Jakarta | Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Inti amar putusan tersebut adalah pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka. Dengan dikabulkannya kasasi, dokumen yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal, sesuai rumusan amar yang disebut dalam bahan perkara. Putusan ini juga memuat perintah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat yang dirujuk pada bagian perintah pencabutan. Kedua bagian amar itu perlu dibaca secara cermat karena nomor surat yang disebut tidak sama.
Dalam amar yang menyatakan dokumen batal, nomor surat yang dicantumkan adalah 9148/D.D1/KS/2019. Surat tersebut disebut bertanggal 6 Agustus 2019 dan merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dipersoalkan dalam perkara. Sementara itu, pada bagian amar yang memerintahkan Kemendikdasmen melakukan pencabutan, nomor yang tertulis adalah 9149/D.D1/KS/2019, juga bertanggal 6 Agustus 2019. Jadi, nomor 9148 adalah nomor dokumen yang dinyatakan batal, sedangkan nomor 9149 muncul sebagai dokumen yang secara eksplisit diperintahkan untuk dicabut oleh kementerian. Perbedaan satu angka pada kedua nomor itu penting untuk dipertahankan ketika menjelaskan putusan.
Perintah pencabutan tersebut ditujukan kepada Kemendikdasmen sebagai instansi yang berkaitan dengan penerbitan atau pengelolaan dokumen penyetaraan. Pelaksanaannya merujuk secara khusus pada nomor surat yang tertulis dalam amar, yakni 9149/D.D1/KS/2019. Karena itu, pembatalan oleh MA dan tindakan administratif pencabutan merupakan dua hal yang berhubungan, tetapi penyebutan nomor surat dalam masing-masing bagian tidak boleh disamakan. Keterangan bahwa kedua surat bertanggal 6 Agustus 2019 juga tidak menghapus perbedaan nomor tersebut. Untuk menghindari kekeliruan, pemberitaan mengenai perkara ini sebaiknya menyebut nomor 9148 saat menjelaskan dokumen yang dinyatakan batal, lalu menyebut nomor 9149 saat menerangkan objek perintah pencabutan. Rincian ini menggambarkan isi amar sebagaimana tercantum, tanpa menganggap kedua nomor itu identik atau mengubah bunyi perintah pengadilan.Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung (MA) merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 5 Oktober 2026. MA menempatkan putusan tersebut sebagai fakta hukum baru yang relevan dalam menilai perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Rujukan ini menjadi bagian dari alasan hukum yang mendasari pembatalan surat keterangan tersebut, sekaligus permintaan agar kementerian terkait mencabutnya.
Menurut uraian MA, hadirnya putusan MK itu mengubah keadaan hukum yang menjadi latar bagi perkara. Perubahan keadaan tersebut dinilai berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa. Dengan kata lain, pertimbangan MA tidak hanya melihat dokumen yang disengketakan secara terpisah, tetapi juga memperhatikan adanya perkembangan hukum yang dipandang berpengaruh pada objek yang diperiksa. Dalam konteks itu, putusan MK disebut sebagai fakta hukum baru, bukan sekadar peristiwa yang tidak berkaitan dengan penilaian terhadap surat keterangan.
Hubungan yang dapat dijelaskan dari keterangan yang tersedia terbatas pada penggunaan putusan MK sebagai dasar untuk menilai perubahan keadaan hukum dan dampaknya terhadap objek sengketa surat keterangan. Informasi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh rangkaian alasan, proses administrasi, ataupun pertimbangan lain yang mungkin termuat dalam putusan MA. Karena itu, uraian mengenai hubungan putusan MK dan sengketa surat keterangan perlu dibatasi pada hal yang secara eksplisit disebut: adanya fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek perkara.
