Jombang | Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa bakti 2026–2031 memperlihatkan perubahan penting dalam wajah kepemimpinan organisasi. Kepengurusan ini merupakan hasil Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur. Dengan jumlah mencapai 210 orang, struktur baru tersebut tidak hanya diisi oleh tokoh yang lama dikenal dalam lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan, tetapi juga oleh figur dengan pengalaman di berbagai bidang profesional.
Penelusuran terhadap latar belakang para pengurus menunjukkan hadirnya sejumlah tokoh dari kalangan profesional, politisi, dan pejabat publik. Kelompok ini diperkirakan mencakup sekitar 19 persen dari keseluruhan kepengurusan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengalaman di luar struktur tradisional organisasi semakin memperoleh ruang dalam penyusunan jajaran strategis PBNU. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan upaya untuk menggabungkan kapasitas keumatan dengan keahlian di bidang pemerintahan, politik, bisnis, dan sektor profesional lainnya.
Komposisi itu menjadi lebih besar apabila pengurus yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha turut diperhitungkan. Jika kelompok profesional, politisi, dan pejabat publik digabung dengan kalangan pengusaha, proporsinya mencapai sekitar 21 persen. Persentase ini cukup signifikan untuk menggambarkan adanya pergeseran dalam corak rekrutmen kepemimpinan PBNU. Organisasi tidak hanya mengandalkan pengalaman internal, melainkan juga membuka ruang bagi individu yang memiliki jejaring, kompetensi, dan pengalaman mengelola institusi di luar lingkungan NU.
Perubahan tersebut menjadikan kepengurusan PBNU 2026–2031 tampil dengan komposisi yang lebih beragam. Masuknya profesional, pejabat publik, politisi, dan pengusaha dapat dipahami sebagai cerminan kebutuhan organisasi untuk merespons persoalan sosial, ekonomi, dan kebangsaan yang semakin kompleks. Pada saat yang sama, keberagaman latar belakang itu menempatkan PBNU pada tantangan baru, yakni memastikan seluruh kapasitas tersebut bekerja dalam garis kebijakan organisasi serta tetap berorientasi pada kepentingan warga Nahdlatul Ulama.
Komposisi baru kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat dibaca sebagai tanda meluasnya sumber otoritas di lingkungan organisasi Islam terbesar di dunia tersebut. Selama ini, otoritas NU kerap diasosiasikan terutama dengan kiai, ulama, dan jaringan pesantren. Asosiasi itu tetap penting, sebab legitimasi keagamaan dan hubungan dengan basis pesantren merupakan bagian mendasar dari identitas Nahdlatul Ulama. Namun, perkembangan organisasi dan perubahan kebutuhan masyarakat membuat sumber pengaruh dalam tubuh NU tidak lagi bertumpu pada satu kelompok sosial saja.
Dalam susunan terbaru, profesional, pengusaha, politisi, serta pejabat publik turut mengisi ruang kepemimpinan. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa pengalaman mengelola lembaga, menjalankan usaha, memahami birokrasi, dan membangun jaringan politik dipandang relevan bagi kerja organisasi. Perubahan tersebut menjadi lebih terlihat ketika sejumlah tokoh dari latar belakang nontradisional menempati jabatan strategis, baik dalam jajaran pengurus harian maupun posisi yang berperan langsung menggerakkan program, konsolidasi, dan pelayanan organisasi.
Perluasan ini menunjukkan bahwa otoritas kepemimpinan PBNU dibentuk oleh perpaduan pengetahuan keagamaan, kapasitas manajerial, pengalaman sosial, serta kemampuan membangun relasi dengan berbagai institusi. Dalam konteks organisasi besar, sumber daya tersebut dapat mendukung penerjemahan nilai-nilai keislaman dan tradisi NU ke dalam kebijakan, program pendidikan, layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta respons terhadap persoalan kebangsaan.
Meski demikian, latar belakang para pengurus tidak selalu berdiri secara terpisah. Seorang kiai dapat sekaligus menjadi akademisi atau pengusaha; seorang profesional mungkin tumbuh dari lingkungan pesantren; sementara pejabat publik dapat memiliki hubungan kuat dengan komunitas ulama dan struktur NU. Karena itu, peta kepemimpinan baru lebih tepat dipahami sebagai pertemuan berbagai identitas dan pengalaman, bukan penggantian otoritas kiai oleh kelompok lain. Keragaman tersebut memperluas basis legitimasi sekaligus menghadirkan tantangan untuk menjaga keseimbangan tradisi, profesionalisme, dan kepentingan organisasi.
