Jakarta | Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap rencana pengoperasian Transjakarta Laut. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari perhatian terhadap kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Gagasan ini dinilai penting untuk memperkuat hubungan transportasi daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Rencana Transjakarta Laut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu dengan sistem mobilitas yang lebih luas di Jakarta. Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana angkutan laut, tetapi juga mencakup keterhubungan dengan moda transportasi darat, akses menuju pelabuhan, serta kemudahan perpindahan penumpang. Dengan konektivitas yang lebih terencana, perjalanan masyarakat dapat berlangsung secara lebih tertata dan mendukung kebutuhan sehari-hari.
Dukungan dari kedua fraksi tersebut juga berangkat dari perhatian terhadap risiko keterisolasian yang masih dihadapi masyarakat kepulauan. Keterbatasan akses dapat memengaruhi mobilitas warga, distribusi barang, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Kehadiran jaringan transportasi laut yang terintegrasi diharapkan mampu membuka peluang baru bagi masyarakat, termasuk memperlancar aktivitas perdagangan, pariwisata, dan usaha lokal di Kepulauan Seribu.
Meski demikian, layanan tersebut belum dinyatakan telah beroperasi. Rencana ini masih memerlukan pengkajian dan pematangan, terutama terkait rute, kebutuhan armada, infrastruktur pendukung, keselamatan pelayaran, serta mekanisme integrasi dengan layanan transportasi yang sudah tersedia. Proses tersebut menjadi tahap penting agar Transjakarta Laut dapat dirancang sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat kepulauan. Melalui perencanaan yang cermat, dukungan politik ini diharapkan berkembang menjadi kebijakan transportasi yang dapat memperluas akses sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta sedang mematangkan kajian mengenai kemungkinan pengembangan rute perairan. Kajian ini diarahkan untuk menilai kebutuhan mobilitas masyarakat, pola perjalanan antarpulau, kesiapan infrastruktur, serta model pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kepulauan Seribu. Pembahasan tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, konektivitas dengan moda darat, jadwal operasional, dan kemampuan armada dalam melayani perjalanan warga secara berkelanjutan.
Pengembangan layanan laut dipandang sebagai upaya memperluas akses transportasi publik, bukan sebagai pengganti layanan utama Transjakarta di darat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memastikan bahwa proses pengkajian rute perairan tidak akan mengurangi mutu maupun keandalan layanan bus Transjakarta. Operasional bus tetap menjadi bagian penting dari sistem transportasi perkotaan, sehingga kebutuhan armada, kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan cakupan rute darat harus tetap dijaga selama opsi layanan laut dikembangkan.
Dalam menyusun kebijakan, pemerintah juga perlu memperhatikan peran transportasi laut yang telah berjalan. Kapal tradisional masih menjadi sarana penting bagi warga yang bepergian melalui Pelabuhan Muara Angke, terutama untuk menjangkau pulau-pulau berpenghuni dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang tersedia, kapal tradisional melayani 79 persen dari total 443.271 penumpang di Pelabuhan Muara Angke. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pelaku transportasi lokal terhadap mobilitas antarpulau.
Karena itu, kajian rute perairan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penambahan armada atau pembentukan layanan baru. Pelaku usaha lokal dan pemilik kapal tradisional perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi yang sudah terbentuk. Pelibatan mereka dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan penumpang, kondisi rute, serta tantangan operasional di lapangan. Pendekatan tersebut juga membuka peluang integrasi layanan yang lebih tertib, aman, dan terjangkau tanpa mengabaikan pengalaman serta kapasitas armada lokal.
Fraksi Demokrat-Perindo mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merangkul pelaku usaha lokal dalam pengembangan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Keterlibatan warga dinilai penting agar perluasan konektivitas tidak hanya menghadirkan sarana transportasi baru, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pelayaran, perdagangan, dan jasa antarpulau. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dina Masyusin, menyampaikan empat pilar penguatan warga yang dapat menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pilar pertama adalah kemitraan operator lokal yang inklusif melalui skema pembelian layanan atau buy the service. Dengan skema ini, pemerintah dapat membeli layanan angkutan dari pemilik kapal tradisional, koperasi, dan kelompok usaha warga berdasarkan standar pelayanan yang disepakati. Model tersebut membuka ruang partisipasi yang lebih luas, sekaligus memberikan kepastian operasi bagi pelaku usaha lokal tanpa menghilangkan karakter transportasi masyarakat Kepulauan Seribu.
Pilar kedua berkaitan dengan peningkatan kelaikan dan kapasitas usaha mitra. Pemerintah perlu mendukung proses sertifikasi armada, penyediaan fasilitas keselamatan, pemeriksaan kapal secara berkala, serta pelatihan berkelanjutan bagi pengemudi dan pengelola. Penguatan ini akan meningkatkan standar keamanan penumpang, profesionalisme operator, dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelayanan publik.
Pilar ketiga menempatkan warga asli Kepulauan Seribu sebagai prioritas untuk menjadi awak kapal dan petugas layanan. Kebijakan afirmatif tersebut dapat menciptakan lapangan kerja setempat, meningkatkan keterampilan generasi muda, serta memastikan layanan berjalan dengan dukungan masyarakat yang memahami kondisi wilayah dan kebutuhan penumpang.
Pilar keempat adalah integrasi ekosistem usaha melalui JakLingko. Penggabungan sistem pembayaran kapal mitra ke dalam ekosistem JakLingko diharapkan memudahkan konektivitas penumpang saat berpindah moda. Pada saat yang sama, sistem terintegrasi dapat meningkatkan transparansi transaksi dan memberi kepastian pendapatan bagi operator kapal lokal. Keempat pilar ini menempatkan warga bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra utama dalam pembangunan transportasi laut yang inklusif dan berkelanjutan.
Fraksi Demokrat-Perindo menyampaikan apresiasi terhadap pengalihan aset berupa kapal dan dermaga yang menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan layanan Transjakarta Laut. Pengalihan tersebut dinilai perlu dilakukan melalui proses yang akuntabel, sehingga pemanfaatan aset publik memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, proses pengalihan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Apresiasi itu juga menegaskan pentingnya tata kelola aset setelah proses pengalihan berlangsung. Kapal dan dermaga tidak hanya dipandang sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai aset daerah yang harus dikelola secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kejelasan mengenai pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanfaatannya akan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan transportasi antarpulau.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Transjakarta menyatakan komitmen untuk menyusun tata kelola dan pola kemitraan secara transparan. Komitmen tersebut diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memiliki peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Keterbukaan dalam penyusunan kebijakan diharapkan dapat mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penataan tersebut diarahkan untuk mendukung pengoperasian Transjakarta Laut dengan layanan yang modern dan aman. Modernisasi tidak semata-mata berkaitan dengan sarana transportasi, melainkan juga mencakup pengelolaan layanan yang tertib, responsif, dan memperhatikan kebutuhan penumpang. Aspek keselamatan perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap tahapan persiapan maupun pelaksanaan operasional.
Di sisi lain, keberadaan layanan ini diharapkan tetap memberdayakan potensi ekonomi warga Kepulauan Seribu. Pengembangan transportasi laut perlu berjalan selaras dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dengan tata kelola aset yang akuntabel, kemitraan yang terbuka, serta perhatian terhadap keselamatan dan pemberdayaan ekonomi lokal, Transjakarta Laut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas Kepulauan Seribu secara berkelanjutan.
