Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran terkait mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Perintah tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah agar kebakaran di enam provinsi dapat segera dikendalikan dan tidak meluas. Penanganan di lapangan diarahkan untuk berjalan secara terpadu, dengan mengutamakan kecepatan respons, keselamatan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan yang terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan tersebut setelah mengikuti rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurut Dudung, Presiden memberikan perhatian besar terhadap perkembangan kebakaran dan meminta agar berbagai langkah penanganan tidak berjalan lambat. Setiap unsur yang memiliki kewenangan diminta memperkuat koordinasi sehingga keputusan dan tindakan di lapangan dapat dilakukan tanpa menunggu lebih lama.
Target yang ditekankan Presiden adalah memastikan karhutla tertangani secepat mungkin. Konsentrasi pemerintah tidak hanya ditujukan pada pemadaman titik api, tetapi juga pada upaya mencegah munculnya kebakaran baru serta mengurangi dampak terhadap masyarakat. Arahan tersebut menjadi dasar bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengerahan sumber daya sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto turut melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam pemantauan pemerintah terhadap situasi terkini, termasuk kebutuhan dukungan dan langkah lanjutan di daerah. Dengan pemantauan langsung serta koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan penanganan kebakaran berlangsung terarah, cepat, dan berkelanjutan hingga kondisi di seluruh wilayah terdampak dapat dikendalikan.
BNPB memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada enam provinsi yang dinilai memerlukan perhatian serta koordinasi lebih intensif. Pemusatan operasi tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman, pemantauan, dan mitigasi berjalan secara terpadu. Setiap perkembangan di lapangan menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi, terutama ketika kondisi cuaca dan asap memengaruhi efektivitas pengerahan personel maupun peralatan.
Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang disebut dalam laporan mengenai fokus penanganan ini. Salah satu area prioritas berada di Tanjung Puting atau kawasan sekitar taman nasional. Lokasi tersebut memperoleh perhatian khusus karena terdapat satwa yang perlu dilindungi. Penanganan karhutla di sekitar kawasan itu tidak hanya berkaitan dengan pencegahan meluasnya api, tetapi juga dengan perlindungan habitat dan keselamatan satwa yang berada di dalamnya.
Selain Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan juga disebut sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam operasi. Penanganan di enam provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Koordinasi antarpihak diperlukan agar langkah pemadaman dan mitigasi dapat diarahkan pada titik-titik yang paling membutuhkan respons, sekaligus mengurangi risiko dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat.
Operasi menggunakan helikopter telah dilakukan sebagai bagian dari respons awal dan pemantauan kawasan terdampak. Namun, penanganan kini lebih banyak dioptimalkan melalui jalur darat. Kabut asap yang tebal menghambat jangkauan dan efektivitas operasi dari udara, sehingga pengerahan tim di lapangan menjadi pilihan yang lebih memungkinkan untuk menjangkau area sasaran. Melalui jalur darat, petugas dapat melakukan pemadaman secara lebih langsung, memeriksa kondisi titik api, serta menyesuaikan tindakan dengan situasi aktual di setiap wilayah. Perubahan strategi ini menunjukkan bahwa operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan, dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas, perlindungan satwa, dan pengendalian dampak asap.
Operasi darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merujuk pada pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah. Langkah ini diperlukan untuk menjangkau titik api atau area terdampak yang sulit didatangi melalui udara. Meskipun dukungan helikopter tetap penting untuk pemantauan dan pemadaman, kondisi medan, tutupan vegetasi, jarak pandang, serta keterbatasan akses dapat membuat pengerahan dari udara tidak selalu mencukupi.
Karena itu, pemerintah mengerahkan kendaraan dan berbagai peralatan, termasuk mobil pemadam, pompa, selang, serta alat berat. Peralatan tersebut digunakan untuk membuka atau memperbaiki akses, membuat sekat bakar, mengangkut personel, dan mendukung pemadaman langsung di lokasi. Kehadiran tim di lapangan memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih dekat, terutama pada wilayah yang tidak mudah dicapai helikopter atau tidak memungkinkan pendaratan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa istilah operasi darat tidak berarti operasi militer. Sebutan tersebut menggambarkan metode pemadaman yang dilaksanakan dari daratan, bukan pengerahan operasi militer dalam pengertian khusus. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa penanganan karhutla melibatkan kerja terpadu berbagai unsur sesuai tugas dan kewenangannya.
Perlindungan kawasan di Kalimantan Tengah juga memerlukan perhatian khusus karena wilayah tersebut menjadi habitat berbagai satwa, termasuk buaya dan harimau. Penanganan api harus dilakukan secara hati-hati untuk melindungi personel, mencegah kerusakan ekosistem, serta mengurangi risiko terhadap satwa dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI-Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat.
Capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari dan terus diupayakan melalui langkah mitigasi. Selain pemadaman, pemerintah memperkuat pemantauan, patroli, kesiapsiagaan, dan pengendalian cuaca yang didukung BMKG. Rangkaian upaya tersebut diarahkan untuk menekan perluasan kebakaran sekaligus mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara presisi, terukur, dan dimulai sejak tingkat daerah. Penanganan tidak boleh menunggu sampai api membesar atau meluas. Setiap potensi ancaman perlu dipetakan lebih awal berdasarkan kondisi cuaca, kerentanan wilayah, aktivitas masyarakat, serta riwayat kejadian sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya secara tepat sasaran sebelum situasi berkembang menjadi bencana.
Penguatan mitigasi juga dilakukan melalui pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli karhutla yang melibatkan berbagai unsur secara terpadu. Bhabinkamtibmas dan Babinsa diharapkan aktif mendampingi warga, menyampaikan edukasi, serta memantau titik-titik yang memiliki risiko tinggi. Karang taruna dapat berperan dalam menggerakkan partisipasi generasi muda, sementara pemerintah daerah memastikan dukungan kebijakan, personel, peralatan, dan mekanisme pelaporan berjalan efektif. Kolaborasi tersebut harus dibangun hingga tingkat desa agar tanda-tanda awal kemunculan api dapat segera dikenali dan ditindaklanjuti.
Arahan pencegahan juga mencakup perluasan kampanye karhutla secara masif dan berkelanjutan. Pesan mengenai larangan pembakaran lahan, tata cara pembukaan lahan tanpa membakar, serta konsekuensi hukum perlu disampaikan melalui berbagai saluran dan disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat. Edukasi tidak hanya dilakukan ketika musim kemarau tiba, tetapi menjadi kegiatan rutin yang diperkuat melalui pertemuan warga, fasilitas publik, media sosial, dan jejaring pemerintahan daerah.
Langkah tersebut ditujukan kepada para gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, serta pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Masing-masing pihak diminta memperkuat koordinasi, berbagi informasi, dan memastikan peringatan dini segera diterjemahkan menjadi tindakan lapangan. Presiden mengapresiasi upaya seluruh pihak yang bekerja di lapangan dan meminta BNPB menjalankan berbagai langkah strategis secara maksimal untuk menekan risiko karhutla.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
