Jakarta | Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte, meninggal dunia pada Minggu, 18 Oktober 2026. Kabar wafatnya dikonfirmasi oleh pengacaranya, Putri Maya Rumanti. Napoleon dilaporkan mengembuskan napas terakhir pada pukul 10.32 WIB. Informasi mengenai waktu tersebut menjadi keterangan utama yang disampaikan kepada publik sejauh ini.
Berita meninggalnya Napoleon kembali menempatkan namanya dalam perhatian masyarakat. Ia dikenal sebagai purnawirawan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki jabatan di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Dalam pemberitaan tentang sosoknya, riwayat jabatan dan perkara hukum yang pernah menyeret namanya kerap menjadi bagian dari pembahasan. Namun, kabar wafat ini perlu dipisahkan dari uraian mengenai perkara-perkara tersebut, terutama ketika informasi yang tersedia masih terbatas.
Konfirmasi dari Putri Maya Rumanti memberi kepastian mengenai kabar yang beredar, termasuk tanggal dan jam wafat Napoleon. Sampai keterangan yang disebutkan ini disampaikan, tidak tersedia informasi mengenai penyebab kematian. Karena itu, penyebabnya tidak dapat dipastikan atau disimpulkan berdasarkan kabar wafat semata. Rincian lain, seperti tempat kejadian maupun kondisi sebelum meninggal, juga tidak dicantumkan dalam informasi yang menjadi dasar laporan ini.
Penyampaian kabar duka secara cermat penting agar pembaca memperoleh fakta yang telah dikonfirmasi tanpa mencampurkannya dengan dugaan. Data yang dapat disampaikan pada tahap ini terbatas pada identitas Napoleon sebagai mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, konfirmasi dari pengacaranya, serta waktu wafat pada pukul 10.32 WIB, Minggu, 18 Oktober 2026. Jika kemudian ada keterangan tambahan dari pihak terdekat atau sumber resmi, informasi tersebut dapat memperjelas perkembangan berita. Untuk sementara, rincian yang belum dikonfirmasi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta, sementara rekam jejak Napoleon dapat dibahas tersendiri dengan merujuk pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kabar duka atas wafatnya Napoleon Bonaparte turut disampaikan oleh mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana. Melalui unggahan yang beredar, Chryshnanda menyampaikan belasungkawa dan mengajak masyarakat mendoakan almarhum. Pesan tersebut menekankan harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, sementara almarhum memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah SWT.
Dalam ungkapannya, Chryshnanda mendoakan agar segala dosa Napoleon Bonaparte diampuni. Ia juga berharap seluruh amal ibadah almarhum diterima, kuburnya dilapangkan, serta almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Doa itu menjadi bagian dari penghormatan dan ungkapan simpati atas kepergian Napoleon, sekaligus menggambarkan dukungan moral bagi keluarga pada masa berduka.
Informasi mengenai rencana pemakaman menyebutkan bahwa prosesi akan dilaksanakan pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB. Lokasi yang dijadwalkan adalah Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPBN) Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Jadwal tersebut menjadi perhatian bagi pihak keluarga, kerabat, dan masyarakat yang hendak mengikuti prosesi penghormatan terakhir.
Penetapan waktu dan tempat pemakaman memberikan informasi penting bagi mereka yang ingin hadir, menyampaikan belasungkawa, atau mengiringi almarhum ke peristirahatan terakhir. Masyarakat yang berencana datang dapat menyesuaikan perjalanan dengan jadwal yang telah diumumkan, serta tetap memperhatikan tata tertib dan suasana khidmat di area pemakaman. Kehadiran para pelayat diharapkan berlangsung tertib, dengan menghormati privasi keluarga dan jalannya prosesi.
Unggahan Chryshnanda dan rencana pemakaman tersebut menjadi dua informasi utama yang menyertai kabar wafat Napoleon Bonaparte. Doa yang disampaikan menunjukkan bahwa perhatian publik tidak hanya tertuju pada riwayat almarhum, tetapi juga pada penghormatan terakhir dan dukungan bagi keluarga. Pada hari pemakaman, doa dan ungkapan belasungkawa dapat disampaikan dengan penuh hormat, mengikuti ketentuan yang berlaku di TMPBN Cikeas. Keluarga serta para pelayat diharapkan dapat menjalani momen perpisahan ini dengan tenang, sementara masyarakat memberi ruang bagi prosesi berlangsung sesuai rencana dan jadwal yang telah diinformasikan secara terbuka.Nama Napoleon Bonaparte kembali menjadi perhatian publik pada 2021, ketika proses hukum terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra memasuki tahap penting. Djoko Tjandra saat itu masih berstatus buron dalam perkara hak tagih atau cessie Bank Bali. Red notice merupakan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum internasional untuk membantu menemukan dan menangkap seseorang yang dicari. Karena itu, penghapusannya menjadi sorotan luas, terutama setelah terungkap dugaan keterlibatan pejabat kepolisian dalam pengurusan perkara tersebut. Kasus ini kembali mengemuka saat riwayat hukum Napoleon dibahas di tengah pemberitaan mengenai dirinya.
