Jakarta | Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa penerbangan mengalami penundaan karena jarak pandang menurun dan tidak memenuhi tingkat keamanan yang diperlukan untuk proses lepas landas maupun pendaratan. Situasi ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta konektivitas antardaerah, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh asap.
Informasi mengenai kondisi tersebut disampaikan Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurut Dudung, jarak pandang sempat berada pada kisaran 500 hingga 800 meter. Rentang jarak pandang itu menunjukkan bahwa kepulan asap cukup tebal dan berpotensi menghambat penerbangan. Maskapai dan pengelola bandar udara perlu mempertimbangkan kondisi cuaca serta perkembangan jarak pandang sebelum menentukan keberangkatan atau kedatangan pesawat.
Dudung juga menyampaikan pengalaman pribadinya ketika penerbangan menuju Sumatera Selatan mengalami penundaan beberapa hari sebelumnya. Penundaan tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga oleh pengguna transportasi udara. Jadwal penerbangan dapat berubah apabila jarak pandang belum memungkinkan operasi berlangsung secara aman. Penumpang pun diimbau memantau informasi resmi dari maskapai dan otoritas bandara untuk mengetahui perubahan jadwal, prosedur pengalihan penerbangan, atau kemungkinan pembatalan. Pemerintah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan kabut asap dan dampaknya terhadap layanan penerbangan, sembari menyiapkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perhatian tersebut semakin penting karena asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran transportasi udara. Gangguan jarak pandang di sejumlah wilayah dapat memengaruhi jadwal penerbangan, termasuk kemungkinan penundaan maupun pengalihan rute.
Menurut Dudung, arahan Presiden berfokus pada percepatan pengendalian karhutla melalui koordinasi yang lebih kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Upaya tersebut mencakup pemantauan titik api, pengerahan personel dan peralatan, pemadaman di lokasi terdampak, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Penanganan juga perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan layanan transportasi.
Perhatian Presiden menunjukkan bahwa karhutla dipandang sebagai persoalan lintas sektor yang memerlukan respons cepat dan terukur. Selain aspek lingkungan, kebakaran dan kabut asap berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan, kegiatan ekonomi, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat. Karena itu, setiap perkembangan di lapangan perlu disampaikan secara berkala untuk memastikan kebijakan dan pengerahan sumber daya dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru.
Dudung juga berencana melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut akan memuat langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, capaian pelaksanaan di wilayah terdampak, serta kendala yang masih dihadapi dalam proses pengendalian. Selain itu, laporan akan mencantumkan agenda prioritas berikutnya, termasuk kebutuhan penguatan operasi pemadaman, pencegahan titik api baru, dan koordinasi antarinstansi. Melalui laporan tersebut, Presiden diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut dan memastikan penanganan berjalan cepat, efektif, serta berkelanjutan.
Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketiga kawasan tersebut dinilai penting karena memiliki titik rawan kebakaran serta berpotensi mengalami penurunan kualitas udara ketika asap terbawa angin. Kondisi ini turut mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional penerbangan di sejumlah wilayah.
Persoalan asap tidak hanya berdampak di dalam negeri. Penyebarannya disebut telah menjangkau negara tetangga, sehingga penanganan karhutla berkembang menjadi isu lintas negara. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pemadaman di area terdampak, dan memastikan informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat serta pihak terkait.
Perhatian terhadap Sumatera Selatan diarahkan pada pengendalian titik api dan pencegahan meluasnya kebakaran di kawasan yang memiliki lahan gambut. Sementara itu, wilayah Kalimantan memerlukan pengawasan berkelanjutan karena luasnya area rawan serta tantangan akses menuju lokasi kebakaran. Di Kepulauan Riau, pemantauan kondisi angin dan pergerakan asap menjadi bagian penting untuk mengantisipasi dampak terhadap permukiman dan jalur transportasi.
Laporan yang akan disampaikan Dudung diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai penanganan yang telah berjalan di wilayah-wilayah tersebut. Isi laporan itu mencakup evaluasi terhadap efektivitas langkah yang telah dilakukan, termasuk persentase pelaksanaannya di lapangan. Data tersebut diperlukan untuk mengukur capaian, menemukan kendala, dan menentukan kebutuhan tambahan, baik dari sisi personel, peralatan, maupun koordinasi.
Selain evaluasi, laporan tersebut akan memuat langkah konkret dan prioritas pemerintah selanjutnya. Prioritas itu mencakup pemadaman titik api, pencegahan munculnya kebakaran baru, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta penguatan kerja sama dengan negara yang terdampak. Dengan rencana yang terukur, pemerintah dapat merespons gangguan penerbangan dan dampak lintas batas secara lebih cepat dan terpadu.
Hambatan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terletak pada luasnya wilayah yang terdampak, terutama kawasan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi dapat menyebar dan bertahan di lapisan bawah tanah. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman karena petugas harus memastikan titik panas benar-benar padam, bukan sekadar mengurangi asap atau api yang tampak dari luar.
Selain struktur tanahnya, kawasan gambut umumnya memiliki akses yang terbatas dan berada di wilayah yang luas. Mobilisasi peralatan, air, serta personel menuju lokasi kebakaran membutuhkan waktu dan perencanaan khusus. Dalam situasi tertentu, titik api juga dapat muncul secara terpisah sehingga penanganan harus dilakukan secara bersamaan di sejumlah lokasi. Hambatan tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap pemantauan udara, pemetaan titik panas, serta koordinasi yang cepat petugas di lapangan dan pusat pengendalian.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk menangani karhutla, termasuk unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta satuan terkait di daerah. Sumber daya manusia yang tersedia disebut telah dikerahkan sesuai kebutuhan, baik untuk pemadaman langsung, penyelamatan masyarakat, pengawasan wilayah, maupun dukungan logistik. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mempercepat respons sekaligus memperkuat pengamanan di sekitar kawasan terdampak.
Namun, besarnya bentang wilayah membuat pengerahan personel saja belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Penanganan memerlukan arahan khusus dari tingkat pusat agar pembagian tugas, penggunaan peralatan, dan penetapan prioritas dapat berjalan seragam. Pemerintah juga perlu menyesuaikan langkah berdasarkan perkembangan di lapangan, termasuk kemungkinan adanya arahan presiden untuk menghadapi situasi secara insidentil. Kebijakan tersebut dapat menjadi dasar bagi peningkatan operasi, terutama ketika karhutla meluas, mengganggu kualitas udara, atau berdampak pada aktivitas penerbangan dan masyarakat.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
