Tangerang | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penanganan banjir di sekitar Kali Prancis dan anak-anak sungainya di Tangerang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko genangan yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari warga sekaligus menjaga kelancaran akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
AHY menyampaikan pernyataan itu setelah meninjau Kali Prancis di Kota Tangerang pada Jumat. Peninjauan tersebut memberi gambaran langsung mengenai kondisi sungai dan wilayah di sekitarnya, yang perlu ditangani secara terpadu. Menurutnya, persoalan aliran air tidak hanya berkaitan dengan satu ruas sungai, tetapi juga mencakup anak-anak sungai serta kawasan yang terhubung dengannya. Karena itu, koordinasi dan langkah penanganan di berbagai titik menjadi bagian penting dalam mengurangi ancaman banjir.
Prioritas ini memiliki arti strategis bagi masyarakat Tangerang. Genangan di kawasan tersebut berpotensi menghambat mobilitas penduduk, termasuk perjalanan untuk bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan publik. Dampaknya juga dapat meluas ke perjalanan menuju bandara dan kegiatan operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menjaga jalur tetap dapat digunakan dan mendukung aktivitas bandara menjadi pertimbangan pemerintah dalam menangani kawasan Kali Prancis.
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada Januari dan Februari. AHY menyebut periode tersebut kerap diwarnai banjir, sehingga kesiapan perlu dilakukan sebelum hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Kewaspadaan mencakup pemantauan kondisi sungai dan lingkungan sekitarnya, serta kesiapan untuk merespons apabila terjadi peningkatan debit air. Dengan memperhatikan prakiraan cuaca dan kondisi lapangan, langkah antisipasi dapat disesuaikan dengan risiko yang berkembang.
Penanganan Kali Prancis dan anak sungainya, dengan demikian, berkaitan langsung dengan perlindungan warga serta keberlangsungan konektivitas di Tangerang. Pemerintah menempatkan pengurangan risiko banjir sebagai kebutuhan yang mendesak, terutama menjelang bulan-bulan yang rawan hujan. Upaya yang terarah diharapkan membantu membatasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat dan operasional bandara, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.
Laporan yang diterima AHY menggambarkan bahwa banjir di kawasan Kali Prancis bukan hanya persoalan genangan di lingkungan sekitar, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas warga dan infrastruktur penting. Dampak serupa tercatat pada Januari tahun lalu dan kembali terjadi pada awal tahun ini. Ketika air menggenangi ruas jalan, mobilitas masyarakat menjadi lebih sulit. Perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, maupun lokasi kegiatan sehari-hari berpotensi tertunda karena akses tidak berjalan normal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir dapat meluas dari titik genangan ke berbagai aktivitas yang bergantung pada kelancaran jaringan jalan.
Gangguan juga dirasakan secara langsung oleh operasional Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan, penundaan penerbangan mencapai 20 persen dan melibatkan lebih dari 150 penerbangan. Angka tersebut memperlihatkan besarnya konsekuensi ketika genangan memengaruhi konektivitas menuju bandara maupun kegiatan operasional penerbangan. Penumpang dapat menghadapi perubahan jadwal dan waktu tunggu yang lebih panjang, sementara maskapai serta pihak terkait harus menyesuaikan pengaturan layanan. Dampak ini mempertegas bahwa banjir di sekitar jalur penting dapat memicu gangguan yang menjangkau lebih luas daripada kawasan yang terdampak langsung.
Ketepatan waktu penerbangan menjadi salah satu aspek yang terpengaruh. Penundaan dapat mengubah rangkaian jadwal perjalanan, memengaruhi keberangkatan dan kedatangan, serta menambah ketidakpastian bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi udara. Pada saat yang sama, hambatan mobilitas di darat dapat menyulitkan penumpang dan pekerja untuk mencapai bandara sesuai rencana. Karena itu, peristiwa pada Januari tahun lalu dan awal tahun ini menjadi gambaran nyata hubungan pengendalian banjir, kelancaran transportasi, dan kesinambungan layanan publik.
Konsekuensinya juga menyentuh kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Keterlambatan perjalanan dapat mengganggu agenda bisnis, distribusi, dan aktivitas lain yang bergantung pada ketepatan waktu. Jika akses menuju bandara atau operasionalnya terganggu, dampaknya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, termasuk penumpang, pekerja, pelaku usaha, serta penyedia jasa. Data mengenai 20 persen penundaan dan lebih dari 150 penerbangan yang terdampak memberi ukuran konkret tentang besarnya risiko tersebut. Pengalaman ini menjadi alasan penting untuk menempatkan pengurangan risiko banjir di Kali Prancis sebagai bagian dari upaya menjaga mobilitas Tangerang dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih stabil.
