Jakarta | Apakah gaji guru akan naik pada 2027? Hingga kini, belum ada kepastian mengenai rencana tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, belum menyampaikan keputusan atau jadwal kenaikan gaji guru untuk tahun depan. Karena itu, kabar mengenai kemungkinan perubahan penghasilan pendidik perlu dipahami sebagai isu yang masih dibahas, bukan sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Belum ada keterangan bahwa kenaikan telah disetujui ataupun akan mulai berlaku pada 2027.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pembahasan tentang gaji guru perlu melibatkan sejumlah pihak terkait. Di antaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, yang memiliki peran dalam pembahasan kebijakan serta aspek anggaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diputuskan hanya oleh satu pihak atau kementerian. Pemerintah perlu membicarakan berbagai pertimbangan sebelum menyampaikan keputusan resmi, termasuk mekanisme kebijakan dan kemampuan pembiayaan.
Keterangan itu disampaikan setelah taklimat media mengenai capaian dua tahun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kegiatan berlangsung di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam konteks tersebut, pertanyaan mengenai nasib gaji guru pada 2027 mendapat perhatian, tetapi jawaban menteri belum mengarah pada pengumuman kenaikan. Belum ada kepastian mengenai besaran, cakupan penerima, maupun waktu pelaksanaan kebijakan.
Bagi guru dan masyarakat, perbedaan wacana, pembahasan, dan keputusan resmi penting diperhatikan. Pernyataan bahwa isu perlu dibicarakan bersama pihak terkait tidak sama dengan konfirmasi bahwa kenaikan sudah disepakati. Informasi mengenai perubahan gaji sebaiknya merujuk pada pengumuman pemerintah yang jelas dan dapat diverifikasi. Selama pembahasan belum menghasilkan keputusan, status kenaikan gaji guru pada 2027 tetap belum pasti. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses koordinasi antarlembaga dan penjelasan resmi pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui bahwa kesejahteraan guru di Indonesia saat ini belum ideal. Pengakuan tersebut mencerminkan bahwa kondisi yang dihadapi para pendidik masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Kesejahteraan guru merupakan isu penting karena berkaitan dengan penghargaan terhadap peran mereka dalam pendidikan, sekaligus kondisi yang memungkinkan guru menjalankan tugasnya. Namun, pernyataan Mu’ti tidak merinci ukuran atau indikator tertentu yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tersebut. Karena itu, pengakuan ini sebaiknya dipahami sebagai pandangan umum mengenai perlunya upaya berkelanjutan, bukan sebagai penjelasan mengenai perubahan pendapatan yang telah dipastikan.
Mu’ti menyampaikan komitmen Kemendikdasmen untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan guru secara bertahap. Penekanan pada proses bertahap menunjukkan bahwa perbaikan dipandang sebagai upaya yang perlu dijalankan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut juga menegaskan perhatian kementerian terhadap persoalan kesejahteraan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk langkah yang akan ditempuh, kapan langkah itu dilakukan, atau siapa saja yang akan terdampak. Tanpa rincian lebih lanjut, komitmen tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan. Informasi mengenai pelaksanaan dan cakupan upaya tetap memerlukan penjelasan resmi tersendiri.
Dengan demikian, pernyataan tentang kesejahteraan guru perlu dibedakan dari pengumuman kenaikan gaji. Mu’ti tidak menyebutkan besaran kenaikan, jadwal pemberlakuan, maupun tanggal pencairan dalam pernyataan tersebut. Tidak ada pula dasar untuk menyimpulkan bahwa semua guru akan menerima penyesuaian pendapatan pada waktu tertentu berdasarkan komitmen umum itu saja. Bagi guru dan masyarakat yang menantikan informasi mengenai gaji pada 2027, hal ini berarti belum tersedia kepastian angka ataupun waktu kenaikan dari pernyataan tersebut. Perkembangan berikutnya perlu merujuk pada keterangan dan kebijakan resmi yang secara khusus memuat rincian. Sampai rincian itu disampaikan, komitmen Kemendikdasmen sebaiknya dipahami sesuai maknanya: kesediaan untuk terus mengupayakan perbaikan kesejahteraan secara bertahap, tanpa menetapkan jumlah ataupun jadwal kenaikan gaji.