Perubahan komposisi pada sejumlah posisi strategis PBNU memperlihatkan masuknya tokoh dengan latar belakang profesional, akademik, pemerintahan, dan kepemimpinan publik. Pergeseran ini tampak pada jabatan yang sebelumnya lebih sering diasosiasikan dengan kalangan kiai pesantren, tetapi kini juga dipercayakan kepada figur dengan pengalaman panjang di bidang pendidikan tinggi, birokrasi, perusahaan, serta pemerintahan.
Salah satu contoh penting terdapat pada posisi katib aam. Jabatan tersebut kini ditempati Prof. Dr. Mohamad Nuh, yang dikenal sebagai mantan rektor ITS dan mantan menteri. Penempatan Mohamad Nuh menandai hadirnya latar belakang akademik dan pengalaman pemerintahan dalam salah satu posisi kunci PBNU. Perubahan ini menjadi bagian dari peta baru kepemimpinan yang menghadirkan keragaman pengalaman di tingkat strategis.
Posisi bendahara umum dipercayakan kepada Prof. Dr. Ainun Na’im. Ia merupakan guru besar UGM yang pernah menjadi direktur Pertamina dan sekretaris jenderal di Kementerian Pendidikan. Selain itu, nama Kwandra Lukistan disebut sebagai profesional dan pengusaha industri kreatif. Ipang Wahid juga masuk dalam pembahasan tokoh yang mengisi ruang strategis tersebut.
Dari kalangan aktivis dan pejabat, terdapat Juri Ardiantoro, aktivis NU yang pernah menjadi komisioner KPU dan kini menjabat wakil menteri sekretaris negara. Pembahasan juga mencakup politisi santri serta pejabat daerah, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Gus Taj Yasin sebagai kepala daerah. Kehadiran nama-nama tersebut memperlihatkan luasnya latar belakang figur yang masuk dalam peta kepemimpinan PBNU.
Perubahan komposisi kepemimpinan PBNU dipandang sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan karena basis sosial Nahdlatul Ulama terus berkembang. NU tidak lagi hanya bertumpu pada santri yang hidup dan beraktivitas di lingkungan pesantren. Dalam sekitar empat dekade terakhir, semakin banyak santri yang menempuh pendidikan umum, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Perkembangan tersebut memperluas pengalaman, pengetahuan, serta bidang pengabdian warga NU di tengah masyarakat.
Perubahan latar belakang itu membuat karakter warga NU menjadi lebih beragam. Sebagian berkiprah sebagai akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, atau pejabat publik, sementara yang lain tetap menjalankan peran penting dalam tradisi kepesantrenan. Keragaman tersebut kemudian tercermin dalam susunan kepemimpinan yang menempatkan orang-orang dengan pengalaman berbeda pada posisi strategis. Kehadiran profesional dan pejabat tidak serta-merta menunjukkan jarak dari pesantren, melainkan dapat menjadi bagian dari perkembangan sosial warga NU.
Pengelompokan berdasarkan profesi juga tidak selalu dapat dilakukan secara tegas. Sejumlah pimpinan pesantren, misalnya, dapat sekaligus berstatus sebagai pejabat atau pengusaha. Mereka tetap memiliki akar kepesantrenan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab di ruang pemerintahan, dunia usaha, maupun bidang publik lainnya. Karena itu, batas kalangan pesantren, profesional, dan pejabat sering kali saling beririsan dalam praktiknya.
Dalam konteks Muktamar NU di Jombang, perubahan tersebut menjadi latar bagi kemunculan susunan kepemimpinan dengan wajah yang lebih beragam. Bahan sumber juga mencatat kemunculan Gus Ipul sebagai pendekar tunggal. Penyebutan itu menjadi bagian dari gambaran mengenai arah kepemimpinan baru dan komposisi tokoh yang mengisi posisi strategis PBNU pada momentum tersebut.
