Kabupaten Kubu Raya | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan mengenai kenaikan kelas direncanakan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Dalam rencana tersebut, peserta didik tidak akan otomatis dinyatakan tidak naik kelas. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu. Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan baru ini sebagai bagian dari upaya menata proses pendidikan di sekolah, dengan memperhatikan perkembangan belajar siswa. Karena pelaksanaannya masih direncanakan untuk tahun ajaran mendatang, penerapan kebijakan tersebut tidak serta-merta berlangsung pada tahun ajaran berjalan.
Abdul Mu’ti juga mengatakan rencana itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan memperoleh persetujuan. Persetujuan tersebut menjadi salah satu landasan bagi kementerian untuk menyiapkan langkah berikutnya sebelum kebijakan diberlakukan. Meski demikian, keterangan yang disampaikan belum merinci aturan teknis, mekanisme penilaian, maupun bentuk pendampingan yang akan diterapkan di sekolah. Hal-hal tersebut akan menentukan bagaimana prinsip tidak naik kelas secara otomatis dijalankan dalam praktik, termasuk bagaimana sekolah menilai kebutuhan belajar setiap peserta didik dan memberikan dukungan yang sesuai.
Dengan sasaran penerapan pada 2027/2028, sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik masih memiliki waktu untuk mengikuti informasi resmi mengenai kebijakan ini. Perubahan kebijakan kenaikan kelas berpotensi memengaruhi cara sekolah memantau capaian belajar dan menindaklanjuti siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Namun, rencana tersebut tidak berarti bahwa seluruh siswa akan naik kelas tanpa mempertimbangkan proses belajar. Pernyataan menteri menekankan bahwa siswa tidak otomatis dinyatakan tinggal kelas; rincian pelaksanaan dan kriteria yang digunakan masih perlu dijelaskan melalui ketentuan lebih lanjut. Kementerian diharapkan menyampaikan panduan yang jelas sebelum tahun ajaran sasaran dimulai agar sekolah dapat mempersiapkan penerapan secara terarah.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa mekanisme kenaikan kelas yang direncanakan akan melihat perkembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Keputusan tidak hanya didasarkan pada kemampuan akademik atau sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan karakter mereka selama mengikuti proses pendidikan. Dengan demikian, sekolah diharapkan tidak menilai kemajuan belajar semata-mata melalui capaian akademik, melainkan turut memperhatikan aspek perkembangan pribadi siswa.
Pendekatan tersebut menempatkan karakter sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan apakah seorang peserta didik siap melanjutkan ke tingkat kelas berikutnya. Penjelasan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan bahwa proses belajar mencakup lebih dari penguasaan materi. Meski demikian, rincian mengenai bentuk penilaian karakter maupun cara menggabungkannya dengan hasil akademik belum dijabarkan. Karena itu, mekanisme teknis dan ukuran yang akan digunakan belum dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut.
Mu’ti juga menegaskan bahwa kebijakan baru ini bukan berarti semua siswa akan otomatis naik kelas. Perubahan yang disiapkan justru meninggalkan mekanisme kenaikan kelas yang berlaku secara otomatis, sehingga keputusan akan mempertimbangkan perkembangan peserta didik, termasuk sisi akademik dan karakter. Artinya, kenaikan kelas tetap merupakan keputusan yang perlu didasarkan pada penilaian, bukan hak yang diberikan tanpa melihat proses dan perkembangan siswa.
