Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas berbagai tantangan dalam membangun ibu kota saat memberikan kuliah umum yang sekaligus menandai peresmian gedung Universitas Ciputra Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, pada Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan itu, pembangunan Jakarta dipaparkan sebagai upaya yang membutuhkan kerja bersama, bukan hanya pelaksanaan program oleh satu pihak atau lembaga. Pramono menyoroti pentingnya kolaborasi untuk menjawab persoalan kota yang beragam, mulai dari kebutuhan masyarakat hingga koordinasi di para pemangku kepentingan.
Pembahasan tersebut juga menyinggung ego pemimpin sebagai salah satu tantangan dalam mendorong pembangunan. Ketika setiap pihak lebih mengutamakan kepentingan atau gagasannya sendiri, kerja sama dapat terhambat dan proses penyelesaian masalah menjadi kurang efektif. Karena itu, kepemimpinan dalam pembangunan perlu memberi ruang bagi koordinasi, saling mendengarkan, serta kesediaan untuk menyatukan tujuan. Pesan ini relevan bagi pemerintahan maupun lingkungan pendidikan, sebab keduanya melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang berbeda. Kolaborasi yang terarah membantu memastikan bahwa keputusan dan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Peresmian gedung universitas menjadi latar bagi kuliah umum yang menghubungkan isu pembangunan kota dengan peran pendidikan. Kehadiran perguruan tinggi di Jakarta Barat dapat menjadi bagian dari perkembangan kawasan, sekaligus ruang untuk memperluas pembelajaran dan pertukaran gagasan. Dalam konteks tersebut, transparansi juga penting agar proses pembangunan dapat dipahami oleh masyarakat dan pihak yang terlibat. Keterbukaan mengenai arah, pertimbangan, dan pelaksanaan program mendukung kepercayaan serta memungkinkan masukan diberikan secara lebih bermakna. Dengan menempatkan kerja sama dan keterbukaan sebagai perhatian, Pramono mengangkat tantangan membangun Jakarta bukan semata-mata sebagai persoalan fisik, melainkan juga persoalan tata kelola dan hubungan antarpemimpin. Kuliah umum itu pun menjadi kesempatan untuk menyampaikan bahwa kemajuan kota memerlukan tujuan bersama dan komitmen lintas pihak.
Pramono menceritakan bahwa upaya membangun Jakarta dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Dalam proses tersebut, ia menjalin kolaborasi, termasuk dengan kalangan pengusaha, karena pembangunan ibu kota membutuhkan keterlibatan dan kerja bersama. Ia memandang bahwa persoalan dan kebutuhan Jakarta tidak dapat ditangani dengan mengandalkan satu pihak saja. Karena itu, komunikasi dan hubungan yang baik menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan. Berbagai pihak perlu memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai perannya, sementara tujuan bersama tetap menjadi perhatian utama. Bagi Pramono, kerja sama semacam ini perlu dibangun dengan landasan kepercayaan agar setiap pihak dapat bergerak menuju tujuan yang sama.
Kepercayaan, menurut pandangan yang disampaikan Pramono, perlu disertai kemauan untuk bekerja bersama. Kolaborasi tidak cukup hanya dinyatakan sebagai niat, tetapi harus tampak dalam kesediaan untuk mendengarkan dan menyelaraskan langkah. Dalam pembangunan Jakarta, kerja sama dengan pengusaha maupun pihak lain memerlukan hubungan yang terbuka dan komitmen untuk mendukung kepentingan bersama. Ia menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat perlu menghindari sikap yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Ketika kepentingan individu atau kelompok ditempatkan di atas tujuan bersama, ruang untuk bekerja sama dapat menjadi terbatas. Oleh sebab itu, kepercayaan dan kesediaan untuk saling mendukung menjadi unsur yang ia tekankan dalam membangun ibu kota.