Peninjauan bersama kepala daerah menunjukkan bahwa sedimentasi dan pendangkalan Kali Prancis, termasuk anak-anak sungainya, menjadi faktor utama yang memperbesar risiko banjir di kawasan sekitar. Endapan yang menumpuk mengurangi kedalaman dan kapasitas sungai untuk menampung serta mengalirkan air. Ketika hujan deras terjadi, debit dari daerah tangkapan meningkat, sementara saluran yang dangkal tidak mampu mengalirkan air secara memadai. Akibatnya, air lebih mudah meluap dan menggenangi permukiman maupun ruas jalan di titik-titik rawan.
Untuk menangani persoalan tersebut, normalisasi sungai sedang dilakukan dengan mengerahkan sejumlah ponton ekskavator. Peralatan ini digunakan untuk mengangkat sedimentasi dan material yang menghambat aliran, termasuk pada bagian sungai yang sulit dijangkau dari tepi. Pekerjaan diarahkan untuk memulihkan kapasitas tampungan dan memperlancar aliran air, sehingga sungai memiliki ruang lebih besar ketika menerima limpasan hujan. Normalisasi juga mencakup anak-anak sungai, sebab hambatan pada saluran penghubung dapat mengurangi efektivitas penanganan di alur utama.
Selain memperbaiki saluran, pemerintah menyiapkan penguatan sistem pemompaan di lokasi yang kerap mengalami genangan. Rencana tersebut mencakup pemasangan pompa stasioner jenis submersible serta penyediaan pompa mobile yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Titik yang menjadi perhatian lain Kilometer 31 dan Kilometer 33, di depan Hotel Pop. Penempatan dan pengoperasian pompa di area-area tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi genangan, terutama ketika aliran gravitasi tidak cukup cepat membuang air atau muka air sungai sedang tinggi.
Upaya berikutnya meliputi peningkatan kapasitas crossing inlet dan outlet agar air dapat masuk dan keluar melalui struktur persilangan dengan lebih lancar. Perbaikan kapasitas ini penting untuk mengurangi hambatan pada jaringan drainase yang terhubung dengan sungai. Pemerintah juga merencanakan pembangunan kolam retensi di lahan sekitar 3,4 hektare. Kolam tersebut dapat menampung sementara limpasan sebelum dilepas secara bertahap, sehingga beban pada sungai dan saluran perkotaan dapat ditekan. Pelaksanaan normalisasi, pompanisasi, peningkatan crossing, dan penyediaan ruang tampung perlu berjalan saling melengkapi untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Kali Prancis dan sekitarnya.
Penanganan banjir di Kali Prancis tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu wilayah atau lembaga. Aliran sungai dan dampak genangan tidak berhenti pada batas administrasi, sementara kawasan yang terkait mencakup Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Jakarta. Karena itu, keputusan mengenai sungai, drainase, penggunaan lahan, dan kesiapsiagaan perlu mempertimbangkan hubungan antarkawasan. Jika satu daerah melakukan pembenahan tanpa memperhatikan kondisi di hulu maupun hilir, upaya tersebut berisiko tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, bahkan dapat memindahkan beban banjir ke wilayah lain.
Koordinasi antarlembaga dan antardaerah menjadi dasar untuk menyusun langkah yang saling melengkapi. Pemerintah daerah perlu bertukar data mengenai titik rawan, kapasitas saluran, perubahan tutupan lahan, serta kejadian genangan. Informasi itu dapat digunakan untuk menyelaraskan rencana normalisasi atau pemeliharaan sungai, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, dan sistem peringatan dini. Keterlibatan instansi yang berwenang atas sungai dan tata ruang juga penting agar pembagian tugas, jadwal, serta sumber daya jelas. Dengan komunikasi yang konsisten, penanganan tidak hanya berlangsung ketika banjir terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, kesiapan warga, dan evaluasi setelah kejadian.
Pendekatan bersama perlu ditopang oleh kebijakan pembangunan.
Baca juga: Energi Hijau dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia | Warga Tangkap Terduga Pelaku Penusukan Pemilik Wahana di Tangerang
60 kunjungan
