Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggunakan Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan dinas. Mobil buatan PT Pindad tersebut terlihat mengenakan pelat nomor RI 26, yang sesuai dengan kedudukan AHY sebagai menteri koordinator. Penggunaan kendaraan itu menjadi perhatian karena Maung MV3 Garuda merupakan kendaraan produksi dalam negeri yang digunakan dalam agenda resmi seorang pejabat negara.
AHY terlihat tiba dengan kendaraan berpelat RI 26 ketika menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, Maung MV3 Garuda digunakan sebagai kendaraan yang mengantarkan AHY ke lokasi kegiatan kedinasan. Kendaraan itu tampak menjadi bagian dari mobilitas AHY saat menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pada hari berikutnya, Selasa, 6 Oktober 2026, AHY kembali terlihat menggunakan Maung MV3 Garuda saat mengunjungi kantor pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Pelat RI 26 yang terpasang pada kendaraan tersebut kembali menunjukkan identitas kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat dengan posisi menteri koordinator. AHY tercatat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Dua penampakan itu memperlihatkan penggunaan mobil buatan PT Pindad tersebut dalam agenda kedinasan AHY pada awal Oktober 2026.
Penggunaan Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan dinas mulai diterapkan di kalangan pejabat kabinet, bukan hanya oleh AHY. Sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga terlihat menggunakan SUV produksi dalam negeri tersebut untuk mendukung kegiatan kedinasan. Penggunaan ini menunjukkan bahwa Maung mulai ditempatkan sebagai salah satu kendaraan operasional bagi pejabat tinggi negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu pejabat yang menggunakan Maung dalam aktivitas resminya. Kendaraan yang digunakannya tercatat memakai pelat nomor RI 24. Selain Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga disebut telah menggunakan SUV Maung untuk keperluan dinas.
Airlangga menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut mulai dilakukan secara bertahap pada awal Oktober 2026. Pada tahap awal, ketersediaan Maung diperuntukkan bagi para menteri koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Skema bertahap ini menandakan bahwa penyediaan kendaraan belum dilakukan secara serentak untuk seluruh pejabat yang berpotensi menggunakannya.
Menurut Airlangga, baru sebagian pejabat yang menerima kendaraan tersebut. Hingga saat ini, jumlah Maung yang telah tersedia mencapai 18 unit. Informasi itu memberikan gambaran mengenai tahap awal distribusi kendaraan, sekaligus menjelaskan mengapa penggunaan Maung masih terlihat terbatas di lingkungan pemerintahan.
Penggunaan Maung oleh beberapa pejabat kabinet juga memperlihatkan bahwa kendaraan tersebut mulai dipakai dalam berbagai agenda resmi, baik untuk perjalanan kerja maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Meski demikian, penerapannya masih mengikuti proses pengadaan dan distribusi yang dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, jumlah pengguna maupun unit yang beredar dapat bertambah seiring pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas bagi pejabat terkait.
Kebijakan penggunaan Maung di lingkungan pemerintahan berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri. Dalam sidang kabinet paripurna pada Oktober 2025, Prabowo meminta para menteri memakai kendaraan buatan PT Pindad tersebut sebagai kendaraan operasional sehari-hari untuk menjalankan tugas pemerintahan. Arahan ini menempatkan Maung bukan sekadar kendaraan dinas, melainkan juga simbol dukungan terhadap kemampuan industri nasional.
Prabowo menegaskan, “Para menteri wajib menggunakan kendaraan Maung untuk kegiatan pemerintahan. Kendaraan lain hanya boleh digunakan pada waktu libur atau ketika tidak dipanggil untuk agenda Presiden.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan produksi dalam negeri diarahkan menjadi kebijakan yang berlaku dalam aktivitas resmi, bukan hanya pilihan personal setiap pejabat.
Ketentuan itu sejalan dengan upaya pemerintah memperluas pemakaian produk otomotif buatan Indonesia. Dengan menggunakan Maung dalam kegiatan kedinasan, para pejabat pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri pertahanan dan otomotif dalam negeri. Kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat rantai pasok, mulai dari produsen komponen hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksinya.
Presiden Prabowo sendiri telah lebih dahulu menunjukkan penerapan kebijakan tersebut. Sejak awal masa pemerintahannya, ia menggunakan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan kepresidenan. Kendaraan ini dikembangkan PT Pindad dengan karakteristik yang menonjolkan kemampuan produksi nasional, desain khusus, serta perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan kenegaraan.
Dalam konteks itu, penggunaan Maung MV3 Garuda oleh pejabat negara menjadi bagian dari pesan kebijakan yang lebih luas. Pemerintah ingin memperlihatkan bahwa produk dalam negeri dapat digunakan untuk kebutuhan resmi dengan standar fungsi, keamanan, dan representasi kenegaraan. Arahan Presiden kemudian menjadi dasar bagi pemanfaatan kendaraan tersebut oleh para menteri, termasuk dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Pelaksanaan pengadaan Maung untuk pejabat kabinet mulai direalisasikan secara bertahap pada awal Oktober 2026. Proses tersebut tidak langsung mencakup seluruh jajaran pemerintahan, melainkan dimulai dengan menyediakan kendaraan bagi menteri koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Tahapan ini menjadi bagian awal dari penerapan kendaraan dinas tersebut bagi pejabat pemerintahan yang telah ditentukan.
Maung MV3 Garuda selanjutnya digunakan oleh para menteri, termasuk sebagai kendaraan dinas dengan identitas pelat nomor yang telah ditetapkan bagi masing-masing pejabat. Ketersediaan kendaraan dilakukan secara bertahap sebelum penggunaannya diperluas kepada jajaran pemerintahan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatannya berlangsung melalui tahapan, mengikuti kesiapan penyediaan kendaraan bagi kelompok pejabat yang menjadi sasaran awal.
Dalam penggunaannya, Maung MV3 Garuda untuk menteri perlu dibedakan dari kendaraan kepresidenan Maung MV3 Garuda Limousine. Keduanya memiliki tampilan yang mirip, sehingga dapat terlihat serupa ketika digunakan dalam kegiatan kenegaraan atau agenda pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan pada kelengkapannya. Versi yang digunakan para menteri tidak dilengkapi sunroof, sedangkan kendaraan kepresidenan yang digunakan Presiden Prabowo memiliki sunroof. Perbedaan tersebut menjadi penanda kendaraan dinas untuk menteri dan kendaraan kepresidenan, meskipun keduanya sama-sama menggunakan nama Maung MV3 Garuda.
Dengan realisasi secara bertahap sejak awal Oktober 2026, penggunaan Maung bagi pejabat kabinet mulai memasuki tahap pelaksanaan. Kendaraan terlebih dahulu tersedia bagi menteri koordinator dan sejumlah kepala lembaga, kemudian direncanakan meluas ke jajaran pemerintahan sesuai tahapan yang berjalan.
