JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur hingga 5 Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana untuk memastikan fasilitas yang mengalami kerusakan dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, tingkat urgensi, serta fungsi setiap infrastruktur bagi pelayanan publik. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada pengembalian fungsi layanan agar mobilitas warga, kegiatan ekonomi, dan aktivitas pemerintahan dapat berlangsung secara bertahap.
Berdasarkan perkembangan penanganan, jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air telah pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut membantu membuka kembali akses antarwilayah, memperlancar distribusi kebutuhan, serta mendukung konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Pemulihan jaringan infrastruktur utama juga menjadi landasan penting bagi pelaksanaan tahap rehabilitasi berikutnya.
Meski demikian, sejumlah layanan dasar dan prasarana strategis masih berada dalam tahap penanganan. Infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat memerlukan pemeriksaan, perbaikan, dan pengujian sebelum dapat dinyatakan berfungsi secara penuh. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati untuk memastikan fasilitas aman digunakan dan mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah terus memantau perkembangan pemulihan di delapan kabupaten dan kota tersebut. Penanganan yang dilakukan secara bertahap diharapkan dapat menjaga kesinambungan layanan publik sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi. Penyelesaian infrastruktur yang masih terdampak akan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan yang aman, layak, dan dapat diandalkan setelah gempa.
Pemulihan konektivitas menjadi salah satu capaian penting dalam penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Jenderal Bina Marga telah memfungsikan kembali 20 ruas jalan yang sebelumnya terdampak bencana. Kerusakan pada jaringan tersebut mencakup 89 titik longsor dan lima patahan, sehingga proses penanganannya memerlukan pembersihan material, perbaikan badan jalan, serta penguatan pada bagian yang mengalami keretakan atau penurunan.
Selain ruas jalan, sebanyak 14 jembatan juga telah kembali digunakan. Berfungsinya kembali seluruh jembatan terdampak mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, dan akses layanan pemerintahan maupun perekonomian. Dengan capaian tersebut, tingkat pemulihan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen. Pemulihan ini menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada pembukaan akses sementara, tetapi juga pada pengembalian fungsi infrastruktur agar dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.
Pada sektor sumber daya air, verifikasi terhadap sejumlah infrastruktur juga telah diselesaikan. Fungsi dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku telah dipastikan kembali berjalan. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan air masyarakat, kegiatan pertanian, serta pengelolaan sumber daya air di wilayah terdampak.
Penanganan turut mencakup dua embung, empat infrastruktur pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai. Perbaikan pada elemen-elemen tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko kerusakan akibat aliran sungai maupun gelombang, serta memperkuat perlindungan kawasan yang rentan. Setelah seluruh fungsi infrastruktur diperiksa dan dipulihkan, capaian pemulihan sektor sumber daya air juga mencapai 100 persen.
Capaian pada konektivitas dan sumber daya air menjadi dasar penting bagi pemulihan layanan publik serta aktivitas sosial ekonomi di NTT. Jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan infrastruktur pengelolaan air yang kembali berfungsi membantu masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari sekaligus mempercepat pemulihan pada sektor lain yang terdampak gempa.
Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan pendataan dan penanganan fasilitas dasar melalui sektor cipta karya di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kondisi infrastruktur publik dapat diketahui secara menyeluruh, sekaligus menentukan prioritas perbaikan agar layanan dasar bagi masyarakat tetap tersedia. Pendataan mencakup jaringan air minum, bangunan gedung, prasarana sanitasi, serta kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 93 sistem penyediaan air minum yang terdampak, bersama 129 bangunan gedung dan 10 prasarana sanitasi. Dari keseluruhan data tersebut, petugas telah melakukan verifikasi terhadap 64 sistem penyediaan air minum, 86 bangunan gedung, serta enam prasarana sanitasi. Verifikasi menjadi tahap penting untuk menilai tingkat kerusakan, kebutuhan pemulihan, dan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi setiap lokasi. Selain itu, penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah diselesaikan.
Untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan, pemerintah juga mendistribusikan bantuan sarana serta prasarana darurat. Sebanyak 88 unit telah disalurkan dari total 131 unit yang disiapkan. Bantuan tersebut meliputi 15 mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dua mobil vakum tinja untuk mendukung pengelolaan limbah domestik, serta 46 hidran umum bagi warga di lokasi terdampak.
Distribusi lainnya mencakup dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck. Setiap jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, baik untuk menunjang sanitasi, layanan kesehatan, tempat penampungan sementara, maupun mobilisasi material. Pendataan yang berkelanjutan dan penyaluran peralatan secara bertahap diharapkan dapat menjaga keberlangsungan layanan dasar sembari proses rehabilitasi infrastruktur permanen dilakukan.
Penanganan prasarana strategis yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan secara bertahap. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi 651 infrastruktur yang mengalami dampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 644 infrastruktur telah melalui proses verifikasi untuk memastikan kondisi dan tingkat kerusakannya secara lebih akurat.
Berdasarkan hasil penanganan awal, 146 infrastruktur telah menjalani proses pembersihan. Langkah ini diperlukan untuk menyingkirkan material yang menghambat akses, mengamankan area, serta memungkinkan pemeriksaan dan pekerjaan lanjutan. Selain itu, 59 infrastruktur lainnya telah memperoleh penanganan terhadap kerusakan ringan. Tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar fasilitas yang masih dapat digunakan tetap berfungsi bagi masyarakat.
Infrastruktur yang terdampak mencakup berbagai fasilitas pelayanan publik. Rinciannya meliputi 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Kondisi setiap bangunan tidak disamakan karena tingkat kerusakannya berbeda-beda. Kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kebutuhan perbaikan, penguatan, atau pembangunan kembali.
Pendataan dan verifikasi tersebut menjadi landasan penting dalam menyusun prioritas pemulihan. Fasilitas yang mengalami kerusakan ringan dapat ditangani melalui perbaikan yang sesuai, sementara bangunan dengan kerusakan sedang atau berat memerlukan kajian teknis dan metode pekerjaan yang lebih menyeluruh. Penetapan tindakan tetap mempertimbangkan fungsi bangunan, keselamatan pengguna, serta kondisi wilayah terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan menerapkan prinsip build back better. Prinsip ini berarti pembangunan kembali dilakukan dengan struktur yang lebih kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah yang memiliki risiko gempa. Dengan pendekatan tersebut, prasarana yang dipulihkan diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman serupa pada masa mendatang.