Pramono juga menyoroti ego sebagai salah satu persoalan dalam kepemimpinan. Sorotan tersebut berkaitan dengan pentingnya pemimpin dan berbagai pihak yang terlibat untuk tidak menjadikan kepentingan diri sendiri sebagai prioritas. Dalam upaya membangun Jakarta, sikap demikian dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan untuk berkolaborasi. Kesediaan mengesampingkan ego membuka jalan bagi pihak-pihak yang berbeda untuk bekerja bersama, menjaga kepercayaan, dan mengarahkan upaya pada kepentingan pembangunan. Dengan demikian, pesan yang ia sampaikan menempatkan kolaborasi, transparansi, dan kepercayaan sebagai hal yang perlu dijaga dalam proses pembangunan. Kerja bersama bukan sekadar pertemuan berbagai pihak, melainkan kesediaan untuk bergerak dengan tujuan bersama tanpa mendahulukan kepentingan pribadi.
Dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jakarta, Pramono menyatakan bahwa dirinya berusaha tidak menjadikan serangan yang diterima sebagai persoalan utama. Baginya, hal yang lebih penting adalah tetap bekerja untuk Jakarta dan menjalankan tanggung jawab yang diemban. Ia menyampaikan sikap tersebut dengan santai, tanpa menempatkan pembelaan terhadap diri sendiri sebagai fokus dalam menjalankan pemerintahan.
Ia juga menyinggung dinamika Jakarta dengan nada berseloroh. Menurut Pramono, kehidupan politik dan ruang publik di kota ini diwarnai banyak “suhu” dan “pesilat”. Istilah tersebut menjadi cara ringan untuk menggambarkan beragam tokoh dan orang yang terlibat dalam dinamika Jakarta. Di tengah keadaan itu, ia menyebut dirinya sebagai pesilat lama. Seloroh tersebut disampaikan dalam konteks pembicaraan mengenai berbagai tantangan serta serangan yang dapat muncul saat menjalankan tugas.
Sikap yang disampaikan Pramono menempatkan kerja sebagai ukuran yang lebih penting daripada bagaimana dirinya diperlakukan. Ia berusaha menjaga perhatian pada kepentingan Jakarta, alih-alih larut dalam persoalan ego atau menanggapi setiap serangan secara pribadi. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memandang dinamika di ibu kota sebagai sesuatu yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak dengan karakter berbeda. Dengan nada santai, ia menggambarkan pengalamannya menghadapi situasi tersebut tanpa menambahkan klaim bahwa kritik harus diabaikan atau bahwa semua serangan memiliki bentuk yang sama. Pesan utamanya tetap pada pilihan untuk terus bekerja, baik ketika menerima serangan maupun ketika tidak menjadi sasaran. Bagi Pramono, menjalankan tugas untuk Jakarta lebih penting daripada mempersoalkan serangan terhadap dirinya.
Pramono menempatkan kepercayaan sebagai landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jakarta. Menurutnya, kepercayaan tidak cukup dinyatakan sebagai komitmen, tetapi perlu dibangun melalui kebijakan dan proses kerja yang dapat dipahami serta diawasi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kewenangan digunakan secara bertanggung jawab, sementara masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai aturan yang berlaku. Dalam konteks itu, keterbukaan menjadi cara untuk memperkuat hubungan pemerintah, warga, dan dunia usaha, sekaligus mengurangi kesalahpahaman yang dapat menghambat kegiatan pembangunan.
Salah satu contoh yang disampaikan Pramono adalah transparansi dalam proses perizinan, termasuk perizinan yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Ia menyoroti perlunya proses yang jelas sehingga keputusan dapat diketahui dasar dan alurnya. Untuk mendukung perubahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini diarahkan agar proses perizinan lebih transparan dan ruang bagi praktik yang tidak semestinya dapat dikurangi. Pramono menggambarkan langkah membatasi kewenangan sebagai pilihan yang tidak mudah bagi seorang pemimpin. Ia mengatakan, “saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri,” tuturnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembenahan tata kelola membutuhkan kesediaan pemerintah untuk menata ulang ruang kewenangannya, demi proses yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Pramono, keterbukaan dalam perizinan tidak semata-mata menyangkut administrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi tumbuhnya kepercayaan. Ketika prosedur disampaikan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten, pemerintah maupun pihak swasta memiliki pijakan yang lebih kuat untuk bekerja bersama. Kepercayaan tersebut, menurut pandangannya, merupakan modal bagi pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi membangun Jakarta. Ia berharap hubungan pemerintah dengan para pengusaha dapat berlangsung secara setara, dengan komunikasi yang baik dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memahami ketentuan yang harus dipenuhi, sementara pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara terbuka.
Baca juga: Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes | Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
