Jakarta | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) pertama di Megamendung, Bogor, pada 17–18 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal partai dalam menata kembali kekuatan organisasi setelah Pemilu 2024. Melalui forum tersebut, para kader berhimpun untuk mengevaluasi perjalanan politik sebelumnya sekaligus memperkuat konsolidasi menuju Pemilu 2029.
LKKD diikuti 150 kader dari berbagai tingkatan kepengurusan di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Peserta mencakup pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta ketua dan sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC). Kehadiran perwakilan dari tingkat wilayah hingga kecamatan memberi ruang bagi pertukaran pandangan dan penyelarasan agenda partai secara lebih menyeluruh.
Dalam konteks pascapemilu, evaluasi diperlukan agar partai dapat menelaah capaian, tantangan, serta kebutuhan organisasi berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Konsolidasi juga membantu menjaga komunikasi antarpengurus, membangun kesamaan arah, dan menyiapkan kader untuk menjalankan peran politik di lingkungan masing-masing. LKKD dirancang sebagai kesempatan bagi peserta untuk memperkuat pemahaman mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab kader, bukan sekadar agenda pertemuan rutin.
Penyelenggaraan kegiatan perdana ini menandai upaya PPP DKI Jakarta membangun fondasi kebangkitan secara bertahap. Dengan melibatkan pengurus dari beragam tingkat, partai berupaya memastikan proses penataan organisasi tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau struktur cabang dan anak cabang. Langkah tersebut penting untuk merawat keterhubungan organisasi serta menyatukan kerja kader dalam menghadapi agenda politik berikutnya.
Persiapan menuju 2029 masih memerlukan kerja panjang, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kesinambungan koordinasi di seluruh wilayah. Karena itu, LKKD di Megamendung dapat dipandang sebagai momentum awal untuk mengolah evaluasi pascapemilu menjadi agenda pembenahan yang konkret. Keterlibatan 150 peserta diharapkan mendukung konsolidasi yang lebih terarah, sekaligus mendorong kader membawa hasil pembelajaran kembali ke lingkungan kepengurusan masing-masing di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki hadir bersama Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Muhammad Hatta dalam agenda konsolidasi yang menjadi ruang bagi pimpinan dan kader untuk membicarakan arah perjuangan partai. Kehadiran keduanya menegaskan perhatian pengurus wilayah terhadap upaya membangun kembali semangat organisasi setelah hasil Pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut, Saiful mengajak para kader untuk melihat hasil pemilu secara jernih dan menjadikannya bahan evaluasi bersama.
Saiful menyampaikan bahwa kehilangan kursi di Senayan pada Pemilu 2024 merupakan kenyataan yang perlu dicatat oleh seluruh kader. Namun, hasil tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk larut dalam kekecewaan atau berhenti bergerak. Sebaliknya, pengalaman itu perlu menjadi pemicu untuk bangkit, memperbaiki langkah, dan menyiapkan perjuangan ke depan. Pesan tersebut menempatkan kemunduran sebagai pengingat penting bagi partai, sekaligus mendorong kader agar tetap menjaga keyakinan terhadap kemungkinan untuk kembali meraih dukungan masyarakat.
Ia juga mengaitkan perjalanan kader dengan harapan akan kebangkitan PPP. Kader yang menyaksikan partai kehilangan perwakilan di Senayan diharapkan kelak turut menjadi saksi ketika PPP kembali memperoleh kursi di DPR RI. Harapan itu, menurut pesan yang disampaikan, tidak berhenti pada tingkat nasional. Kader juga diharapkan menyaksikan partai merebut kembali kursi-kursi DPRD. Dengan demikian, pengalaman menyaksikan kemunduran dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju pemulihan, bukan akhir dari perjuangan politik.
Kehadiran Saiful Rahmat Dasuki dan Muhammad Hatta dalam agenda tersebut mengiringi ajakan untuk memandang hasil Pemilu 2024 sebagai titik balik. Bagi kader, pesan itu menekankan pentingnya mengolah kekecewaan menjadi dorongan untuk melangkah kembali. Harapan kembali ke Senayan dan merebut kursi-kursi DPRD menjadi tujuan yang perlu dijaga dalam upaya kebangkitan PPP menuju Pemilu 2029.