Dalam perkembangan kebijakan tunjangan profesi guru (TPG), nominal yang diterima guru ASN maupun non-ASN disebut telah mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Besaran yang tercantum dalam informasi mengenai kebijakan tersebut membedakan penerima berdasarkan status kepegawaiannya. Guru ASN menerima TPG sebesar satu kali gaji, sedangkan guru non-ASN menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan. Perbedaan nominal ini penting dipahami sesuai kategori masing-masing, tanpa menganggap keduanya memiliki perhitungan yang sama.
TPG merupakan tunjangan profesi, sehingga tidak sama dengan gaji pokok. Pada guru ASN, keterangan “satu kali gaji” merujuk pada besaran TPG yang dikaitkan dengan gaji, bukan berarti gaji pokok berubah menjadi tunjangan atau keduanya merupakan komponen yang sama. Demikian pula, nominal Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN adalah besaran TPG yang disebutkan, bukan keterangan tentang gaji pokok atau keseluruhan penghasilan guru. Pembedaan ini diperlukan agar informasi mengenai hak dan pendapatan guru tidak menimbulkan salah tafsir.
Selain besaran, mekanisme penyaluran TPG juga mengalami perubahan. Sebelumnya, tunjangan disalurkan melalui pemerintah daerah dan diberikan setiap tiga bulan. Dalam mekanisme yang kini dijelaskan, dana dikirim langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Dengan penyaluran langsung tersebut, guru menerima TPG secara berkala tanpa menunggu pencairan melalui pemerintah daerah dalam pola triwulanan seperti sebelumnya. Perubahan frekuensi ini mengatur cara dan waktu penerimaan tunjangan; perubahan tersebut tidak mengubah hakikat TPG sebagai tunjangan profesi, serta tidak menjadikannya bagian dari gaji pokok.
Karena itu, pembahasan tentang besaran TPG sebaiknya memisahkan tiga hal: status guru, nominal tunjangan yang berlaku, dan tata cara pencairannya. Guru ASN perlu merujuk pada ketentuan satu kali gaji yang disebut sebagai TPG, sementara guru non-ASN merujuk pada nominal Rp2 juta setiap bulan. Keduanya perlu membedakan tunjangan dari gaji pokok, sekaligus memperhatikan bahwa pola penyaluran bulanan langsung ke rekening menggantikan pola triwulanan melalui pemerintah daerah yang digunakan sebelumnya.
Data Kemendikdasmen untuk 2026 mencatat penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN mencapai 804.788 guru. Angka tersebut merupakan jumlah penerima yang tercatat, sedangkan target penerima TPG non-ASN pada periode yang sama ditetapkan sebanyak 784.321 guru. Untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN, jumlah penerima naik dari 30.291 menjadi 31.131 guru. Kedua jenis tunjangan itu dicatat terpisah, dengan jumlah penerima dan target yang berbeda sesuai kategorinya. Data tersebut menggambarkan cakupan penerima pada 2026 sebagaimana disampaikan kementerian, tanpa menyamakan TPG dengan TKG atau menggabungkan jumlah penerimanya dalam satu kategori.
Kemendikdasmen juga menyebut tunjangan insentif guru meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Pada 2026, target penerima tunjangan insentif tersebut sebanyak 309.916 guru, dengan alokasi anggaran Rp1,5 triliun. Besaran per bulan, jumlah guru yang menjadi sasaran, dan alokasi anggaran merupakan rincian tersendiri dalam data program insentif. Hingga September 2026, dana tunjangan sebesar Rp16,64 triliun telah disalurkan kepada 890.280 guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Angka penyaluran ini mencakup penerima dalam kategori guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebagaimana disebutkan dalam data kementerian, serta menunjukkan jumlah dana dan penerima sampai dengan periode tersebut.
Untuk guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), TPG pada 2026 menggunakan dana transfer daerah sebesar Rp74,7 triliun. Nilai tersebut merupakan keterangan anggaran TPG ASN, bukan angka alokasi untuk tunjangan insentif guru non-ASN.
Baca juga: Warga Buka Aduan Dugaan Pemerasan, Kanit Reskrim Merakurak Diminta Beri Penjelasan | Pantau Langsung Perkembangan Karhutla, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Bersama Forkopimda Kalsel Turun ke Lapangan Uji Fungsi Inovasi Injeksi Air
