Jakarta | Pelantikan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), bersama Mayjen Sriyanto sebagai wakilnya, menandai dimulainya tugas lembaga baru dalam mengelola ekosistem gambut dan mangrove. Keduanya dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026.
Pembentukan dan kepemimpinan BPGMN berlangsung ketika pengelolaan gambut menghadapi tantangan yang saling berkaitan, mulai dari menjaga fungsi hidrologis lahan hingga mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, perhatian publik tidak hanya tertuju pada susunan pimpinan, tetapi juga pada kemampuan badan ini menerjemahkan mandatnya menjadi langkah konkret. Penguatan tata kelola, koordinasi lintas instansi, serta pemantauan kawasan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Komisi IV DPR berharap kehadiran BPGMN dapat memperkuat pengelolaan dan restorasi gambut sekaligus meningkatkan penanganan karhutla. Harapan itu mencakup kesinambungan program pemulihan, pencegahan kebakaran, dan kerja bersama dengan pemerintah daerah serta masyarakat di sekitar kawasan. Restorasi yang efektif perlu mempertimbangkan kondisi setempat, termasuk kebutuhan menjaga lahan tetap basah dan mengurangi risiko pembukaan atau pengeringan yang dapat membuat gambut mudah terbakar.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menilai lembaga sebelumnya, Badan Restorasi Gambut, telah berhasil menjalankan restorasi. Menurutnya, capaian tersebut dapat menjadi pijakan bagi badan baru, bukan alasan untuk mengendurkan upaya. BPGMN diharapkan mampu bekerja lebih baik, memperluas hasil yang telah dicapai, dan memperkuat pelaksanaan program secara terukur. Keberhasilan badan ini nantinya akan dinilai melalui dampak nyata di lapangan: kawasan gambut yang pulih, risiko karhutla yang terkendali, serta perlindungan ekosistem yang berjalan konsisten. Dengan demikian, pelantikan pimpinan menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan restorasi memberi manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa Komisi IV DPR akan menjadwalkan rapat untuk membahas target dan rencana kerja Badan Pengendalian Gambut dan Mangrove (BPGMN) setelah masa reses berakhir. Pembahasan tersebut masih berupa agenda yang direncanakan, bukan rapat yang telah berlangsung. Karena itu, belum ada keputusan atau kesimpulan yang dapat disampaikan mengenai sasaran maupun langkah badan tersebut. Penjadwalan setelah reses memberi ruang bagi komisi untuk menggelar pembahasan secara resmi dan meminta penjelasan langsung dari BPGMN tentang arah pelaksanaan tugasnya.
Melalui rapat itu, Komisi IV ingin mengetahui sasaran yang hendak dicapai BPGMN, termasuk bagaimana badan tersebut merumuskan prioritas kerja dan langkah untuk menjalankan mandatnya. Komisi juga akan membahas tugas dan fungsi lembaga agar pemahaman mengenai ruang lingkup tanggung jawabnya menjadi lebih jelas. Keterangan tersebut diperlukan untuk menilai bagaimana rencana yang disusun berkaitan dengan tantangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan gambut dan mangrove. Namun, sasaran, metode, maupun ukuran pencapaian belum ditetapkan dalam informasi yang disampaikan; semuanya masih akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat mendatang.
Selain meminta penjelasan atas target dan rencana kerja, Komisi IV bermaksud memperoleh laporan lengkap dari BPGMN. Laporan itu diharapkan memberi gambaran menyeluruh mengenai program, pelaksanaan tugas, dan fungsi badan, sehingga anggota komisi dapat memahami apa yang direncanakan serta bagaimana mandat tersebut akan dijalankan. Permintaan laporan juga menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi sebelum menilai berbagai aspek kerja lembaga. Dengan demikian, rapat yang direncanakan setelah masa reses berakhir akan menjadi kesempatan bagi BPGMN untuk memaparkan rencana dan menjawab pertanyaan komisi. Sampai rapat tersebut dijadwalkan dan dilaksanakan, pembahasan serta hasilnya tetap belum dapat dipastikan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyambut baik terbentuknya kembali lembaga yang menangani gambut. Menurutnya, keberadaan badan khusus tersebut penting karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda dan memerlukan penanganan yang terarah. Ia berharap BPGMN segera mulai bekerja serta mengoptimalkan langkah pemadaman, terutama ketika kebakaran meluas dan asap mulai mengganggu masyarakat. Kecepatan bertindak dinilai penting untuk mencegah api merambat lebih jauh, sekaligus membatasi kerusakan pada ekosistem gambut yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang.
Daniel menilai pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan water bombing. Penyiraman dari udara dapat membantu menjangkau titik api, tetapi belum tentu membasahi lapisan gambut yang terbakar secara menyeluruh. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan meninggalkan bara yang sulit terlihat. Karena itu, air perlu disalurkan langsung ke lahan yang terbakar agar dapat mencapai sumber panas di dalam gambut. Penanganan langsung tersebut perlu dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan lokasi, kondisi lahan, serta keselamatan petugas dan warga sekitar.
Ia mengakui bahwa metode penyaluran air langsung membutuhkan biaya besar dan dukungan operasional yang memadai. Meski demikian, pengeluaran tersebut dipandang perlu untuk jangka pendek, khususnya ketika kebakaran aktif menghasilkan asap yang berdampak luas. Upaya pemadaman harus berlanjut sampai api dan bara benar-benar padam, bukan berhenti setelah kobaran di permukaan menghilang. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk menemukan titik panas yang masih tersisa. Dengan begitu, risiko api muncul kembali dapat ditekan, sementara paparan asap berkurang. BPGMN diharapkan mengoordinasikan tindakan pemadaman secara intensif dan memastikan sumber daya diarahkan ke titik kebakaran yang paling membutuhkan penanganan.
Daniel Johan memperingatkan bahwa potensi El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dapat menambah berat tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi yang lebih kering berisiko mempercepat pengeringan gambut dan membuat api lebih sulit dikendalikan. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Upaya pencegahan dan pemulihan ekosistem perlu berjalan seiring, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar. Peringatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan menghadapi risiko cuaca sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan yang memungkinkan api menyebar atau muncul kembali.
Salah satu pekerjaan yang disoroti Daniel ialah memperbaiki sekitar 70 persen sekat kanal yang rusak. Sekat kanal berperan menahan air agar gambut tetap basah, sehingga kerusakannya dapat mengganggu tata air dan meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, ia menilai sekitar 60 persen lahan gambut telah mengering hingga berada di bawah batas aman dan perlu dipulihkan. Skala pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan memerlukan perencanaan, pendanaan, serta pemantauan yang berkelanjutan. Perbaikan infrastruktur pengelolaan air dan pemulihan lahan harus disesuaikan dengan kondisi setempat, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Daniel juga berharap masyarakat dilibatkan dalam penanganan dengan pendekatan yang memperhitungkan kebutuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan. Keterlibatan warga dapat membantu memastikan langkah pemulihan sesuai dengan keadaan dan penghidupan setempat, serta mendukung upaya menjaga gambut. Sasaran jangka pendeknya ialah memadamkan kebakaran gambut, sedangkan sasaran jangka panjang ialah mencegah kebakaran berulang melalui pemulihan dan pengelolaan kawasan yang lebih baik. Namun, Daniel belum memberikan penilaian mengenai kewenangan maupun struktur BPGMN. Ia menyatakan belum membaca Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut, sehingga pandangannya tentang aspek kelembagaan masih menunggu penelaahan atas dokumen itu.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