Penegasan ini penting agar rencana kebijakan tidak dipahami sebagai penghapusan evaluasi atau jaminan bahwa setiap siswa akan melanjutkan ke kelas berikutnya. Fokusnya adalah mengubah cara pengambilan keputusan, dengan cakupan pertimbangan yang lebih luas daripada kemampuan akademik saja. Sampai kriteria resmi diumumkan, sekolah, orang tua, dan peserta didik sebaiknya memahami kebijakan ini pada tingkat prinsip: perkembangan karakter akan diperhitungkan, tetapi kenaikan kelas tidak berlangsung otomatis. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penilaian perlu menunggu ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Kemendikdasmen sedang mengkaji dan menyusun rancangan peraturan menteri serta petunjuk teknis sebagai landasan penerapan kebijakan kenaikan kelas baru yang direncanakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028. Dokumen tersebut diharapkan menjelaskan arah pelaksanaan secara terukur sekaligus memastikan kebijakan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai satuan pendidikan. Penyusunan aturan diperlukan agar perubahan tidak hanya menjadi gagasan umum, tetapi memiliki ketentuan yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sekolah. Pemerintah masih menelaah berbagai aspek sebelum menetapkan pengaturan, termasuk bagaimana proses kenaikan kelas dilakukan dan apa saja yang perlu menjadi pertimbangan. Rancangan ini nantinya menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
Peraturan menteri dan petunjuk teknis juga akan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dan guru dalam menjalankan kebijakan. Dengan pedoman yang jelas, satuan pendidikan diharapkan memperoleh pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, serta tanggung jawab masing-masing. Guru dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk mendampingi perkembangan belajar siswa, sementara sekolah memiliki dasar untuk mengatur pelaksanaan sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kejelasan panduan penting agar kebijakan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau menambah ketidakpastian di lapangan. Pemerintah masih perlu mencermati masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan, sehingga aturan yang dihasilkan dapat menjawab persoalan yang muncul sekaligus realistis untuk diterapkan.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan sebelumnya menimbulkan sejumlah keluhan dari kalangan guru. Pada saat yang sama, capaian akademik siswa dinilai masih perlu ditingkatkan. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan dalam merancang pendekatan baru, yang diharapkan tidak hanya berfokus pada keputusan naik kelas, tetapi juga mendukung proses belajar secara lebih bermakna. Pemerintah berharap kebijakan dapat mendorong motivasi belajar dan membantu siswa menguasai materi dengan lebih baik. Selain aspek akademik, penguatan karakter serta mental yang tangguh juga menjadi harapan penting. Dengan bekal tersebut, siswa diharapkan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, penyusunan regulasi dan petunjuk teknis perlu mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran sekaligus kondisi nyata di sekolah.
Selain menyiapkan kebijakan baru mengenai kenaikan kelas, pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan penjurusan peserta didik. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan penjurusan tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden. Meski demikian, persetujuan itu belum berarti aturan sudah siap diterapkan. Pemerintah masih perlu merampungkan regulasi dan ketentuan teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaannya, termasuk pengaturan yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan di satuan pendidikan.
Kebijakan penjurusan dan kebijakan kenaikan kelas sama-sama berada dalam tahap persiapan aturan. Karena itu, keduanya belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang langsung berlaku bagi sekolah maupun peserta didik. Pemerintah masih harus menyelesaikan regulasi serta aturan teknis sebelum penerapan direncanakan. Kedua kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028, sehingga waktu yang tersedia akan digunakan untuk menyiapkan landasan pelaksanaan. Kepastian mengenai penerapan tetap bergantung pada penyelesaian proses pengaturan tersebut.
Penyiapan aturan pelaksanaan menjadi bagian penting karena kebijakan perlu memiliki acuan yang jelas sebelum diterapkan. Dalam konteks penjurusan, informasi yang tersedia sejauh ini menegaskan adanya persetujuan Presiden dan kebutuhan untuk menyelesaikan regulasi serta aturan teknis. Belum ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menguraikan bentuk penjurusan, mekanisme pemilihan, ataupun dampaknya bagi jalur belajar peserta didik. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan ini perlu dibatasi pada tahapan yang telah disampaikan pemerintah.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya juga membahas wacana sekolah gratis. Menanggapi hal itu, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Penjelasan mengenai bagian tersebut belum disampaikan secara utuh. Oleh sebab itu, keterangan yang tersedia belum cukup untuk menjabarkan bentuk kebijakan sekolah gratis, cakupan penerapannya, atau waktu pelaksanaannya.
