KABUPATEN KEDIRI (mojopaitnews.com, Jawa Timur) — Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri untuk segera membuka pelayanan aktivasi BPJS Kesehatan secara aktif di Rumah Sakit Simpang Lima Gumul (SLG) dan Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) pada Selasa (10/02).
Dorongan tersebut disampaikan dalam forum hearing bersama Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Sosial, Direktur RS SLG, serta Direktur RSKK. Hearing ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai hambatan akses layanan kesehatan yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya terkait aktivasi BPJS Kesehatan.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa pelayanan aktivasi BPJS di rumah sakit rujukan daerah merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, masih banyak warga yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat namun terkendala status kepesertaan BPJS yang belum aktif.
“Hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara. Negara tidak boleh mempersulit aksesnya dengan persoalan administratif. Aktivasi BPJS di rumah sakit seperti SLG dan RSKK adalah solusi konkret agar masyarakat tidak bolak-balik mengurus administrasi ketika sedang sakit,” tegas Bagus Romadon dalam hearing tersebut.
Bagus juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan manajemen rumah sakit agar pelayanan kesehatan tidak berjalan parsial. Ia menilai, rumah sakit milik pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan tidak ada warga yang tertolak layanan karena persoalan jaminan kesehatan.
Selain aktivasi BPJS, Rekan Indonesia juga mendorong adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri, termasuk pemanfaatan anggaran kapitasi puskesmas dan sistem rujukan pasien.
Hearing bersama Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini paling terdampak oleh rumitnya akses layanan kesehatan.
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal hasil hearing tersebut agar tidak berhenti pada rekomendasi, melainkan ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata di lapangan.
(Luck)
