Jombang | Susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa bakti 2026–2031 memperlihatkan perubahan komposisi yang menjadi perhatian. Kepengurusan baru tersebut merupakan hasil Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Dari 210 pengurus yang baru diumumkan, sekitar 19 persen di antaranya berasal dari kalangan profesional, politisi, dan pejabat publik.
Proporsi tersebut menunjukkan bahwa struktur PBNU periode 2026–2031 tidak hanya diisi oleh tokoh dari lingkungan pesantren. Sejumlah nama dengan latar belakang profesional, politik, serta pemerintahan turut menempati posisi dalam susunan organisasi yang baru. Kehadiran kelompok tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pengumuman komposisi pengurus hasil Muktamar NU ke-35.
Perhitungan mengenai latar belakang pengurus memperlihatkan adanya kelompok di luar lingkungan pesantren yang memperoleh ruang dalam kepengurusan. Kategori profesional, politisi, dan pejabat publik secara bersama-sama mencakup sekitar 19 persen dari total 210 pengurus. Angka ini menjadi bagian penting dalam melihat karakter susunan PBNU masa bakti yang baru diumumkan.
Apabila pengurus yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha turut dimasukkan dalam perhitungan, proporsi tersebut meningkat menjadi 21 persen. Dengan demikian, komposisi kepengurusan PBNU 2026–2031 mencatat keterlibatan kalangan profesional, politisi, pejabat publik, dan pengusaha dalam jumlah yang lebih besar daripada penghitungan yang hanya mencakup tiga kelompok awal. Data itu menjadi sorotan utama dari susunan pengurus baru yang ditetapkan setelah Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur.
Komposisi baru PBNU periode 2026–2031 menunjukkan bahwa kalangan profesional, pengusaha, politisi, dan pejabat publik menempati peran yang semakin penting dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka tidak lagi terbatas sebagai pelengkap atau pendukung kegiatan, melainkan mencakup sejumlah jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan harian, perencanaan, keuangan, dan penggerakan organisasi. Perubahan ini memperlihatkan upaya PBNU memadukan kekuatan tradisi keulamaan dengan kompetensi manajerial, pengalaman birokrasi, serta jejaring profesional.
Salah satu perubahan paling menonjol terlihat pada posisi katib aam PBNU. Jabatan tersebut selama ini dikenal banyak dipercayakan kepada kiai yang berlatar belakang pesantren. Dalam susunan terbaru, posisi itu dipercayakan kepada Prof. Dr. Mohamad Nuh, akademisi yang pernah menjabat rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan menteri dalam pemerintahan. Penunjukan ini menempatkan pengalaman kepemimpinan perguruan tinggi dan pemerintahan ke dalam salah satu posisi utama organisasi, sekaligus memperluas corak kepemimpinan PBNU.
Penguatan unsur profesional juga tampak pada penunjukan Prof. Dr. Ainun Na’im sebagai bendahara umum. Ia merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada, pernah menjadi direktur Pertamina, serta pernah menjabat sekretaris jenderal di Kementerian Pendidikan. Latar belakang tersebut dinilai relevan untuk mendukung tata kelola keuangan dan administrasi organisasi yang lebih tertib, transparan, serta berbasis perencanaan. Selain itu, nama Kwandra Lukistan turut disebut sebagai profesional dan pengusaha di industri kreatif. Ipang Wahid juga termasuk dalam nama yang muncul dalam susunan baru. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan bahwa PBNU memberi ruang lebih besar bagi kompetensi lintas bidang, tanpa menghapus peran ulama dan pesantren sebagai fondasi utama organisasi. Struktur ini sekaligus mencerminkan kebutuhan PBNU untuk menghadapi persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebangsaan melalui kolaborasi otoritas keagamaan dan keahlian profesional.
Komposisi kepengurusan PBNU periode 2026–2031 memperlihatkan keterwakilan dari sejumlah latar belakang profesional dan publik. Selain nama-nama yang dikenal melalui lingkungan pesantren atau organisasi keagamaan, terdapat pula figur yang memiliki pengalaman di pemerintahan, lembaga negara, politik, serta pemerintahan daerah. Keragaman tersebut menjadi bagian dari susunan yang menempatkan sejumlah tokoh dengan rekam jejak berbeda dalam struktur organisasi.
