Kabupaten Kubu Raya | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Rencana tersebut ia sampaikan saat berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (17/10). Kebijakan ini dipersiapkan sebagai salah satu langkah untuk mendukung proses belajar peserta didik, bukan sekadar menentukan perpindahan mereka dari satu tingkat kelas ke tingkat berikutnya. Penyampaiannya memberi gambaran bahwa pemerintah ingin menempatkan capaian belajar dan perkembangan siswa sebagai perhatian dalam pelaksanaan pendidikan.
Menurut Mu’ti, salah satu harapan dari kebijakan tersebut adalah tumbuhnya motivasi belajar yang lebih kuat. Kesempatan untuk naik kelas tidak semestinya dipandang sebagai hasil yang otomatis diperoleh tanpa memperhatikan proses dan penguasaan pembelajaran. Dengan adanya kebijakan tidak naik kelas, peserta didik diharapkan terdorong untuk lebih sungguh-sungguh mengikuti kegiatan belajar serta berupaya memahami materi yang diberikan. Harapan itu menjadi bagian dari alasan pemerintah menyiapkan kembali kebijakan tersebut untuk tahun ajaran mendatang, sehingga siswa memiliki dorongan untuk terus meningkatkan capaian akademiknya.
Selain motivasi, Mu’ti menyebut peningkatan penguasaan materi akademik sebagai tujuan yang ingin didukung. Peserta didik diharapkan tidak hanya melewati tahapan kelas, tetapi juga memahami materi yang dipelajari. Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat karakter dan mental siswa. Dengan demikian, pertimbangan pemerintah mencakup kemampuan akademik sekaligus perkembangan sikap dan ketahanan diri peserta didik. Rencana pemberlakuan pada 2027/2028 tersebut masih disampaikan sebagai kebijakan yang disiapkan, dengan alasan utama berupa dorongan belajar, penguasaan pelajaran, serta pembentukan karakter dan mental. Pernyataan Mu’ti di Kubu Raya menegaskan bahwa ketiga hal itu menjadi harapan yang menyertai rencana tersebut, tanpa menguraikan rincian pelaksanaan lebih lanjut.
Menurut Mu’ti, capaian akademik siswa saat ini masih perlu ditingkatkan agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Penguasaan materi pelajaran tetap penting karena menjadi dasar bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, ukuran keberhasilan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada nilai atau kemampuan menyelesaikan soal. Pemerintah berharap siswa semakin termotivasi untuk belajar, memahami materi dengan lebih baik, serta tumbuh dengan karakter dan mental yang kuat.
Atas pertimbangan tersebut, mekanisme evaluasi kenaikan kelas yang direncanakan ke depan akan melihat perkembangan siswa secara lebih menyeluruh. Penilaian tidak hanya bertumpu pada kemampuan akademik atau penguasaan pelajaran, tetapi juga memperhatikan pembentukan karakter. Aspek ini mencakup perkembangan sikap dan perilaku yang mendukung proses belajar, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, serta kesungguhan. Dengan demikian, evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesiapan siswa untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya.
Pendekatan tersebut menempatkan capaian akademik dan karakter sebagai dua hal yang saling melengkapi. Siswa diharapkan bukan hanya mampu memahami materi, melainkan juga memiliki kemauan untuk terus belajar dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Perkembangan mental turut menjadi perhatian karena kesiapan menghadapi perubahan dan tantangan tidak semata-mata ditentukan oleh kecakapan akademik. Penilaian yang mempertimbangkan beragam aspek diharapkan mendorong sekolah mendampingi siswa sesuai kebutuhan mereka, bukan sekadar mengelompokkan keberhasilan berdasarkan angka.
