Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan apresiasi kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) atas kerja yang dilakukan untuk memulihkan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan untuk membantu masyarakat serta mengembalikan fungsi berbagai layanan dan fasilitas di daerah terdampak.
Apresiasi itu diberikan seiring capaian pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui alokasi anggaran tahun 2026. Setelah sekitar 11 bulan, realisasi progres kegiatan dalam cakupan anggaran tersebut tercatat berada pada kisaran 96 hingga 98 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan yang direncanakan untuk tahun anggaran terkait telah dilaksanakan, sekaligus mencerminkan koordinasi dan kerja lapangan yang dijalankan Satgas PRR bersama pihak-pihak terkait.
Angka progres tersebut perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya: persentase 96–98 persen merujuk pada kegiatan dengan alokasi anggaran 2026, bukan penanda bahwa seluruh proses pemulihan pascabencana di ketiga provinsi telah selesai. Pemulihan merupakan rangkaian pekerjaan yang luas, dengan tahapan serta kebutuhan yang dapat berbeda di setiap wilayah. Karena itu, capaian pada satu kelompok kegiatan tidak serta-merta menggambarkan seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejumlah pekerjaan yang masih tersisa akan diselesaikan secara bertahap sesuai rencana dan ketentuan pelaksanaan. Pendekatan bertahap diperlukan agar penyelesaian kegiatan dapat dilakukan dengan tertib, memperhatikan kondisi di lapangan, serta menjaga mutu hasil pekerjaan. Pemerintah dan Satgas PRR tetap perlu memantau kemajuan, mengidentifikasi kendala, dan mengoordinasikan tindak lanjut bersama pemerintah daerah maupun unsur pelaksana lainnya.
Dengan demikian, progres yang mendekati 100 persen menjadi capaian penting dalam pelaksanaan program beranggaran 2026, tetapi bukan akhir dari seluruh agenda pemulihan. Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih membutuhkan kesinambungan upaya hingga pekerjaan yang direncanakan tuntas. Apresiasi kepada Satgas PRR sekaligus menegaskan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung sesuai rencana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga terdampak.
Sugiono menyampaikan penilaian mengenai progres pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan penanganan sekaligus mendengarkan laporan mengenai pelaksanaan tugas Satgas. Dalam kapasitasnya sebagai ketua tim pengarah Satgas PRR, Sugiono menerima pemaparan tentang capaian dan kendala yang masih dihadapi dalam proses pemulihan. Ia menilai laporan tersebut penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah, kebutuhan warga terdampak, serta langkah-langkah yang masih perlu dituntaskan di lapangan.
Laporan perkembangan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai ketua Satgas PRR. Pemaparan itu mencakup kemajuan pemulihan hingga berbagai hambatan yang memerlukan perhatian dan koordinasi lebih lanjut. Dengan mengetahui capaian serta kendala secara bersamaan, tim pengarah dapat memahami bagian pekerjaan yang sudah berjalan dan aspek yang masih membutuhkan dukungan. Proses ini juga membantu memastikan bahwa pelaksanaan upaya pemulihan tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Penanganan pascabencana tidak hanya berkenaan dengan pembangunan kembali, tetapi juga pemulihan kehidupan sehari-hari dan keberfungsian layanan yang dibutuhkan warga.
Sugiono menyebut cakupan dukungan pemerintah meliputi penerbitan regulasi, penyediaan dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Regulasi dan anggaran mendukung pelaksanaan upaya, sementara pemulihan fasilitas serta layanan dasar menyentuh kebutuhan langsung warga. Ia menegaskan bahwa kerja pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terdampak patut diapresiasi. Pernyataan itu mencerminkan pengakuan atas upaya yang telah ditempuh, tanpa meniadakan pentingnya menyelesaikan kendala yang dilaporkan. Pemantauan perkembangan tetap diperlukan agar dukungan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan proses pemulihan di tiga provinsi Sumatera terus berlanjut.
Sugiono menekankan bahwa capaian pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari persentase pekerjaan yang telah rampung. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait perlu terus diperkuat agar kebutuhan warga dapat ditangani secara terpadu. Pembagian peran yang jelas, pertukaran informasi yang rutin, serta penyelesaian hambatan di lapangan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dengan koordinasi yang konsisten, pekerjaan yang masih tersisa dapat dipercepat tanpa mengabaikan mutu dan keselamatan. Sasaran akhirnya ialah memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal, termasuk mengakses layanan dasar dan memulihkan mata pencaharian mereka.
Agenda pemulihan juga perlu mempertimbangkan risiko bencana pada masa mendatang. Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi pola hujan di Indonesia. Dalam beberapa dekade mendatang, wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan menghadapi kecenderungan peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah selatan berpotensi mengalami kondisi yang lebih kering dari normal. Perubahan tersebut penting diperhatikan karena dapat mengubah tingkat dan jenis risiko yang dihadapi masyarakat maupun infrastruktur. Perencanaan yang menggunakan pemahaman atas perubahan pola cuaca dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pekerjaan serta menyiapkan langkah yang sesuai dengan karakter risiko di setiap wilayah.
Karena itu, Sugiono meminta agar mitigasi bencana diperhitungkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali tidak hanya ditujukan untuk mengganti fasilitas yang rusak, tetapi juga perlu memperkuat ketahanan agar dampak bencana berikutnya dapat ditekan. Pertimbangan risiko dalam perencanaan, pemilihan lokasi, dan pelaksanaan pekerjaan dapat mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan. Kesiapsiagaan juga perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian kebutuhan mendesak warga. Dengan demikian, ketika bencana terjadi, penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan proses pemulihan tidak harus dimulai dari awal. Sinergi antarpemerintah dan unsur terkait menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan hasil rehabilitasi, melindungi masyarakat, serta membantu warga kembali beraktivitas dengan aman.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Bencana susulan, terutama banjir setelah hujan berintensitas tinggi, kembali mengganggu pekerjaan pemulihan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menangani kerusakan baru sekaligus melanjutkan perbaikan yang sebelumnya telah direncanakan. Dengan demikian, capaian pekerjaan yang telah diraih tetap menghadapi risiko berubah apabila cuaca ekstrem kembali memicu banjir.
Banjir kembali terjadi di beberapa wilayah Sumatera Barat, termasuk Padang dan Solok. Gangguan serupa juga dilaporkan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh. Hujan deras menyebabkan air meluap dan berdampak pada permukiman maupun fasilitas yang berada di kawasan rawan. Di sejumlah lokasi, infrastruktur yang sudah diperbaiki setelah bencana sebelumnya kembali terdampak. Kejadian berulang ini menambah beban pekerjaan di lapangan, karena tim pemulihan harus menilai ulang kondisi bangunan dan akses yang sempat ditangani.
Salah satu faktor yang meningkatkan risiko banjir susulan adalah sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Endapan material di alur sungai dapat mengurangi kapasitas tampung dan menghambat aliran air, sehingga luapan lebih mudah terjadi ketika hujan deras. Dampaknya tidak terbatas pada tepi sungai: genangan dan arus dapat kembali mengancam jalan, jembatan, serta sarana lain yang tengah atau telah dipulihkan. Karena itu, penanganan sedimentasi dipandang sebagai bagian penting dari upaya mengurangi risiko kerusakan berulang, bukan sekadar pekerjaan tambahan setelah banjir terjadi.
Tito menyebut terdapat 137 sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi tersebut yang perlu ditangani.