Salah satu nama yang disebut adalah Juri Ardiantoro. Ia dikenal sebagai aktivis Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam perkembangan karier pemerintahan, Juri kini menjabat sebagai wakil menteri sekretaris negara. Penyebutan latar belakang tersebut menunjukkan pengalaman yang dimilikinya di bidang organisasi dan kelembagaan negara, tanpa mengubah keterangan mengenai posisi yang tercantum dalam susunan PBNU.
Dari kalangan politisi santri, terdapat Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Saifullah Yusuf saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, sedangkan Nusron Wahid menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keduanya disebut dalam konteks keberagaman latar belakang tokoh yang masuk dalam pembahasan kepengurusan PBNU. Informasi mengenai jabatan pemerintahan mereka disampaikan sesuai posisi yang melekat saat ini.
Nama lain yang turut disebut adalah Gus Taj Yasin, yang berasal dari kalangan kepala daerah. Penyebutan tersebut menambah gambaran bahwa struktur kepengurusan PBNU juga mencakup figur dengan pengalaman memimpin pemerintahan di tingkat daerah. Namun, keterangan mengenai peran masing-masing tokoh di dalam PBNU perlu disampaikan secara hati-hati. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari sumber, tidak terdapat dasar untuk menambahkan jabatan atau tanggung jawab tertentu bagi Juri Ardiantoro, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, maupun Gus Taj Yasin dalam struktur tersebut. Dengan demikian, informasi yang tersedia menekankan latar belakang publik mereka, bukan rincian posisi internal yang diemban.
Komposisi baru PBNU periode 2026–2031 dapat dibaca sebagai gambaran meluasnya sumber otoritas kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Angka 21 persen yang merujuk pada keterlibatan profesional, pengusaha, politisi, dan pejabat publik menunjukkan bahwa posisi strategis dalam organisasi tidak lagi semata-mata bertumpu pada figur kiai dan lingkungan pesantren. Perubahan tersebut mencerminkan hadirnya beragam pengalaman, keahlian, serta jaringan sosial dalam pengelolaan organisasi.
Pengelompokan latar belakang itu, bagaimanapun, tidak selalu bersifat mutlak. Identitas kiai, akademisi, pengusaha, dan pejabat dapat saling beririsan dalam diri seseorang. Sebagian pimpinan pesantren, misalnya, juga menjalankan peran sebagai pejabat publik atau pengusaha. Demikian pula, seorang akademisi dapat memiliki kedudukan keagamaan dan keterlibatan organisatoris yang kuat. Karena itu, persentase berdasarkan latar belakang lebih tepat dipahami sebagai cara untuk membaca kecenderungan umum, bukan sebagai pemisahan yang sepenuhnya tegas satu kelompok dan kelompok lainnya.
Keragaman tersebut berkaitan dengan perubahan basis sosial NU yang terus berkembang. Warga NU tidak hanya berasal dari kalangan santri yang menempuh pendidikan di pesantren. Sejak sekitar empat dekade lalu, semakin banyak santri yang memperoleh pendidikan umum dan kemudian memasuki berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia profesional, pemerintahan, politik, usaha, serta perguruan tinggi. Perluasan pengalaman sosial dan pendidikan itu turut membentuk kebutuhan akan representasi kepemimpinan yang lebih beragam.
Dalam konteks tersebut, sebaran sumber otoritas di PBNU merupakan keniscayaan yang mengikuti perubahan basis sosial Nahdlatul Ulama. Keterlibatan profesional, pengusaha, politisi, dan pejabat publik tidak serta-merta menghapus peran kiai maupun pesantren, melainkan hadir berdampingan dengan sumber otoritas yang telah lama menjadi fondasi organisasi. Komposisi baru itu memperlihatkan bahwa struktur kepemimpinan NU bergerak sejalan dengan keragaman latar belakang warganya.
