Jakarta | Pemerintah menaruh perhatian terhadap protes yang disampaikan sejumlah negara sahabat terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berasal dari Indonesia. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah negara tetangga. Pemerintah menyadari bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan komunikasi bersama negara-negara yang merasakan dampak asap.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap dampak asap karhutla yang dirasakan negara-negara tetangga. Pernyataan itu menegaskan bahwa Presiden mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan memandangnya sebagai isu yang perlu ditangani melalui langkah pemerintah yang terukur. Perhatian Presiden juga menunjukkan pentingnya memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan secara efektif, sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.
Dudung menyampaikan hal tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia menempatkan persoalan asap karhutla sebagai bagian dari perhatian pemerintah bersama Presiden Prabowo, terutama karena muncul protes dari sejumlah negara sahabat. Pemerintah kemudian perlu memastikan informasi mengenai penanganan karhutla disampaikan secara jelas dan langkah antisipasi terus diperkuat. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa dampak lintas batas akibat asap tidak diabaikan dalam pembahasan pemerintah. Fokus perhatian diarahkan pada penanganan sumber kebakaran serta pengurangan dampak yang dapat dirasakan di luar wilayah Indonesia, dengan tetap mengedepankan koordinasi antarlembaga dan hubungan diplomatik yang baik.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena sejumlah wilayah memiliki hamparan lahan gambut yang luas. Karakteristik gambut membuat api tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi dapat terus membara di lapisan bawah tanah. Kondisi tersebut menyulitkan petugas untuk memastikan seluruh titik api telah padam, terutama ketika kebakaran meluas di beberapa provinsi dengan kawasan gambut yang saling berdekatan.
Menurut Dudung, pemadaman tetap dilakukan melalui berbagai upaya di lapangan. Petugas mengerahkan personel dan peralatan untuk menangani titik-titik kebakaran, melakukan pembasahan pada area terdampak, serta memantau kembali lokasi yang telah ditangani. Langkah tersebut diperlukan karena api di lahan gambut dapat muncul kembali apabila bagian bawah permukaan masih menyimpan panas. Upaya penanganan juga dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dan pihak terkait sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Dudung menyebut dirinya sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam peran tersebut, ia menyampaikan perkembangan penanganan serta tantangan yang dihadapi, termasuk karakter lahan gambut di sejumlah provinsi. Persoalan kebakaran hutan dan lahan ini selanjutnya akan dibahas oleh Presiden Prabowo. Pembahasan tersebut mencakup kondisi penanganan di lapangan dan langkah-langkah yang terus dilakukan pemerintah untuk menghadapi kebakaran serta dampak asap yang ditimbulkannya.
Dalam pembahasan mengenai dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap negara tetangga, pemerintah menjelaskan bahwa penanganan di lapangan melibatkan pengerahan personel dari TNI, Polri, serta satuan-satuan terkait. Pelibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa karhutla diperlakukan sebagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas institusi. Masing-masing unsur dikerahkan untuk mendukung upaya penanganan sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga respons pemerintah dapat dilakukan secara bersama-sama.
Namun, Dudung menyampaikan bahwa luasnya lahan yang harus ditangani menjadi kendala utama. Besarnya cakupan wilayah membuat penanganan tidak sederhana, karena personel dan satuan yang telah dikerahkan perlu menangani area yang luas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengerahan berbagai unsur, meskipun telah dilakukan secara bersama, tetap menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan skala wilayah yang besar. Kendala ini menjadi bagian penting dalam pembahasan pemerintah mengenai respons terhadap karhutla.
Dalam konteks itu, Dudung mengharapkan adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo untuk penanganan yang bersifat insidental. Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah bersama ketika situasi memerlukan perhatian dan keputusan khusus. Harapan itu juga memperlihatkan perlunya dukungan kebijakan yang dapat menyesuaikan penanganan dengan perkembangan persoalan, tanpa mengabaikan koordinasi TNI, Polri, dan satuan terkait yang telah dilibatkan pemerintah.
Pembahasan pemerintah bersama Presiden Prabowo kemudian menempatkan pengerahan personel dan luas wilayah sebagai dua hal yang saling berkaitan. Ketersediaan personel menjadi bagian dari respons, sementara cakupan lahan merupakan tantangan yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, arahan khusus yang diharapkan Dudung dipandang penting untuk memperkuat penanganan secara insidental. Pokok pembahasan tersebut berfokus pada kebutuhan koordinasi dan keputusan pemerintah dalam menghadapi karhutla serta dampaknya terhadap negara tetangga.
Dudung akan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan tersebut akan disampaikan dengan menitikberatkan pada wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Penyampaian itu diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi terbaru di lapangan sekaligus perkembangan upaya pengendalian yang sedang berjalan. Pemerintah juga akan memaparkan hasil koordinasi dan penanganan yang telah dilaksanakan oleh berbagai unsur terkait di wilayah prioritas tersebut.
Selain mencatat tindakan yang sudah dilakukan, laporan Dudung akan memuat persentase pelaksanaan dari setiap langkah penanganan. Informasi itu penting untuk mengukur sejauh mana rencana pemerintah telah direalisasikan serta bagian mana yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah akan menjelaskan langkah konkret berikutnya, termasuk penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat penanganan di masing-masing daerah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat diarahkan secara lebih terukur dan disesuaikan dengan perkembangan situasi karhutla.
Persoalan karhutla kini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga telah diperhatikan oleh negara lain. Dampak asap yang berpotensi meluas membuat isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas, terutama terkait kondisi kawasan dan keselamatan masyarakat. Meski demikian, Dudung belum memberikan jawaban mengenai tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara lain. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut masih akan dibahas terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo. Keputusan mengenai tindak lanjut tawaran itu akan ditentukan setelah pemerintah melakukan pembahasan dan mempertimbangkan kebutuhan penanganan secara menyeluruh.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Perkuat Kesadaran Warga, Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Bersama Pasis Sesko TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla | Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Tim Sesko TNI Bersama Forkopimda Kukar Tatap Muka Virtual Bersama Camat
