Jakarta | Pemerintah tengah menyiapkan rencana pembagian ponsel gratis kepada setiap warga negara sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Rencana tersebut dikemukakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan. Pernyataan itu disampaikan pada 14 Oktober, ketika Hashim menjelaskan gagasan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penyaluran bantuan secara lebih luas.
Dalam skema yang disampaikan, setiap ponsel akan dilengkapi rekening digital. Rekening tersebut disebut memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu bagi masing-masing penerima. Kehadiran saldo awal ini menjadi bagian dari rancangan yang menghubungkan perangkat komunikasi dengan akses ke layanan keuangan digital. Dengan demikian, ponsel tidak hanya diposisikan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menerima dan mengelola dana bantuan.
Hashim menjelaskan bahwa ponsel tersebut akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana sekaligus sarana pengiriman uang ke rekening masing-masing penerima. Pernyataan itu menempatkan perangkat dan rekening digital sebagai instrumen yang saling berkaitan dalam pelaksanaan program. Melalui skema tersebut, pemerintah mengusulkan agar masyarakat memiliki media digital yang dapat digunakan untuk mengakses dana yang ditujukan kepada mereka.
Rencana ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai perluasan inklusi keuangan dan peningkatan akses bantuan pemerintah. Namun, pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut masih berfokus pada gagasan utama mengenai pemberian perangkat dan penyediaan rekening digital dengan saldo awal. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan, sasaran penerima, serta mekanisme program belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, skema tersebut perlu dipahami sebagai rencana yang tengah diperkenalkan kepada publik, bukan sebagai keterangan lengkap mengenai tahap pelaksanaannya.
Program ponsel gratis dirancang berjalan beriringan dengan rencana pembukaan rekening gratis bagi masyarakat. Kedua langkah ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses warga terhadap bantuan pemerintah sekaligus layanan keuangan formal. Dengan memiliki ponsel dan rekening, masyarakat diharapkan dapat menerima informasi, mengakses layanan digital, serta menyalurkan bantuan melalui saluran yang lebih teratur.
Untuk menyediakan rekening tersebut, pemerintah menunjuk dua bank himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Keduanya disiapkan untuk melayani warga yang selama ini belum mempunyai rekening bank. Pembukaan rekening gratis menjadi unsur penting dalam rancangan ini karena kepemilikan rekening merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung dengan berbagai layanan perbankan dan mekanisme penyaluran bantuan.
Sasaran program tersebut adalah sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang disebut belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Kelompok ini mencakup masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal, sehingga akses mereka terhadap transaksi perbankan dan layanan berbasis rekening masih terbatas. Penyediaan rekening tanpa biaya diharapkan dapat mengurangi hambatan awal bagi warga untuk mulai menggunakan layanan tersebut.
Hashim menyampaikan bahwa angka sekitar 30 persen itu merujuk pada data Bank Dunia. Keterangan tersebut menjadi dasar dalam menggambarkan besarnya kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem perbankan. Pemerintah menyatakan sependapat dengan angka yang disebutkan berdasarkan data tersebut. Karena itu, penyiapan rekening oleh BRI dan BSI diarahkan untuk menjangkau kelompok warga yang masih berada di luar sektor perbankan, selaras dengan pelaksanaan program ponsel gratis.
Rekening digital gratis diproyeksikan menjadi salah satu sarana untuk mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang berhak. Dengan adanya rekening tersebut, proses pengiriman dana dapat dilakukan melalui saluran digital yang terhubung dengan identitas dan perangkat penerima. Tujuan utamanya adalah membuat penyaluran lebih praktis, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembagian uang tunai secara fisik melalui lokasi atau perantara tertentu.
Dalam penjelasan yang disampaikan Hashim, bantuan yang selama ini diberikan kepada keluarga kurang mampu direncanakan tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Dana tersebut disebut akan dikirim langsung oleh pemerintah pusat ke ponsel masing-masing penerima. Mekanisme ini menempatkan rekening digital sebagai jalur yang diharapkan dapat menghubungkan kebijakan bantuan dengan penerima secara lebih cepat dan terarah.
Menurut keterangan tersebut, pengiriman dana akan dilakukan melalui Wakil Menteri Keuangan Yuda dan Kementerian Keuangan. Artinya, pemerintah pusat menjadi pihak yang berperan dalam mengatur dan menyalurkan dana bantuan melalui sistem digital yang disiapkan. Penerima nantinya diharapkan dapat mengakses dana melalui ponsel, sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang akan ditetapkan.
Rencana ini menunjukkan upaya untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan langsung. Namun, informasi tersebut masih menggambarkan arah atau rancangan mekanisme, bukan pernyataan bahwa seluruh program bantuan pemerintah telah berubah. Jenis bantuan, penerima, jadwal, serta tata cara penggunaannya tetap bergantung pada kebijakan resmi dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat perlu menunggu informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, proses pendaftaran, keamanan rekening, dan cara pencairan dana melalui ponsel masing-masing.
Pemerintah merencanakan pembukaan rekening digital secara gratis bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah melalui sarana yang lebih mudah dijangkau. Setiap rekening yang dibuka dalam program tersebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Pemberian saldo awal ini menjadi bagian dari rancangan program, sebagaimana informasi yang telah disampaikan pemerintah.
Pelaksanaan program tersebut disebut membutuhkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun. Anggaran itu berkaitan dengan rencana penyediaan rekening dan saldo awal bagi penerima yang memenuhi sasaran kebijakan. Pemerintah menargetkan pelaksanaan program mulai awal tahun depan. Target tersebut menunjukkan bahwa persiapan kebijakan masih perlu dilakukan sebelum layanan dapat diberikan kepada masyarakat secara lebih luas.
Rencana rekening gratis ini juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan. Dengan memiliki rekening, masyarakat diharapkan mempunyai akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal serta sarana yang dapat digunakan dalam rangkaian program bantuan pemerintah. Namun, rincian mengenai jumlah penerima, mekanisme penggunaan rekening, dan pelaksanaan teknis lainnya belum tersedia dalam bahan informasi yang menjadi dasar pembahasan ini.
Setelah rekening diberikan, pemerintah menyiapkan rencana lanjutan untuk mengaktivasi masyarakat yang telah menerimanya. Langkah tersebut penting agar rekening yang dibuka tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dana yang mengendap tanpa pemanfaatan. Aktivasi akan menjadi perhatian berikutnya dalam pengembangan program, sehingga rekening diharapkan dapat berfungsi sesuai tujuan awalnya sebagai sarana pendukung akses bantuan dan layanan keuangan. Bentuk kegiatan aktivasi, jadwal pelaksanaannya, serta mekanisme yang akan digunakan belum dijelaskan. Pemerintah masih perlu menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai tahap lanjutan tersebut, termasuk bagaimana penerima rekening akan dilibatkan setelah program mulai berjalan. Dengan demikian, target awal berupa pembukaan rekening dan pemberian saldo dapat diikuti oleh pemanfaatan yang lebih efektif, tanpa menambahkan ketentuan yang belum ditetapkan secara resmi.
Baca juga: Optimalkan Bantuan Untuk Korban Gempa NTT, TNI Kerahkan 1.265 Personel dan Salurkan 188 Ton Bantuan | 28 Hari Pasca Gempa NTT, TNI Sudah Kirim 1.246,251 Ton Bantuan | Hari Kedua Puluh Lima Penanganan Gempa NTT, TNI Kirim 1.226,182 Ton Bantuan