Strategi kebangkitan PPP di Jakarta, menurut Saiful, perlu dimulai dengan membenahi struktur partai secara menyeluruh. Penataan itu mencakup jenjang DPW hingga tingkat ranting, sehingga organisasi memiliki susunan yang tertata dan dapat bekerja lebih terhubung. Pembenahan bukan sekadar urusan administrasi atau kelengkapan kepengurusan. Setiap tingkat perlu memahami peran dan tanggung jawabnya, lalu menjalankan fungsi tersebut secara konsisten. Dengan struktur yang berfungsi, koordinasi antarkader diharapkan menjadi lebih jelas dan kerja partai dapat menjangkau masyarakat melalui organisasi di tingkat paling dekat. Langkah ini menjadi fondasi agar upaya membangun kembali kekuatan PPP tidak berhenti pada rencana, tetapi diteruskan melalui kerja nyata.
Saiful menilai basis massa PPP di Jakarta masih kuat. Namun, keberadaan basis tersebut perlu disertai upaya untuk menggerakkannya. Potensi dukungan tidak akan berkembang dengan sendirinya apabila hubungan partai dengan masyarakat tidak dirawat. Karena itu, kader militan diperlukan untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar kebutuhan warga, serta menjaga komunikasi secara berkelanjutan. Kehadiran kader di lingkungan masyarakat dapat membantu partai memahami persoalan yang dihadapi warga dan membangun kedekatan melalui interaksi langsung. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi kader untuk menyampaikan gagasan serta mengenalkan kembali peran PPP secara terbuka dan relevan.
Penataan organisasi dan penggerakan basis massa dengan demikian menjadi dua bagian yang saling melengkapi. Struktur yang rapi menyediakan jalur koordinasi, sementara kader yang aktif menjadi penghubung partai dan masyarakat. Saiful menekankan pentingnya kerja hingga tingkat ranting agar gerakan tidak hanya berlangsung di tingkat pengurus wilayah. Kader di setiap jenjang perlu terlibat dan menjaga kesinambungan kegiatan bersama warga. Melalui pembenahan internal sekaligus keterlibatan langsung, PPP dapat menyiapkan langkah kebangkitan dengan lebih terarah menuju Pemilu 2029. Fokus pada kerja organisasi dan kedekatan sosial menjadi cara untuk merawat dukungan yang ada serta mendorong partai kembali hadir di tengah kehidupan masyarakat Jakarta.
Muhammad Hatta menjelaskan bahwa Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) dirancang untuk mencetak pemimpin lapangan, bukan sekadar menambah jumlah pengurus atau memenuhi struktur organisasi. Pelatihan ini diharapkan membentuk kader yang memahami tanggung jawab politiknya, mampu mengambil inisiatif, serta siap bekerja langsung bersama masyarakat. Dengan bekal tersebut, kader tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dapat mengelola organisasi, menggerakkan anggota, dan membesarkan PPP di wilayah masing-masing. Kepemimpinan, dalam kerangka ini, diukur dari kemampuan bekerja dan memberi manfaat, bukan semata-mata dari jabatan yang disandang.
Hatta menekankan pentingnya kemampuan kader untuk menerjemahkan nilai dan arah perjuangan partai menjadi kerja nyata. Pemimpin lapangan perlu mengenali kebutuhan warga, membangun komunikasi yang terbuka, serta menghubungkan aspirasi masyarakat dengan langkah organisasi. LKKD menjadi ruang pembelajaran untuk memperkuat disiplin, pengetahuan politik, dan keterampilan berorganisasi, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada lingkungan. Kader yang telah mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik melalui kehadiran yang konsisten dan sikap yang responsif. Dengan cara itu, penguatan partai dapat berjalan seiring dengan upaya memahami persoalan yang dihadapi warga Jakarta.
Target yang disampaikan Hatta adalah PPP menang di Jakarta pada 2029. Untuk menuju sasaran tersebut, pelatihan perlu dilanjutkan dengan kerja terukur dan berkelanjutan di tingkat wilayah. Seluruh DPC dan PAC mendapat mandat untuk bergerak setelah kegiatan, membawa ideologi partai dalam tindakan, hadir di tengah warga, serta membangun hubungan yang dekat dan terbuka. Kehadiran kader bukan hanya pada masa kampanye, melainkan dalam keseharian masyarakat, termasuk saat warga menyampaikan kebutuhan atau menghadapi persoalan. Setiap struktur diminta berperan aktif mencari jalan keluar yang relevan, sesuai kapasitas dan kebutuhan setempat.
