DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Namun, ia memilih tetap berada di Bali untuk menjalankan kegiatan, bukan menunggu perkembangan isu tersebut secara pasif di ibu kota. Ia tidak menyimpulkan bahwa pergantian menteri pasti akan terjadi, melainkan menyerahkan sepenuhnya evaluasi jabatan kepada Presiden Prabowo. JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan dirinya tidak merasa khawatir apabila sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatan menteri.
Keterangan yang tercatat menyebut Menurut dia, keputusan mengenai penggantian, pergeseran, maupun keberlanjutan jabatan menteri sepenuhnya berada dalam kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Data lain dalam laporan menunjukkan Pigai juga menggambarkan bahwa orang yang merasa takut kehilangan jabatan akan cenderung menunggu di Jakarta sambil memantau telepon. Pigai juga menyampaikan bahwa dirinya dikenal sebagai orang yang bekerja.
Informasi lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut mencakup Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kembali mencuatnya isu perubahan susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pigai menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi menteri sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden, sehingga dirinya tidak ingin mendahului atau menafsirkan keputusan yang belum disampaikan secara resmi. Saat berada di Denpasar, Bali, Pigai menyampaikan bahwa ia tetap menjalankan agenda dan tugasnya seperti biasa. Sikap itu, menurutnya, menunjukkan bahwa ia tidak menjadikan isu pergantian jabatan sebagai alasan untuk menghentikan kegiatan pemerintahan. Ia memilih hadir dan bekerja sesuai tanggung jawabnya selama belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait perubahan komposisi kabinet.
Post Views: 21 KOTA BEKASI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October… Post Views: 21 DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October 2026, Menteri… Post Views: 21 JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October 2026,… Post Views: 21 JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October 2026,… Post Views: 21 JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October 2026,… Post Views: 21 KOTA MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 October… Mereka, dalam pandangannya, akan menanti kabar mengenai kemungkinan dipanggil atau diberhentikan dari posisi yang diemban. Pernyataan itu mencerminkan sikap pribadi Pigai dalam menghadapi spekulasi mengenai susunan kabinet. Dengan demikian, keberadaan Pigai di Denpasar dan aktivitasnya selama berada di Bali diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, bukan sebagai tanda bahwa keputusan perubahan jabatan telah ditetapkan. Natalius Pigai menyatakan bahwa kemungkinan adanya perubahan posisi dalam kabinet bukan persoalan yang perlu diperdebatkan olehnya. Dengan demikian, setiap perkembangan terkait susunan kabinet harus dipahami sebagai bagian dari kewenangan konstitusional dan politik presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pigai berpandangan bahwa Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kinerja seluruh anggota kabinet. Penilaian tersebut dapat mencakup pencapaian program, efektivitas pelaksanaan tugas, kemampuan berkoordinasi, serta kontribusi setiap menteri terhadap agenda pemerintahan. Presiden juga dinilai memiliki informasi dan pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan apakah seorang pejabat masih sesuai dengan kebutuhan kabinet atau perlu dilakukan penyesuaian. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai menyerahkan sepenuhnya penilaian mengenai jabatan menteri kepada presiden. Ia tidak mempersoalkan apabila Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk mempertahankan seseorang, memindahkannya ke posisi lain, atau menggantinya dengan pejabat baru. Pernyataan itu tidak diarahkan sebagai klaim bahwa dirinya akan tetap berada dalam kabinet, tetapi juga bukan pernyataan bahwa ia pasti akan dicopot. Posisi Pigai menempatkan evaluasi kabinet sebagai tanggung jawab presiden, bukan sebagai isu yang semestinya ditentukan oleh menteri bersangkutan. Dalam sistem pemerintahan, presiden memerlukan keleluasaan untuk menyusun tim yang dianggap mampu menerjemahkan visi, melaksanakan kebijakan, dan menjawab tantangan nasional. Karena itu, keputusan akhir mengenai komposisi kabinet tetap menunggu pertimbangan Presiden Prabowo, sementara para menteri menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan selama masih dipercaya untuk menduduki jabatannya. Natalius Pigai menjelaskan bahwa penilaian terhadap para menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden Prabowo. Menurutnya, presiden adalah pihak yang memiliki mandat untuk melihat, memeriksa, dan menentukan sejauh mana seorang menteri menjalankan tugasnya. Karena itu, evaluasi jabatan tidak semestinya diputuskan oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan tersebut menegaskan pandangannya bahwa pelaksanaan tugas harus dilihat dari kerja dan capaian yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kesan yang berkembang di ruang publik. Dalam konteks para menteri, indikator kinerja atau KPI menjadi bagian dari bahan yang dapat digunakan presiden untuk melakukan evaluasi. Data mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian program berada dalam lingkup penilaian yang menjadi tanggung jawab presiden. Ia mengkritik kecenderungan menilai kinerja menteri hanya berdasarkan survei atau pemberitaan wartawan. Bagi Pigai, dua sumber tersebut tidak dapat dijadikan dasar utama untuk menentukan apakah seorang menteri bekerja dengan baik atau tidak. Survei dan pemberitaan mungkin membentuk persepsi, tetapi penilaian resmi mengenai jabatan menteri tetap harus dilakukan oleh pemegang kewenangan. Pigai menilai Presiden Prabowo, sebagai seorang intelektual, memiliki cara pandang yang bertumpu pada data. Dengan demikian, evaluasi terhadap menteri seharusnya mengacu pada informasi mengenai pekerjaan, pelaksanaan tugas, serta capaian yang dapat diperiksa. Pandangan itu menempatkan presiden sebagai pengambil keputusan utama dalam menilai kinerja menteri, termasuk ketika menentukan keberlanjutan atau evaluasi jabatan mereka. Penilaian tersebut menjadi proses internal pemerintahan yang tidak dapat digantikan oleh opini publik maupun pemberitaan. Setelah isu mengenai kemungkinan perubahan kabinet mencuat, Natalius Pigai menyatakan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ia memilih berfokus pada tanggung jawab yang sedang diemban dan tidak menjadikan kabar tentang perombakan kabinet sebagai alasan untuk mengurangi perhatian terhadap pekerjaan kementerian. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai tetap menempatkan pelaksanaan tugas sebagai prioritas. Berbagai agenda dan kewajiban pemerintahan akan terus dijalankan sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, tanpa bergantung pada spekulasi mengenai susunan kabinet di masa mendatang. Ia juga mengaku tidak membebani diri dengan kemungkinan bahwa posisinya dapat berubah apabila dilakukan evaluasi atau pergantian menteri. Bagi Pigai, isu mengenai reshuffle merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang kewenangannya berada di tangan Presiden. Karena itu, ia tidak menyampaikan penilaian sepihak mengenai kelanjutan posisinya dan tidak menentukan sendiri apakah dirinya akan tetap berada dalam kabinet. Fokusnya tetap pada pekerjaan yang menjadi mandat kementerian selama masih dipercaya menjalankan jabatan tersebut. Pigai menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerjanya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu mencakup pertimbangan presiden terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi setiap menteri dalam pemerintahan. Dengan demikian, keputusan mengenai susunan kabinet dan jabatan para menteri berada pada kewenangan Presiden, sementara Pigai tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Hingga terdapat keputusan resmi dari Presiden, Pigai menyatakan akan terus menjalankan amanah jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak memberikan kepastian mengenai perubahan posisi maupun waktu terjadinya perombakan kabinet. Sikapnya tetap terbatas pada pelaksanaan tugas dan penyerahan evaluasi kinerja kepada Presiden Prabowo, tanpa mendahului keputusan resmi pemerintah.
