Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas percepatan pemadaman kebakaran serta penguatan upaya pencegahan. Pembahasan diarahkan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga kebakaran tidak meluas. Langkah tersebut melibatkan penyelarasan kerja antarlembaga dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta penanganan karhutla diperkuat. Presiden juga mengarahkan agar seluruh sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung proses pemadaman dan pencegahan. Arahan tersebut menegaskan perlunya kesiapan pemerintah dalam merespons kebakaran hutan dan lahan secara terpadu.
Rapat terbatas ini menempatkan percepatan penanganan sebagai salah satu perhatian utama pemerintah. Selain memastikan upaya pemadaman berjalan efektif, pemerintah juga membahas langkah pencegahan untuk mengendalikan perkembangan kebakaran. Penguatan penanganan diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi yang konsisten, pengerahan sumber daya secara tepat, serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan berdasarkan kondisi penanganan.
Melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden tersebut, pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk mengerahkan kemampuan yang ada dalam menangani karhutla. Arahan penggunaan seluruh sumber daya secara optimal menjadi dasar bagi penguatan langkah pemadaman dan pencegahan di wilayah yang menjadi perhatian, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi terdampak. Laporan tersebut menggambarkan bahwa sejumlah titik kebakaran belum sepenuhnya tertangani, sehingga operasi pemadaman tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh unsur penanggulangan bencana dan pihak terkait di wilayah masing-masing.
Berdasarkan laporan itu, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Luasan tersebut menjadi gambaran mengenai pekerjaan yang masih harus diselesaikan dalam operasi di lapangan. Proses pemadaman dilakukan terhadap lahan yang masih terbakar, sementara perkembangan kondisi di setiap wilayah terus menjadi bagian dari pemantauan penanganan karhutla.
Dalam penetapan prioritas operasi, pemerintah menetapkan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai dua wilayah yang menjadi fokus utama. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan perhatian dan pelaksanaan langkah pemadaman di enam provinsi yang masih terdampak. Dengan demikian, informasi mengenai luasan lahan yang belum padam serta kondisi di setiap provinsi digunakan untuk menentukan arah prioritas operasi.
Laporan Kepala BNPB juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada penyelesaian pemadaman di satu lokasi, tetapi mencakup koordinasi operasi pada seluruh wilayah terdampak. Enam provinsi tetap berada dalam cakupan penanganan, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan memperoleh status sebagai fokus utama. Sementara itu, lahan seluas sekitar 639 hektare masih menjadi sasaran pemadaman hingga kondisi kebakaran dapat ditangani sesuai perkembangan di lapangan.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan didukung operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Kekuatan tersebut mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta berbagai pihak terkait yang bekerja bersama untuk menangani titik-titik kebakaran, mencegah perluasan api, dan melindungi wilayah terdampak.
Operasi darat dilakukan melalui pemantauan, penyisiran area, pembuatan sekat, serta pemadaman langsung pada lahan yang terbakar. Pengerahan personel secara terpadu memungkinkan respons dilakukan lebih cepat, terutama di lokasi yang memiliki akses terbatas atau menghadapi kondisi cuaca yang meningkatkan risiko penyebaran api. Koordinasi antarpersonel juga menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan berlangsung sesuai prioritas di lapangan.
Dari pelaksanaan operasi tersebut, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar area yang mengalami kebakaran baru dapat segera ditangani. Namun, upaya pengendalian tetap harus dilakukan secara berkelanjutan karena potensi munculnya titik api baru dan kemungkinan bara kembali menyala masih perlu diantisipasi.
Sejalan dengan operasi darat, dukungan udara melalui water bombing terus dilakukan di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar, khususnya lokasi yang sulit dijangkau personel atau memiliki api yang menyebar di hamparan luas. Penggunaan water bombing membantu menekan intensitas api dan mempercepat proses pemadaman pada titik-titik prioritas.
Dengan demikian, operasi darat dan udara berjalan secara paralel sebagai satu rangkaian penanganan karhutla. Personel di lapangan menangani api dan melakukan pengamanan area, sementara operasi water bombing memperkuat pemadaman dari udara. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sekaligus mengurangi risiko meluasnya dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, seiring berlangsungnya penanganan di lapangan serta pemantauan terhadap potensi titik panas. Perkembangan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko karhutla, terutama ketika pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan munculnya kembali titik api akibat kondisi cuaca dan masih adanya lahan yang rentan terbakar.
Operasi modifikasi cuaca juga terus dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan curah hujan di wilayah yang membutuhkan, sehingga dapat membantu pembasahan lahan dan mengurangi potensi meluasnya kebakaran. Optimalisasi operasi dilakukan dengan memperhatikan dinamika atmosfer serta peluang terbentuknya awan hujan. Langkah ini menjadi semakin relevan karena perkiraan awal musim hujan diproyeksikan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Perbaikan kondisi di beberapa daerah dan penguatan operasi modifikasi cuaca tetap memerlukan koordinasi lintas sektor. Konteks koordinasi penanganan karhutla dibahas dalam rapat yang dihadiri pejabat pemerintah, pimpinan TNI dan Polri, kepala BNPB, kepala BMKG, serta gubernur, pangdam, dan kapolda dari Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Kehadiran unsur-unsur tersebut menjadi informasi pendukung dalam pembahasan penanganan karhutla, khususnya untuk memantau perkembangan situasi di wilayah prioritas dan memastikan informasi mengenai cuaca serta kondisi kebakaran dapat menjadi bahan koordinasi antarinstansi.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Menembus Langit Banua, Hercules TNI AU Bawa Bantuan Presiden RI untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
