Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Menurutnya, periode libur akhir tahun perlu menjadi perhatian karena aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Perubahan pola kegiatan tersebut dapat mendorong bertambahnya kebutuhan terhadap sejumlah barang, terutama makanan dan minuman. Jika permintaan meningkat, harga pangan berpotensi menghadapi tekanan, sehingga kestabilannya perlu dijaga.
Pesan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Pembahasan mengenai kebutuhan menjaga harga menjadi bagian dari perhatian pemerintah menjelang masa liburan. Tito menekankan bahwa antisipasi perlu mempertimbangkan hubungan meningkatnya mobilitas warga dan kemungkinan naiknya permintaan konsumsi. Dengan demikian, perkembangan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru perlu dicermati.
Libur akhir tahun biasanya berkaitan dengan perjalanan dan berbagai kegiatan masyarakat. Dalam konteks yang disampaikan Tito, mobilitas yang lebih tinggi diperkirakan turut meningkatkan permintaan, khususnya atas makanan dan minuman. Permintaan yang bertambah dapat memberi tekanan pada harga, sehingga upaya menjaga stabilitas pangan menjadi penting pada periode tersebut. Perhatian ini diarahkan pada antisipasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata pada pergerakan harga yang sudah terjadi.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya kewaspadaan menghadapi kemungkinan perubahan permintaan selama Nataru 2026–2027. Stabilitas harga pangan menjadi perhatian karena konsumsi makanan dan minuman dapat meningkat seiring mobilitas masyarakat pada masa liburan. Pemerintah perlu memperhatikan keterkaitan itu ketika menyikapi situasi menjelang akhir tahun. Dalam konferensi pers tersebut, Tito menyampaikan pesan agar stabilitas harga dijaga, mengingat kenaikan permintaan dapat berpotensi menekan harga. Pesan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pangan tingkat menteri yang berlangsung pada 26 Oktober 2026 di Jakarta.
Menurut Tito, bantuan sosial dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga pangan berpotensi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027. Ketika kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, sebagian rumah tangga, terutama yang memiliki ruang anggaran terbatas, dapat merasakan tekanan lebih besar. Bantuan yang disalurkan kepada warga yang membutuhkan diharapkan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi dampak kenaikan biaya belanja. Dengan demikian, bansos dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap mengakses pangan, bukan sebagai pengganti langkah lain dalam pengendalian harga.
Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki program dan mekanisme bantuan yang dapat diarahkan kepada kelompok penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga mempunyai kapasitas untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya. Peran daerah tersebut dapat melengkapi dukungan pusat, dengan pelaksanaan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Koordinasi antartingkat pemerintahan penting agar bantuan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tidak berjalan tanpa memperhatikan program yang sudah ada.
Namun, kemampuan setiap daerah untuk menyalurkan bansos tidak sama. Pertimbangan anggaran menjadi salah satu faktor dalam menentukan apakah pemerintah daerah dapat menyediakan bantuan, berapa cakupannya, serta kelompok mana yang diprioritaskan. Karena itu, adanya kapasitas pemda untuk memberi bantuan tidak berarti seluruh daerah dipastikan akan menyalurkannya. Keputusan pelaksanaan tetap perlu melihat kemampuan keuangan masing-masing daerah, kebutuhan warga, dan aturan penganggaran. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah pusat dan daerah mengambil peran sesuai kewenangannya, sekaligus menjaga agar dukungan sosial tetap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat, bantuan yang diberikan sesuai kapasitas dan sasaran dapat menjadi penopang sementara ketika pengeluaran pangan meningkat selama periode Nataru. Upaya ini melengkapi intervensi harga, sehingga perlindungan daya beli dapat ditempuh melalui dukungan langsung maupun langkah untuk menjaga keterjangkauan barang kebutuhan pokok.Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait terus menggelar operasi pasar sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027. Kegiatan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terkendali, sekaligus merespons tekanan yang muncul di pasar. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang berdasarkan kondisi nyata di setiap daerah, bukan semata-mata dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.
Penentuan lokasi operasi pasar, menurut arahan itu, perlu mengacu pada data mengenai kabupaten yang mengalami tekanan harga serta komoditas yang terdampak. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menetapkan jenis dan jumlah pasokan yang perlu disalurkan, berikut lokasi yang membutuhkan intervensi. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada titik-titik yang memerlukan dukungan, alih-alih membagi pasokan secara merata tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi antardaerah.
Langkah ini juga menuntut koordinasi lembaga pangan, Bulog, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam pemantauan serta distribusi. Data harga dan ketersediaan perlu diperbarui dan digunakan secara cermat agar keputusan operasi pasar sesuai dengan kebutuhan. Jika tekanan terjadi pada komoditas tertentu di kabupaten tertentu, intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat kepada kondisi tersebut. Sebaliknya, daerah yang tidak menghadapi tekanan serupa tidak harus menerima perlakuan yang sama. Pola penyaluran yang terarah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan pasokan dan sumber daya, serta mengurangi risiko bantuan tidak menjangkau lokasi yang paling memerlukan. Karena itu, operasi pasar sebaiknya berjalan berkelanjutan dan menyesuaikan perkembangan data, bukan hanya mengikuti jadwal atau pembagian yang sama dari waktu ke waktu. Dengan penargetan yang lebih akurat, intervensi harga diharapkan menjadi lebih efektif dalam menjaga stabilitas selama periode Nataru, sementara pelaksanaan di lapangan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Pemantauan setelah kegiatan juga penting untuk menilai apakah pasokan yang diberikan telah membantu meredakan tekanan dan apakah diperlukan tindak lanjut. Dengan demikian, keputusan berikutnya dapat didasarkan pada perubahan kondisi pasar, bukan asumsi bahwa seluruh wilayah menghadapi kebutuhan yang sama.
Selain menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, Tito meminta pemerintah mempertimbangkan langkah untuk menahan tekanan inflasi pada Desember 2026 melalui sejumlah dukungan biaya. Usulan itu mencakup subsidi listrik, tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Menurutnya, upaya mengendalikan pengeluaran rumah tangga pada periode Natal dan Tahun Baru tidak cukup hanya berfokus pada harga bahan pokok. Komponen biaya lain juga perlu diperhatikan, terutama ketika mobilitas masyarakat meningkat dan kebutuhan perjalanan bertambah selama libur akhir tahun.
Kenaikan jumlah perjalanan dapat mendorong biaya transportasi, termasuk tarif penerbangan, sehingga berpotensi menambah beban masyarakat dan memberi tekanan pada inflasi. Karena itu, Tito mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan tarif pesawat tetap wajar. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjaga agar harga tiket tidak naik secara berlebihan ketika permintaan perjalanan meningkat. Ia juga mengimbau maskapai agar tidak mengambil keuntungan maksimal pada masa libur, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi udara.
Subsidi dan pengaturan kewajaran tarif dipandang sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi lonjakan pengeluaran musiman. Dukungan pada listrik dan BBM bersubsidi dapat membantu meredam beban biaya, sementara subsidi angkutan udara serta komunikasi dengan maskapai diarahkan untuk menjaga keterjangkauan perjalanan. Dengan pendekatan tersebut, pengendalian inflasi dapat mencakup kebutuhan pangan sekaligus biaya energi dan transportasi. Usulan ini disampaikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Baca juga: Rudal Mistral dan Stinger Siap Hadapi Target Udara di SGS 2026 | HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana | Peserta Super Garuda Shield 2026 Simulasikan Respons Terpadu Hadapi Bencana
