dan keamanan di Nusa Tenggara Timur. Kodam tersebut diharapkan mendukung pengamanan wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut. Penguatan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga wilayah negara secara lebih terkoordinasi, terutama karena kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam pertahanan nasional. Peran institusi pertahanan juga perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Johni menyampaikan bahwa pengamanan wilayah harus diselaraskan dengan pembangunan kawasan perbatasan. Artinya, penguatan pertahanan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga perlu berjalan bersama pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Akses serta layanan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan. Selain itu, upaya pemulihan ekonomi perlu mendapat perhatian agar pembangunan perbatasan berlangsung secara seimbang dengan kebutuhan keamanan. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan Kodam XXVII/Sobe Sonbai ditempatkan dalam kerangka yang menghubungkan pertahanan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan kawasan.
Peresmian Kodam XXVII/Sobe Sonbai menjadi bagian dari agenda nasional dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Upacara tersebut dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Momentum ini menandai penguatan organisasi pertahanan sekaligus penataan struktur komando untuk menjawab kebutuhan strategis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI. Ia juga secara simbolis melantik sejumlah pejabat panglima komando daerah militer yang akan memimpin enam kodam baru. Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah dibentuk di Kepulauan Riau dan dipimpin Mayjen TNI Rionardo. Kodam XXVI/Mataram berada di DI Yogyakarta dengan Mayjen TNI Drajad Brima Yoga sebagai pangdam.
Selanjutnya, Kodam XXVII/Sobe Sonbai berkedudukan di Nusa Tenggara Timur dan dipimpin Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua. Kodam XXVIII/Molku Kie Raha berada di Maluku Utara di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Nefra Firdaus. Kodam XXIX/Mambruk mencakup Papua Tengah dan dipimpin Mayjen TNI Aminton Manurung, sedangkan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat dipimpin Mayjen TNI Edi Saputra.
Selain enam kodam tersebut, peresmian mencakup satuan-satuan baru lain dalam organisasi TNI. Rinciannya meliputi 30 brigade infanteri teritorial pembangunan dan 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, disertai sejumlah satuan baru di lingkungan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara. Keseluruhan langkah ini ditempatkan dalam konteks tema HUT ke-81 TNI, “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang menegaskan keterkaitan penguatan pertahanan, dukungan masyarakat, dan kedaulatan negara.