Dalam pandangan Mu’ti, harapan pemerintah adalah agar motivasi belajar, penguasaan materi, karakter, dan mental siswa berkembang secara seimbang. Karena itu, evaluasi kenaikan kelas mendatang perlu memberi ruang bagi sekolah untuk menilai proses dan kemajuan siswa, selain hasil akademiknya. Perhatian terhadap karakter bukan berarti mengurangi pentingnya pelajaran, melainkan melengkapi penilaian agar pendidikan membantu siswa tumbuh secara lebih utuh. Dengan gambaran perkembangan yang lebih luas, pendidik dapat mengetahui bagian yang sudah dikuasai maupun aspek yang masih memerlukan pendampingan sebelum siswa melangkah ke tahap belajar selanjutnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa rencana kebijakan mengenai tidak naik kelas telah dibicarakan secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mu’ti, gagasan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh persetujuan. Keterangan ini menjadi bagian penting dari perkembangan rencana pemerintah dalam menata kebijakan pendidikan, meskipun penerapannya masih menunggu proses lanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan telah memasuki tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi belum berarti seluruh ketentuan teknisnya telah ditetapkan. Karena itu, masyarakat dan satuan pendidikan tetap perlu menunggu penjelasan resmi mengenai tahap berikutnya, termasuk bagaimana rencana tersebut akan diterjemahkan ke dalam aturan dan pelaksanaan di sekolah.
Mu’ti juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji kebijakan baru yang berkaitan dengan penjurusan peserta didik. Kajian tersebut berjalan sebagai bagian dari pembahasan arah kebijakan pendidikan ke depan. Pemerintah belum memaparkan bentuk atau mekanisme penjurusan yang dimaksud, sehingga belum tepat untuk menganggap bahwa perubahan tertentu sudah dipastikan. Informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada adanya proses kajian dan rencana waktu penerapan. Dengan demikian, sekolah, peserta didik, dan orang tua sebaiknya memahami informasi ini sebagai rencana yang masih dibahas, bukan sebagai ketentuan operasional yang sudah berlaku. Rincian mengenai cakupan, tahapan, maupun dampaknya belum dijelaskan dalam keterangan Mu’ti yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Menurut Mu’ti, kebijakan baru terkait penjurusan itu direncanakan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2027/2028. Jangka waktu tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengkaji dan menyiapkan kebijakan sebelum penerapan direncanakan dimulai. Namun, penyebutan tahun ajaran tidak dengan sendirinya menjelaskan kapan aturan resmi diterbitkan atau bagaimana masa persiapannya berlangsung. Sampai terdapat penjelasan lebih lengkap, belum tersedia dasar untuk menyimpulkan model penjurusan yang akan dipilih maupun perubahan yang mungkin dialami peserta didik. Informasi selanjutnya dari pemerintah akan diperlukan untuk memperjelas rencana, termasuk aspek pelaksanaan yang relevan bagi sekolah. Untuk saat ini, hal yang dapat dipastikan dari pernyataan Mu’ti adalah adanya kajian kebijakan penjurusan dan sasaran waktu penerapan pada 2027/2028.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih merampungkan penyusunan peraturan menteri serta petunjuk teknis yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tidak naik kelas dan kebijakan lain yang direncanakan. Kedua perangkat tersebut disiapkan sebelum kebijakan diberlakukan, agar sekolah memiliki rujukan yang jelas dalam menerapkan ketentuan baru. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya bertumpu pada pengumuman kebijakan, tetapi juga pada landasan hukum dan arahan teknis yang dapat dipahami oleh satuan pendidikan.
Peraturan menteri nantinya diharapkan menjelaskan kerangka, ruang lingkup, dan ketentuan umum yang harus dipatuhi. Sementara itu, petunjuk teknis dapat menerangkan langkah operasional bagi sekolah, termasuk bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Keduanya penting untuk membantu kepala sekolah, guru, dan pihak terkait memahami tanggung jawab masing-masing serta menghindari perbedaan penafsiran di lapangan. Namun, selama proses penyusunan belum selesai, rincian mengenai mekanisme, persyaratan, maupun bentuk penerapannya belum dapat dipastikan.
Penyusunan aturan juga menjadi tahap penting sebelum kebijakan dijalankan pada tahun ajaran yang telah direncanakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pedoman yang diterbitkan selaras dengan tujuan pendidikan dan dapat diterapkan oleh sekolah dengan kondisi yang beragam. Karena itu, masyarakat dan satuan pendidikan sebaiknya menunggu penjelasan resmi beserta dokumen pelaksanaan, alih-alih mengandalkan potongan informasi yang belum disertai ketentuan lengkap. Kehadiran aturan formal akan memberi kepastian mengenai dasar pelaksanaan serta batasan kebijakan.
Dalam penjelasan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut menyinggung wacana sekolah gratis yang sebelumnya dibahas Presiden Prabowo.
