Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugasnya dan tidak dapat dimakzulkan sebagai dampak langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Syahganda, putusan MK tersebut tidak mengubah kedudukan pasangan presiden dan wakil presiden yang telah memperoleh mandat konstitusional melalui pemilihan umum. Dengan demikian, status Gibran sebagai wakil presiden tetap melekat dan tidak gugur hanya karena adanya putusan terkait perkara dokumen pendidikan. Ia menegaskan bahwa proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah, lanjut Syahganda, menghormati MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Sikap tersebut sejalan dengan posisi pemerintah sebagai bagian dari rumpun eksekutif yang berkewajiban menghormati kewenangan lembaga negara lain dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Penghormatan terhadap putusan pengadilan, menurut dia, tidak berarti pemerintah menafsirkan putusan tersebut sebagai perubahan terhadap komposisi kepemimpinan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, pada Sabtu (10/10). Ia menjelaskan bahwa keputusan MK perlu dipahami sesuai ruang lingkup dan amar putusannya. Karena itu, putusan mengenai keabsahan dokumen pendidikan tidak serta-merta menjadi dasar untuk mencabut jabatan Gibran atau mengubah pasangan presiden dan wakil presiden yang sedang menjalankan pemerintahan.
Penegasan tersebut sekaligus menunjukkan posisi pemerintah dalam merespons perdebatan publik setelah putusan MK dibacakan. Pemerintah menyatakan akan tetap bekerja sesuai kerangka hukum, menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, serta menghormati seluruh tahapan dan kewenangan lembaga negara yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah tetap mengikuti perkembangan dan dinamika yang muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mencermati berbagai hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk perkembangan yang berlangsung setelah keputusan dibacakan. Pemantauan dilakukan terhadap dinamika yang ada, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai langkah tertentu yang telah atau akan ditempuh.
Menurut Syahganda, perkara tersebut masih memiliki kemungkinan untuk berlanjut melalui jalur politik ataupun jalur hukum lain. Namun, ia tidak merinci bentuk proses yang dimaksud, lembaga mana yang akan terlibat, maupun mekanisme yang mungkin digunakan. Pernyataan itu disampaikan sebagai gambaran mengenai kemungkinan perkembangan perkara, bukan sebagai keterangan mengenai keputusan baru atau arah proses yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tindak lanjut perkara setelah putusan MK. Belum ada keterangan yang menerangkan apakah akan terdapat proses lanjutan tertentu, bagaimana proses tersebut dapat berlangsung, atau pihak mana yang akan mengambil langkah berikutnya. Karena itu, informasi mengenai jalur politik maupun jalur hukum lain masih berada pada tingkat kemungkinan sebagaimana disampaikan Syahganda.
Dalam situasi tersebut, pemerintah masih menunggu dan memantau perkembangan yang muncul. Sikap ini mencakup perhatian terhadap dinamika setelah putusan MK serta berbagai kemungkinan yang dapat berkembang di kemudian hari. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, pemerintah belum menyampaikan rincian mengenai bentuk tindak lanjut, lembaga yang berwenang, ataupun mekanisme yang akan ditempuh. Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tetap mengikuti perkembangan dan dinamika perkara tersebut.
Syahganda menyayangkan tindakan seorang anggota DPRD yang menurunkan foto Gibran setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Menurut dia, tindakan tersebut kurang tepat karena putusan yang telah disampaikan tidak serta-merta mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Selama belum ada ketentuan resmi yang menyatakan sebaliknya, Gibran tetap menjalankan status dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
Sikap tersebut dinilai tidak elok karena dilakukan di lingkungan lembaga perwakilan rakyat. Kantor DPRD merupakan bagian dari institusi negara yang semestinya mencerminkan penghormatan terhadap proses hukum dan tata pemerintahan. Perbedaan pandangan terhadap putusan MK dapat disampaikan melalui kritik atau pernyataan politik, tetapi tidak seharusnya diwujudkan melalui tindakan yang berpotensi dianggap merendahkan simbol jabatan kenegaraan.
Syahganda juga menyampaikan perbandingan mengenai pihak yang melakukan penurunan foto tersebut. Apabila masyarakat biasa menurunkan foto Gibran dari ruang atau tempat milik pribadi, tindakan itu tidak menjadi persoalan yang sama. Masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan sikapnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Namun, situasinya berbeda ketika tindakan serupa dilakukan oleh seorang anggota DPRD di kantor lembaga negara.
Perbedaan itu, menurut Syahganda, berkaitan dengan posisi dan tanggung jawab pejabat publik. Anggota DPRD menerima gaji dari negara, sehingga perilakunya di ruang kerja resmi melekat pada kapasitas kelembagaan, bukan semata-mata pilihan pribadi. Karena itu, setiap tindakan perlu mempertimbangkan etika jabatan, penghormatan terhadap institusi, serta konsekuensi bagi kepercayaan masyarakat. Penurunan foto Gibran dalam konteks tersebut dipandang tidak sejalan dengan sikap yang semestinya ditunjukkan oleh penyelenggara negara terhadap pejabat yang masih sah menduduki jabatannya.
Perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan gugatan atas keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024. Para pemohon mempersoalkan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan tersebut. Salah satu pemohon, Denny Indrayana, menyatakan bahwa dokumen itu berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan atau ijazah sebagaimana yang dipersyaratkan.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pertimbangan itu didasarkan pada kesimpulan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Dengan demikian, MK tidak masuk lebih jauh untuk mengadili pokok gugatan sebagaimana yang dimohonkan oleh para pihak.
Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti kelulusan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat. Hakim konstitusi Adies Kadier menjelaskan bahwa Gibran secara faktual tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Karena itu, persoalan mengenai ada atau tidaknya bukti ijazah tersebut dinilai menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Menanggapi putusan tersebut pada Rabu (7/10), Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK. Ia juga menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta menjalankan visi, misi, dan program Presiden. Pernyataan itu menunjukkan sikap Gibran yang memilih melanjutkan tugas pemerintahan dan memenuhi tanggung jawab publik di tengah adanya perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Baca juga: Tembus Kegelapan Malam, Prajurit Lanud Sjamsudin Noor Tetap Sigap dan Semangat Jaga Pompa Bantuan Presiden RI Untuk Suplai Air Pembahasan Gambut | Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