Pembatasan ini penting agar pertimbangan MA tidak ditafsirkan melampaui keterangan yang tersedia. Rujukan pada perkara di MK dalam konteks ini tidak cukup untuk menarik kesimpulan tambahan mengenai pokok perkara pemilihan presiden, status pendidikan, ataupun keabsahan ijazah. Pokok penjelasan hukumnya adalah bagaimana MA mengaitkan perkembangan putusan MK tanggal 5 Oktober 2026 dengan perubahan keadaan hukum dalam sengketa surat keterangan. Dengan demikian, pembatalan dan permintaan pencabutan surat tersebut dapat dipaparkan berdasarkan alasan yang disebutkan, tanpa mengasumsikan temuan atau akibat hukum lain yang tidak dinyatakan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai dokumen yang dipakai sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan belum membuktikan bahwa Gibran telah menuntaskan suatu jenjang pendidikan. Dokumen tersebut mencakup certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen pendukung lain yang diserahkan dalam proses penilaian. MA membedakan keterangan mengenai kegiatan belajar atau kehadiran dari bukti resmi bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan dan memenuhi persyaratan kelulusan.
Certificate of attendance, menurut penilaian yang tercermin dalam putusan, pada dasarnya menerangkan keikutsertaan atau kehadiran pada suatu kegiatan pendidikan. Informasi tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang pernah mengikuti pembelajaran, tetapi tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa seluruh kurikulum telah diselesaikan. Dokumen semacam itu juga tidak otomatis membuktikan bahwa peserta telah memenuhi standar akademik untuk dinyatakan lulus dari tingkat pendidikan tertentu.
Adapun academic records dan explanation of grades memuat catatan akademik serta penjelasan mengenai nilai. Namun, keberadaan catatan atau nilai tidak serta-merta menjadi bukti kelulusan jika dokumen itu tidak menyatakan penyelesaian program pendidikan yang relevan. Dalam konteks penyetaraan, MA menilai perlu ada dasar yang dapat menunjukkan secara jelas bahwa pendidikan yang ditempuh setara dengan jenjang yang dimohonkan, bukan sekadar menunjukkan kehadiran atau aktivitas belajar.
Putusan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang dapat menjadi dasar untuk menyetarakan pendidikannya dengan SMA, SMK, atau pendidikan sederajat. Dengan demikian, dokumen-dokumen pendukung yang tersedia dinilai belum menjawab unsur penting berupa bukti penuntasan jenjang pendidikan. Penilaian ini menjadi bagian dari alasan MA membatalkan keputusan terkait surat keterangan penyetaraan. MA tidak hanya melihat nama atau bentuk dokumen, tetapi juga menilai isi dan fungsi pembuktiannya dalam menunjukkan kelulusan. Kehadiran, rekam akademik, dan uraian nilai dapat memberi informasi mengenai proses belajar, tetapi menurut pertimbangan tersebut tidak menggantikan ijazah atau sertifikat yang menyatakan bahwa suatu program telah diselesaikan. Perbedaan itu menjadi penting ketika dokumen digunakan sebagai landasan administratif untuk menetapkan kesetaraan pendidikan.Mahkamah Agung menilai bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan bukti kelulusan yang memadai. Dalam perkara ini, dokumen yang menjadi dasar penilaian tidak dilengkapi ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan bahwa peserta didik telah menamatkan pendidikan pada satuan tersebut. Ketiadaan dokumen hasil tamat belajar itu dinilai penting karena berkaitan langsung dengan fakta mengenai status pendidikan yang hendak disetarakan.
Menurut penilaian MA, keputusan penyetaraan semestinya dibuat setelah seluruh informasi dan dokumen relevan diperiksa secara cermat. Menetapkan kesetaraan tanpa memastikan adanya bukti kelulusan berisiko membuat dasar faktual keputusan tidak lengkap. Karena itu, tindakan tersebut dipandang tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil yang menjadi landasan penerbitan keputusan. Penilaian ini bukan semata-mata menyangkut bentuk administrasi dokumen, melainkan juga kecukupan verifikasi terhadap riwayat pendidikan yang menjadi pokok perkara.
Atas pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan bahwa proses penerbitan keputusan telah melanggar asas kecermatan formal. Asas itu mengharuskan pejabat memeriksa fakta dan persyaratan secara teliti sebelum menetapkan suatu keputusan administrasi. Ketika bukti tamat belajar yang relevan tidak tersedia, penyetaraan tidak dapat dianggap telah didasarkan pada pemeriksaan yang memadai.
Baca juga: UMJ Libatkan Wali Mahasiswa Baru untuk Mendukung Pendidikan dan Pembentukan Karakter | Hasyim Asy’ari Bantah Ada Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat, Warga dan Nelayan Diminta Menjauh
416 kunjungan