Dalam perkara itu, Napoleon, yang saat itu menjabat sebagai pejabat di lingkungan kepolisian, disebut menerima uang untuk membantu mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Nilai yang terungkap dalam proses hukum mencapai Sin$200 ribu, setara sekitar Rp2,1 miliar, serta US$370 ribu, setara sekitar Rp5,1 miliar. Uang tersebut menjadi bagian dari bukti dan keterangan yang diperiksa di persidangan. Majelis hakim menilai peran serta tindakan para terdakwa berdasarkan fakta yang muncul, termasuk keterangan saksi dan rangkaian pengurusan status pencarian Djoko Tjandra. Perkara tersebut menunjukkan bagaimana upaya mengubah atau menghapus pemberitahuan pencarian dapat berujung pada pemeriksaan pidana terhadap pihak yang diduga terlibat.
Napoleon kemudian dinyatakan bersalah dalam perkara penghapusan red notice tersebut. Pada tingkat banding, hukumannya dijatuhkan menjadi empat tahun penjara dan denda Rp100 juta. Putusan itu juga menetapkan bahwa denda harus dibayar, dengan ketentuan subsidair enam bulan kurungan apabila tidak dipenuhi. Vonis banding menjadi bagian penting dari riwayat perkara yang kembali disorot, sekaligus menandai konsekuensi hukum atas keterlibatan dalam pengurusan red notice Djoko Tjandra. Meski kasus ini berawal dari perkara buron dalam kasus Bank Bali, perhatian publik turut tertuju pada integritas aparat dan pengawasan terhadap kewenangan institusi. Dengan demikian, perkara tersebut menjadi salah satu catatan hukum utama yang melekat pada nama Napoleon Bonaparte.
Perkara lain yang turut tercatat dalam riwayat hukum Napoleon Bonaparte adalah penganiayaan terhadap Muhammad Kace, terdakwa dalam kasus penistaan agama. Peristiwa tersebut terjadi ketika Napoleon berada di Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada 2021. Kasus ini kemudian diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim menyatakan Napoleon terbukti melakukan penganiayaan terhadap Kace dengan melumuri tubuhnya menggunakan tinja.
Dalam perkara itu, putusan majelis hakim menetapkan hukuman penjara selama lima bulan 15 hari bagi Napoleon. Vonis tersebut menjadi bagian dari catatan kasus hukum yang pernah menjeratnya, terpisah dari perkara lain yang berhubungan dengan perjalanan karier dan kiprahnya sebagai anggota kepolisian. Pokok perkara yang diperiksa dalam persidangan ini adalah tindakan terhadap Muhammad Kace saat keduanya berada di rutan pada 2021.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan bahwa tindakan melumuri Kace dengan tinja menjadi dasar pembuktian dalam perkara penganiayaan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan hukuman setelah memeriksa perkara di pengadilan. Dengan demikian, riwayat Napoleon mencakup pula perkara yang berlangsung saat ia berada di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, dengan korban seorang terdakwa kasus penistaan agama. Informasi mengenai perkara ini menambah catatan tersendiri dalam pembahasan berbagai kasus yang pernah melibatkan Napoleon. Peristiwa, proses persidangan, serta vonisnya merupakan unsur-unsur yang tercatat dalam penanganan hukum kasus tersebut. Dalam putusan yang dijatuhkan, masa hukuman yang disebutkan adalah lima bulan dan 15 hari penjara. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa penganiayaan terhadap Muhammad Kace. Dalam perkara itu, majelis hakim menyatakan Napoleon terbukti melumuri Kace dengan tinja ketika berada di rutan pada 2021.
Baca juga: Ringankan Beban Warga Terdampak Kemarau, Kodim Bojonegoro Kembali Pasok 64.000 Liter Air Bersih ke 4 Kecamatan | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Setetes Kepedulian Ditengah Kemarau, Lanud Sjamsudin Noor Kembali Hadir Salurkan Air Bersih Untuk Warga
